www.riaukontras.com
| Surat Keuchik Buket Seuleumak Untuk Bupati Bagaikan Tulisan Murid SD | | Diduga Nikahi Wanita Bersuami Dengan KTP Ganda Keuchik Alue Tuwi di Pecat dan Terancam Pidana | | Diduga Cabuli Anak Tetangga Umur 5 Tahun, Seorang Mahasiswa di Tangkap Polisi | | GEPPSIB - Nias Gelar Aksi Sosial Pembagian Masker | | Dandim 0314/Inhil Pimpin Rakor dan Sosialisasi Persiapan Sambut Era New Normal | | Mafia BBM & CPO di Kota Dumai diduga Kebal Hukum, Hingga Saat ini Bebas Beroperasi
Follow:     Serikat Perusahaan Pers
Sabtu, 30 Mei 2020
 
Bupati Kampar Lakukan MoU Bersama Kejati Riau Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara
Editor: | Kamis, 05-09-2019 - 05:24:57 WIB

TERKAIT:
 
  • Bupati Kampar Lakukan MoU Bersama Kejati Riau Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara
  •  

    PEKANBARU, RIAUKontraS.com - Guna menyelematkan Aset Pemerintah Daerah seutuhnya, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar melakukan Memorendum Of Understending (MoU) dengan Kejaksaan Tinggi Negeri Riau melalui Kejaksaan Negeri Kampar bidang Perdata dan Tata Usaha Negara.

    Dimana MoU yang lakukan pemda kampar  bersama Kejati Riau tersebut dilaksanakan di Ballroom Dang Merdu Gedung Bank Riau Kepri Pekanbaru, senin (2/9).

    Disaksikan Gubernur Riau Drs Syamsuar,M.Si, Bupati Kampar H Catur Sugeng Susanto,SH secara simbolis tandatangani MoU bersama Kepala Kejaksaan Negeri Riau Uung Abdul Syakur SH MH dan Kepala Kejaksaan Negeri Kampar Suhendri,SH,MH.

    Usai penandatangana nota kesepahaman tersebut Catur Sugeng Susanto didampingi Asisten II Setda Kampar Ir Azwan,MM dan Kepala PDAM Tirta Kampar Rusdi sekaligus mengikuti Sosialisasi tentang Peranan Jaksa Pengacara Negara (JPN) dalam pemulihan dan Penyelamatan Aset Pemerintah Daerah.

    Dengan dilaksanakannya Mou tentang Perdata dan Tata Usaha Negara, Bupati Kampar megatakan melalui kerjasama dengan Kejari Riau diharapkan segala permasalahan hukum perdata maupun tata usaha negara yang terjadi dilingkup pemerintah kabupaten kampar bisa cepat diatasi, sehingga tidak sampai meluas keranah yang lain.

    “Pemda butuh pendampingan agar semua mengetahui peraturannya, sebab setiap aplikasi dasar hukum harus diketahui sehingga tetap berjalan pada koridornya”. Ungkap Catur. (Rls).

    Jika Anda punya informasi kejadian/peristiwa/rilis atau ingin berbagi foto?
    Silakan SMS ke 0821 7241 8111 / 0852 7850 2555
    via EMAIL: riaukontras@gmail.com
    (mohon dilampirkan data diri Anda)



     
    Berita Lainnya :
  • Bupati Kampar Lakukan MoU Bersama Kejati Riau Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara
  •  
    Komentar Anda :

     
     
     
     
    TERPOPULER
    1 Bansos Covid-19 Kota Pekanbaru Diduga di Korupsi Hingga 3 Miliar Satu Kali Penyaluran
    2 ABG Tewas Dikamar Hotel di Bengkalis, Pelaku "SAN" Dijerat Pasal Berlapis
    3 Arta melia: Jika Ada Pungutan Biaya Untuk Calon BPD laporkan ke pihak berwajib
    4 Penundaan Pembayaran Disetujui BCA Finance dinilai Merugikan Masyarakat, Terapkan Bunga 18/23% Lebih
    5 Dua Tahun Sudah Tersangka
    LSM Minta Polda Riau Jelaskan Alasan Tersangka Korupsi Bansos Bengkalis Belum Ditahan
    6 Diduga Karena Pemasangan Selang NGT, Pasien RSUD Langsa Meninggal
    7 Ida Yulita: Anggaran Honor PMB RW Sebesar Rp. 13 Miliar, RT/RW Cuma Dapat Caci Maki
    8 Hanya Karna Rupiah, Kepala Sekolah SMK 3 Lahewa Larang Siswi Ikut Ujian
    9 Polemik Pembangunan Jalan TOL di Riau Menggurita, Dana APBN Diduga Menjadi Dana Talangan
    10 Ketua DPRD Riau Sayangkan Dumai, Bengkalis, dan Meranti Tak Terapkan PSBB
     
    Galeri Foto | Advertorial | Opini | Indeks
    Redaksi Disclaimer Pedoman Tentang Kami Info Iklan
    © 2015-2017 PT. RIAUKONTRAS PERS, All Rights Reserved