www.riaukontras.com
| Kuasa Hukum Nasabah Bank Bukopin Pertanyakan Kepastian Pencairan Dana | | BOB PT BSP Pertamina Hulu Salurkan 100 Paket Sembako Kepada Pemkab Siak untuk Warga Terdampak Covid- | | Masa Pandemi Covid-19, Babinsa Koramil 03 Siak Imbau Warga Gunakan Masker | | Kabar Gembira, 6 Pasien Positif Covid-19 Inhil Sembuh | | Beri Bantuan Perlengkapan Bagi MPA, Bupati Inhil Apresiasi 2 Grup Perusahaan | | Plh Bupati Bengkalis Pastikan Kesiapan Perpustakaan Encik Nurlela Desa Balai Pungut
Follow:     Serikat Perusahaan Pers
Sabtu, 04 Juli 2020
 
Tim Apresial, KJPP, Diharapkan Lakukan Peninjauan ulang Nominal Harga Ganti Rugi, dan Kompensasi
Editor: | Kamis, 28-05-2020 - 19:57:20 WIB

TERKAIT:
 
  • Tim Apresial, KJPP, Diharapkan Lakukan Peninjauan ulang Nominal Harga Ganti Rugi, dan Kompensasi
  •  

    DUMAI, RIAUKontraS.com - Sudah 3 bulan lamanya terkait pernyataan keberatan warga dan tidak setuju nominal harga ganti rugi yang diterbitkan KJBP,  tim apresial belum ada tanggapan yang menunjukkan titik terang. Warga RT 08 Suka Maju kel Kampung Baru yang terkena dampak pembangunan pelebaran jalan berharap agar di perlakukan adil.

    Masyarakat yang terkena dampak pembangunan pelebaran jalan di RT 08 Kel Kampung Baru sudah menyampaikan keberatan nya atas nominal harga ganti rugi yang tidak sesuai. Permasalahan nominal harga yang diterbitkan KJPP sudah dilaporkan kepada kelurahan kampung baru dan camat bukit kapur ujar munir dan ramli saat dikonfirmasi. Bahkan rincian keberatan warga yang terkena dampak pembangunan pelebaran jalan juga secara tertulis dilaporkan kepada wakil walikota dumai ujar supartik dan bambang. Kita hingga kini masih menunggu apa solusi terbaik ujar warga tadi memperjelas

    Dampak positif dari  pelebaran jalan jelas demi kelangsungan pembangunan, justru kita selaku warga di RT 08 suka maju kel kampung baru yang terkena dampak tidak punya niat menghambat pembangunan kata supartik dan nursiti. Tetapi masyarakat yang memiliki bangunan dan tanah serta ada usaha tentunya harus diperlakukan adil ujar supartik. Seperti nominal harga yang diterbiitkan KJPP, tim apresial belum sesuai karena harga tanah masih terlalu murah di banding harga pembelian kita, juga ukuran rumah ada yang tidak sesuai dengan semestinya termasuk harga rumah masih terlalu murah  sebut bambang dan samarintan sinaga menerangkan pada wartawan media ini. Kita berharap agar dilakukan peninjauan ulang terhadap nominal harga yang diterbitkan KJPP tersebut tegas warga yang terkena dampak pelebaran jalan tersebut.

    Sejak pertemuan 12 maret 2020 di kantor camat bukit kapur hingga kini sudah hampir 3 bulan tetapi belum ada kejelasan atas pernyataan 1o kk warga yang tidak setuju nominal harga yang diterbitkan KJPP  tersebut. Hanya saja yang muncul isu akan dilakukan pembayaran bagi yang setuju nominal harga tersebut tetapi nyatanya sampai sekarang belum ada yang terealisasi kata waldi dan pasaribu di dampingi ramli menerangkan saat di wawancarai wartawan media ini.

