www.riaukontras.com
| Wabub dan Kapolres Inhil Resmikan Kantor Polsek Batang Tuaka | | Bupati Inhil Pimpin Delegasi Lobi Pusat Dalam Upaya Penyelamatan Perkebunan Kelapa | | Pencemaran Nama Baik, Bupati Wardan Minta Penegak Hukum Usut Tuntas | | Bupati Inhil Lakukan Koordinasi Rencana Pembangunan Gedung Pos SAR Tembilahan | | Bupati Inhil Ungkap, Peluncuran Program DMIJ Plus Terintegrasi Telah Mempersiapkan Terobosan | | Bupati Inhil Lepas Ekspor Perdana Cincinot Menuju Negeri Jiran, Malaysia
Follow:     Serikat Perusahaan Pers
Sabtu, 16 Februari 2019
 
Bengkalis Menuju Bebas Kumuh
Editor: | Senin, 04-06-2018 - 12:55:53 WIB
Foto Abdul Kadir, S.Ag -  Ketua DPRD Kabupaten Bengkalis
TERKAIT:
 
  • Bengkalis Menuju Bebas Kumuh
  •  

    BENGKALIS,  RIAUKontraS.com -  Kabupaten Bengkalis merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Riau. Letaknya berada di sebelah timur Pulau Sumatera. Yang menarik dari Kabupaten Bengkalis, persebaran wilayah di bagi atas tiga daratan yakni sebelah Timur Pulau Sumatera, Pulau Rupat, dan pulau Bengkalis.

    Sebagai Kabupaten dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) terbesar nomo dua se-Indonesia setelah Kabupaten Kutai Kerta Negara, Kabupaten Bengkalis mengalami pertumbuhan pembangunan Infrastruktur yang relative lebih cepat dari daerah lainnya.

    Pertumbuhan Infrastruktur yang di iringi dengan pertambahan jumlah penduduk membawa permasalahan tersendiri untuk hal permukiman. Pertambahan penduduk memicu pertambahan rumah yang relative sulit dikendalikan, yang efeknya berpengaruh pada permasalahan permukiman.

    Ketua DPRD Kabupaten Bengkalis, Abdul Kadir menyebutkan dalam menangani permasalahan permukiman berdasarkan Azas Otonomi Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis melalui Dinas Perumahan dan Permukiman memiliki fungsi dan kewenangan untuk hal demikian. Beberapa diantar peran Sentral Dinas Perkim menurut kadi antara lain penataan permukiman, jalan lingkungan, dan Rumah Layak Huni.

    Disisi lain, kepala Seksi Pendataan Perumahan dan Kawasan Permukiman, Marissa Ayu Eka Putri menjelaskan ada perbedaan antara penggunaan diksi rumah, perumahan, pemukiman dan permukiman. Pemukiman adalah proses atau tata cara memukimkan. Sedangkan Permukiman adalah himpunan dari beberapa perumahan dimana perumahan adalah himpunan dari beberapa rumah.

    Salah satu program yang masuk pada Indikator Kinerja Pemerintah yang tertuang pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bengkalis adalah penataan permukiman tepatnya berupa penanganan kawasan permukiman kumuh.
    Marissa Ayu Eka Putri -  Kasi Pendataan Perumahan Dan Kawasan Permukiman

    Pada tahun 2014, Kabupaten Bengkalis melalui SK Bupati No 341/KPTS/X/2014 telah menetapkan 12 (dua belas) Kawasan yang dapat dianggap sebagai Kawasan Permukiman Kumuh yang tersebar merata di seluruh kecamatan di Kabupaten Bengkalis. Antara lain Damon, (Parit Bangkung) Kecamatan Bengkalis, Desa Kelapa Pati Kecamatan Bengkalis, Rimba Sekampung (Cik Mas Ayu) Kecamatan Bengkalis, Duri Barat Kecamatan Mandau, Batang Serisa Kecamatan Mandau, Balik Alam Kecamatan Mandau, Desa Pinggir Kecamatan Pinggir, Selat Baru Kecamatan Bantan, Sungai Pakning Kecamatan Bukit Batu, Lubuk Muda Kecamatan Siak Kecil, Batu Panjang Kecamatan Rupat, dan Tanjung Medang Kecamatan Rupat Utara. Secara umum luas kawasan yang menjadi sasaran pembenahan kawasan kumuh di kabupaten Bengkalis seluas 180,33 hektar

    Marissa menyebutkan terdapat beberapa Indikator kriteria profil sebuah kawasan sehingga dapat ditetapkan sebagai Kawasan Kumuh melalui skema pengumpulan data baik primer maupun skunder. Indikator pertama berupa kondisi bangunan dengan sub Indikator berupa Keteraturan atau Ketidakteraturan bangunan, Kepadatan Bangunan serta Kelayakan Fisik Bangunan. Indikator kedua adalah Aksesbilitas Lingkungan atau bisa disebut dengan Jalan Lingkungan dengan sub indicator ada atau tidak adanya jalan lingkungan yang memadai untuk jalan dalam lingkungan dan untuk jalan akses menuju permukiman serta persyaratan teknis lainnya mengenai kualitas jalan lingkungan.

