www.riaukontras.com
| Pesan Sabu Dari Malaysia, 3 Pengedar Diringkus Anggota Satpol Air Polres Inhil | | Pendemi Covid-19 Tidak Menghalangi Petani, Bupati Siak dan Petani Semangka Panen Raya | | Diduga Sok Tau Tugas Pers, Kasi Pemerintahan Desa Simpang Petai Olok Wartawan | | Lapas Kelas IIB Langsa Gelar Apel Zona Integritas WBK-WBBM | | DK2P Laksanakan Pendataan Sanggar dan Komunitas Seni Se-Kota Padangsidimpuan | | Dibantu Rombongan Kapolres Siak, Akhirnya Kharisma Bisa Belajar Online
Follow:     Serikat Perusahaan Pers
Selasa, 04 08 2020
 
Gelar Rapat Gabungan LHK Provinsi Bahas Tambak Udang Bengkalis
Editor: | Kamis, 16-07-2020 - 20:23:10 WIB

TERKAIT:
 
  • Gelar Rapat Gabungan LHK Provinsi Bahas Tambak Udang Bengkalis
  •  

    Pekanbaru, RIAUkontraS.com - Amir Aripin Harahap menghadiri acara rapat bersama di kantor dinas lingkungan hidup dan kehutanan provinsi riau dalam rangka membahas penertiban tambak udang illegal di kabupaten Bengkalis (15/7/20).

    Rapat yang di pimpin oleh kadis lingkungan hidup dan kehutanan provinsi riau Dr. Ir. Mamun Murod, SH., yang di hadiri oleh Polda Riau, Kejati Riau, Biro hukum Pemprov Riau, Polres Bengkalis, dan 18 orang peserta rapat lainnya.

    "Kami sangat mengapresiasi pak kadis LHK rapat gabungan ini merupakan bukti komitmen beliau saat kita pertama bertemu dengan beliau beberapa waktu lalu bahwa dalam penyelesaian tambak udang illegal di Bengkalis kadis LHK akan melibatkan multipihak," tegasnya.

    "Kami juga mengapresiasi bapak Bustami Nasution SH selaku ptt kepala UPT KPH BENGKALIS PULAU atas kerjasama dan merespon baik perjuangan kita dalam menetibkan tambak udang illegal di bengkalis, semoga persoalan ini cepat kita tuntaskan," lanjutnya.

    Hasil Pembahasan, Kejaksaan Tinggi akan memberikan persepktif kajian hukum secara resmi terkait penanganan terhadap tambak udang dalam kawaan hutan setelah dinas LHK menyerahkan dokumen terkait. Sementara Polda Riau akan menelaah terkait permasalahan tambak udang, dan menunggu laporan dari Polres Bengkalis.

    Penanganan di usulkan dengan lebih mengadepankan peran KPH, Melalui pendekatan non litigasi yaitu, melalui skema perizinan Perhutanan sosial (P.83/menlhk/setjen/kum.1/10/2016), melalui kerjasama (P.49/menlhk/setjen/kum.1/9/2017), melalui TORA (Perpres 88 Tahun 2017), melalui HTR (Permen LHK Nomor P.11/MENLHK/SETJEN/KUM.1/5/2020).


    Indra

    Jika Anda punya informasi kejadian/peristiwa/rilis atau ingin berbagi foto?
    Silakan SMS ke 0821 7241 8111 / 0852 7850 2555
    via EMAIL: riaukontras@gmail.com
    (mohon dilampirkan data diri Anda)



     
    Berita Lainnya :
  • Gelar Rapat Gabungan LHK Provinsi Bahas Tambak Udang Bengkalis
  •  
    Komentar Anda :

     
     
     
     
    TERPOPULER
    1 Bansos Covid-19 Kota Pekanbaru Diduga di Korupsi Hingga 3 Miliar Satu Kali Penyaluran
    2 Arta melia: Jika Ada Pungutan Biaya Untuk Calon BPD laporkan ke pihak berwajib
    3 ABG Tewas Dikamar Hotel di Bengkalis, Pelaku "SAN" Dijerat Pasal Berlapis
    4 Penundaan Pembayaran Disetujui BCA Finance dinilai Merugikan Masyarakat, Terapkan Bunga 18/23% Lebih
    5 Kasmarni Terima Gratifikasi Rp 23,6 Miliar di Kasus Dugaan Korupsi Bupati Bengkalis Non Aktif
    6 Diduga Kades dan Perangkat Desa Pungut BLT-DD di Kuansing Mendapat Sorotan FPII Kuansing
    7 Diduga Karena Pemasangan Selang NGT, Pasien RSUD Langsa Meninggal
    8 Bupati Nias Barat Diduga Terima Uang Fee Proyek
    Na'aso Daely Tuding Wabub Lebih Tau Tentang Video, Khenoki Waruwu: Na,aso itu Manusia Konyol
    9 Dua Tahun Sudah Tersangka
    LSM Minta Polda Riau Jelaskan Alasan Tersangka Korupsi Bansos Bengkalis Belum Ditahan
    10 Sibuk Menjadi Bandar Togel, Seorang Pria di Kuansing, Ditangkap Polisi
     
    Galeri Foto | Advertorial | Opini | Indeks
    Redaksi Disclaimer Pedoman Tentang Kami Info Iklan
    © 2015-2017 PT. RIAUKONTRAS PERS, All Rights Reserved