    Bahkan bangunan rumah permanen milik sri supiyatun yang data nya, seperti luas bangunan dan luas tanah serta ada usaha tidak ditulis di lembaran KJPP hingga kini belum ada dilakukan pengukuran ulang atau pendataan ulang termasuk rumah nursiti bangunan permanen belum lengkap datanya dalam lembaran KJPP. Karena itu kita berharap agar dilakukan peninjauan ulang ucap nursiti, munir dan nursemi. Karena kita selaku masyarakat pemilik tanah dan pemilik bangunan serta usaha berharap di perlakukan adil tegas nursiti.  

    Akan hal rasa keberatan yang di ungkapkan supartik, bahwa nominal harga belum setimpal apalagi ada usaha katanya. Karena itu kita tetap bertahan dan meminta dilakukan peninjauan ulang agar adil ujarnya. Ditegaskan anjuran soal mengadu kepengadilan negeri dumai soal nominal harga tersebut kami masyarakat merasa tidak tepat sebab kami tidak ada masalah perkara. Yang menentukan harga adalah KJPP, tim apresial kenapa pula harus di seret-seret kepengadilan ? Tanya supartik.

    Sebab bukan pengadilan yang menentukan acuan harga standar kalau legalitas tanahnya sertifikat, atau SKGR atau pula surat notaris aja apa kaitannya pengadilan ucapnya serius. Kami berharap di perlakukan adil kalau tidak tetap kami bertahan apapun yang terjadi sebab tidak pernah pemerintah memperlakukan rakyatnya semena-mena, kita berharap diperlakukan adil tegas supartik sampai berita ini di ekspos tim apresial dan KJPP di pekanbaru belum dapat di konfirmasi.




    (Marpaung)


    Jika Anda punya informasi kejadian/peristiwa/rilis atau ingin berbagi foto?
    Silakan SMS ke 0821 7241 8111 / 0852 7850 2555
    via EMAIL: riaukontras@gmail.com
    (mohon dilampirkan data diri Anda)



     
    Berita Lainnya :
  • Tim Apresial, KJPP, Diharapkan Lakukan Peninjauan ulang Nominal Harga Ganti Rugi, dan Kompensasi
  •  
    Komentar Anda :

     
     
     
     
    TERPOPULER
    1 Bansos Covid-19 Kota Pekanbaru Diduga di Korupsi Hingga 3 Miliar Satu Kali Penyaluran
    2 ABG Tewas Dikamar Hotel di Bengkalis, Pelaku "SAN" Dijerat Pasal Berlapis
    3 Arta melia: Jika Ada Pungutan Biaya Untuk Calon BPD laporkan ke pihak berwajib
    4 Penundaan Pembayaran Disetujui BCA Finance dinilai Merugikan Masyarakat, Terapkan Bunga 18/23% Lebih
    5 Diduga Kades dan Perangkat Desa Pungut BLT-DD di Kuansing Mendapat Sorotan FPII Kuansing
    6 Bupati Nias Barat Diduga Terima Uang Fee Proyek
    Na'aso Daely Tuding Wabub Lebih Tau Tentang Video, Khenoki Waruwu: Na,aso itu Manusia Konyol
    7 Diduga Karena Pemasangan Selang NGT, Pasien RSUD Langsa Meninggal
    8 Dua Tahun Sudah Tersangka
    LSM Minta Polda Riau Jelaskan Alasan Tersangka Korupsi Bansos Bengkalis Belum Ditahan
    9 Sibuk Menjadi Bandar Togel, Seorang Pria di Kuansing, Ditangkap Polisi
    10 Ida Yulita: Anggaran Honor PMB RW Sebesar Rp. 13 Miliar, RT/RW Cuma Dapat Caci Maki
     
    Galeri Foto | Advertorial | Opini | Indeks
    Redaksi Disclaimer Pedoman Tentang Kami Info Iklan
    © 2015-2017 PT. RIAUKONTRAS PERS, All Rights Reserved