    Indikator berikutnya adalah Drainase Lingkungan dengan sub Indikator keberadaan genangan air pada lingkungan serta kondisi darinase pada lokais lingkungan yang berkualitas baik atau buruk. Indikator ke empat adalah ketersediaan Air bersih dengan sub Indikator keberadaan jaringan air minum perpipaan atau sumber air minum lainnya non perpipaan serta ketersiediaan kebutuhan air bersih minimal untuk keperluan tiap-tiap individu perharinya dalam hal keperlua Mandi Cuci dan Kakus.
    Program Semenisasi Jalan

    Indikator 5 berupa Pengelolaan Air Limbah atau lebih dikenal dengan istilah sanitasi dengan sub Indikator persyaratan teknis bangunan yang memiliki kloset leher angsa yang terhubung dengan tangki septik. 2 Indikator lainnya berupa Pengelolaan Persampahan dan Pengamanan Kebakaran dengan sub Indikator masing-masing berupa pelayanan sampah domestik yang terangkut ke Tempat Pembuangan Sampah Sementara atau Tempat Pembuangan Sampah Akhir serta ketersediaan Sarana dan Prasanan Proteksi Kebakaran.

    Penelitian berdasarkan analisis data yang di kumpulkan berdasarkan Indikator yang dinilai sesuai dengan harapan Legislatif yang berharap penetapan kawasan lingkungan kumbuh tidak berdasarkan kepentingan diluar kepentingan penataan permukiman. Selaku ketua DPRD Kabupaten Bengkalis Abdul Kadir menyebutkan harapannya agar Pemerintah Daerah dalam hal ini Dinas Perkim dalam mengentaskan permasalahan permukiman di Kabupaten Bengkalis.

    “Diharapkan Pemerintah Daerah dapat menentukan pemetaan kawasan kumuh berdasarkan kriteria dan penilaian yang sesuai dengan yang di standardkan” Ucap Abdul Kadir

    Beliaupun menambahkan dalam pengentasan permasalah permukiman kumuh pemerintah dapat menyelesaikannya sehingga terwujud Kota Tanpa Kumuh

    “Kita berharap perkim dapat bekerja dengan professional dengan menata sesuai dengan kondisi masyarakat serta bagaimana cara langkah-langkah agar lingkungan kumuh menjadi tidak kumuh” tambah kadir.
    Program Pengaspalan Jalan

    Sedangkan untuk permasalahan aksesabilitas jalan lingkungan yang memang bagian dari wilayah kewenangan Dinas perkim, marissa menunjukan sejumlah data tentang sejauh mana peran Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis mengupayakan keberadaan akses jalan yang memadai. Sejauh ini Pemerintah Kabupaten Bengkalis melalui Dinas Perkim pada tahun 2017 telah membangun sepanjang 70.234,34 meter serta beberapa pulu meter jalan lingkungan dengan kualitas jalan lainnya

    Marissa menjelaskan bahwa jalan lingkungan yang telah di bangun oleh Pemerintah Kabupaten Bengkalis melalui Dinas Perikim merupakan diluar dari jalan penghubung Desa dan diluar dari jalan penghubung kecamatan. Jalan lingkungan merupakan jalan yang di bangun di kawasan permukiman atau jalan penghubung antara kawasan permuiman dengan kawasan permukiman lainnya diluar jalan poros.

    Menanggapi hal ini Kadir berharap agar Dinas Perkim tidak hanya menguasai data berdasakan jumlah angka saja, namun juga Dinas Perkim diharapkan juga turun langsung untuk mengamati perkembangan keberadaan jalan lingkungan hingga menguasai berdasarkan penyebutan nama jalan dapat diketahui panjang jalan, kualitas jalan, serta rencana peningkatan kualitas dan penambahan panjang jalan.

    Seperti hal yang sebelumnya disebutkan oleh Kadir, salah satu fungsi dan kewenangan Dinas Perkim adalah tersedianya bangunan rumah layak huni untuk masyarakat Kabupaten Bengkalis. Hal ini tentu di khususkan bagi masyarakat miskin yang kurang memiliki kemampuan secara ekonomi untuk membangun Rumah Layak Huni atau disingkat dengan RLH.

