www.riaukontras.com
| Jam-Pidmil Kejagung Sosialisasi Nota Kesepahaman Kejaksaan RI dan TNI | | ST. Burhanuddin Resmikan Gedung Baru Kejari Pali, Kejari Muara Enim dan Kunjungan ke Kejari Prabumul | | Puspenkum Kejagung Gelar Penerangan Hukum Mengenai Pencegahan TPPO dan Korupsi pada Ketenagakerjaan | | Diduga Tak Pernah Ngantor, Desak Lurah Pergam Kembalikan Uang ADTK Sebesar Rp 64 Juta Rupiah | | Kajati Akmal Abbas Ikuti Verlap dari TPI Dipimpin Inspektur IV JAM WAS Kejagung RI | | LSM Temperak Minta Dirjen Bea Cukai Lakukan Evaluasi Terhadap Kinerja Bea Cukai Bengkalis
Follow:     Serikat Perusahaan Pers
Rabu, 8 Mei 2024
 
DPRD Inhil Sebut Penyelamatan Kebun Kelapa Rakyat Terancam Gagal
Editor: | Rabu, 12-07-2017 - 14:50:43 WIB


TERKAIT:
   
 

TEMBILAHAN, RIAUKontraS.Com - Upaya penyelamatan kebun kelapa rakyat untuk tahun anggaran 2017 Kabupaten Indragiri Hilir sepertinya akan gagal atau tidak sesuai dengan apa yang diharapkan.

Ungkapan pesimistis itu diungkapkan oleh Wakil Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Inhil, Edi Gunawan saat berbincang dengan awak media di ruangan Komisi II DPRD Inhil yang berada di Jalan Soebrantas Tembilahan, Rabu (12/07/2017).

Menurutnya, dengan memiliki sebanyak 18 eskavator yang telah didistribusikan kepada camat, sistem swakelola lebih tepat dilaksanakan daripada sistem kontraktual. Swakelola akan menghemat anggaran sehingga tanggul yang dibangun akan lebih banyak hasil daripada kontraktual.

"Dengan demikian akan lebih banyak kebun kelapa yang diselamatkan. Sayangnya,  sistem swakelola untuk membangun tanggul yang diterapkan tahun 2017 ini, baru sedikit yang terlaksana, padahal ini sudah memasuki bulan 8 tahun 2017," ungkapnya.

Adapun alasan keterlambatan itu disebabkan, Camat selaku pihak yang diberikan tanggungjawab untuk mengelola pembuatan tanggul merasa kesulitan untuk melaksanakannya.

"Faktor cuma satu, camat tidak mampu menyediakan biaya terlebih dahulu sebelum anggaran tersebut, baru setelah pekerjaan siap bisa dicairkan di keuangan. Saat ini hanya beberapa camat yang melaksanakan, selebihnya tidak, " kata pria yang akrab disapa Asun.

Padahal, untuk sistem kontraktual saja, ujar Asun, ada proses bertahap untuk pencairab anggaran sehingga rekanan mempunyai modal dalam melaksanakan pekerjaan, namun untuk sistem swakelola ini pihak yang bertanggungjawab harus bertanggungjawab penuh urusan biaya hingga pekerjaan selesai.

"Bagaimana mereka mampu. Harus ada kebijakan yang dilakukan untuk menyikapi ini. DPRD tidak bisa melakukan itu, DPRD hanya memberikan saran dan masukan, namun pelaksanaannya di ekskutif, " tegasnya.

Untuk itu, dalam waktu dekat, Komisi II DPRR Inhil berencana akan memanggil pihak terkait agar bisa ditemukan solusi untuk mengatasi masalah ini. "Sekarang apakah ada kemauan kita untuk menyelamatkan kebun kelapa rakyat. Alat ada, dana ada, ayo kita selamatkan kebun rakyat," imbuhnya. (Adv)

Jika Anda punya informasi kejadian/peristiwa/rilis atau ingin berbagi foto?
Silakan SMS ke 081261018886 / 085278502555
via EMAIL: riaukontras@gmail.com
(mohon dilampirkan data diri Anda)


 
Berita Lainnya :
  • DPRD Inhil Sebut Penyelamatan Kebun Kelapa Rakyat Terancam Gagal
  •  
    Komentar Anda :

     
    TERPOPULER
    1 Bansos Covid-19 Kota Pekanbaru Diduga di Korupsi Hingga 3 Miliar Satu Kali Penyaluran
    2 "MEMORI" Dari Sisilah Marga Gea
    3 Diberitakan Tentang Dugaan VC Sex, Oknum PNS MW di Nias Mencoba Intimidasi dan Melaporkan Wartawan
    4 Diduga Karena Pemasangan Selang NGT, Pasien RSUD Langsa Meninggal
    5 Penundaan Pembayaran Disetujui BCA Finance dinilai Merugikan Masyarakat, Terapkan Bunga 18/23% Lebih
    6 Kembali Diamanahkan sebagai Pj Walikota Pekanbaru, ini Program Prioritas yang Sukses Dijalankan
    7 Arta melia: Jika Ada Pungutan Biaya Untuk Calon BPD laporkan ke pihak berwajib
    8 ABG Tewas Dikamar Hotel di Bengkalis, Pelaku "SAN" Dijerat Pasal Berlapis
    9 Menelisik Geliat Prostitusi Online Kota Duri, Antara Sindikat Prostitusi dan Penipuan
    10 Kasmarni Terima Gratifikasi Rp 23,6 Miliar di Kasus Dugaan Korupsi Bupati Bengkalis Non Aktif
     
    Galeri Foto | Advertorial | Opini | Indeks
    Redaksi | Disclaimer | Pedoman | SOP Perlindungan Wartawan | Kode Perilaku Perusahan Pers | Visi-Misi | Tentang Kami | Info Iklan
    © 2015-2022 PT. RIAUKONTRAS PERS, All Rights Reserved