    Mengenai RLH, marissa menyampaikan bahwa RLH merupakan fasilitas pribadi milik warga. Tidak menjadi hak setiap warga untuk memperoleh bantuan dari Pemerintah Daerah untuk terwujudnya RLH di hunian masing-masing warga. Namun yang menjadi hak bagi tiap-tiap warga adalah ketersedian fasilitas umum yang dapat dinikmati oleh setiap warga dari berbagai kalangan.

    Hal ini diamini oleh Firman (29). Warga Kecamatan bengkalis ini menyebutkan fasilitas yang lebih dibutuhkan oleh masyarakat Kabupaten Bengkalis ialah peningkatan kualitas fasilitas umum.

    “Bila uang daerah diarahkan untuk keperluan pembangunan rumah pribadi, hal ini akan memicu kecemburan sosial masyarakat lainnya” (4/5/18) Ucap firman yang kami temui di kedai kopi di bilangan jalan tandun Kecamatan Bengkalis.

    Namun demikian, Dinas Perkim, menurut Kasi Pendataan Perumahan Serta Kawasan Permukiman pembangunan RLH merupakan salah satu visi dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang tertuan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengan Nasional (RPJMN) 2015-2019. Salah satu diantaranya adalah mengentaskan Rumah Tak Layak Huni (RTLH). Target yang ditangani oleh pemerintah Pusat di RPJMN adalah sebanyak 1.500.000 unit rumah.

    Sebagai upaya sinkronisasi pembangunan daerah dengan RPJMN, Bupati Bengkalis melalui Dinas Perkim berkomitmen untuk membangun 600 Unit RLH di tahun anggaran 2018. Sasaran dari unit RLH adalah Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Penentuan penerima dapat dianggap sebagai MBR dilakukan melalui survey yang dilakukan oleh Dinas Perkim dengan beberapa indikator penentu. Bila layak disebut sebagai MBR, maka masyarakat berhak menerima, bila tidak layak disebut MBR maka tidak akan menerima hak RLH. Bila sasaran penerima RLH tepat, yakni untuk MBR yang tersurvei sesuai dengan kriteria diharapkan tidak akan memicu kecemburuan sosial di Masyarakat.

    Marissa menambahkan bahwa dalam penyediaan RLH idealnya Dinas Perkim memiliki dua buah program. Yang pertama adalah peningkatan RTLH sehingga menjadi RLH yang berikutnya adalah penyediaan RLH yakni membangun rumah bari layak huni. Namun demikian, yang menjadi prioritas untuk penyediaan RLH hingga saat ini Pemerintah Kabupaten Bengaklis lebih memprioritaskan bangunan baru RLH.

    Abdul Kadir berharap, dalam penentuan penerima RLH pemerintah berkoordinasi langsung kepada pihak yang paling mengetahui kondisi perekonomian dari para calon penerima.

    “Diharapkan Perkim dapat berkoordinasi dengan Desa sasaran pembangunan Rumah Layak Huni agar Rumah Layak Huni dapat diterima oleh sasaran yang tepat” Tutup Abdul Kadir.  (Ds/EB/Advertorial)


    Jika Anda punya informasi kejadian/peristiwa/rilis atau ingin berbagi foto?
    Silakan SMS ke 0821 7241 8111 / 0852 7850 2555
    via EMAIL: riaukontras@gmail.com
    (mohon dilampirkan data diri Anda)


     
    Berita Lainnya :
  • Bengkalis Menuju Bebas Kumuh
  •  
    Komentar Anda :

     
     
     
     
    TERPOPULER
    1 Pesan Ahok Buat Istrinya Bila Dirinya Meninggal Dalam Waktu Dekat
    2 Ahok Akhirnya "Mundur"
    3 Jaksa: Siap Panggil Paksa Ibas Cs
    4 Aktivis Aceh Timur Dukung Aksi Masyarakat Julok
    5 Rumah Ahok Terbakar Bersama 16 Rumah Lainnya
    6 Bupat Meranti Apresiasi Bantuan CSR Mesin Pemadam Kebakaran PT. Timah
    7 Siapa Punya Uang Rp 100 Ini Sekarang Harga nya Luar Biasa sekali, Bisa Mencapai Ratusan Juta Rupiah
    8 Pabrik Springbat PT Caisar Terbakar
    9 Hakim Wanita Pengadilan Agama Terjaring Razia Saat Selingkuh di Kamar Hotel
    10 Kapolres Bener Meriah, di Gugat Rp 1,1 Milyar
     
    Galeri Foto | Advertorial | Opini | Indeks
    Redaksi Disclaimer Pedoman Tentang Kami Info Iklan
    © 2015-2017 PT. RIAUKONTRAS PERS, All Rights Reserved