www.riaukontras.com
| Pelaku Penganiayaan Yang Menyebabkan Korban Meninggal Dunia Dibekuk Satreskrim Polres Siak | | Kepala Bea Cukai Inhil Diperiksa Polda Riau, Terkait Kasus Penembakan H Permata | | 20 Warga Korban Konflik Lapang Terima Beras Dari Pangdam IM | | Sat Brimob dan BNPB Evakuasi Korban Banjir di Aceh Tamiang | | Dalam Waktu 3 Hari Satnarkoba Polres Kuansing dan 1 Polsek Tangkap 7 Pengedar Narkotika Jenis Shabu | | Indonesia Kerjasama Potensi Pertanian Dengan Taiwan
Follow:     Serikat Perusahaan Pers
Jum'at, 22 Januari 2021
 
Irmi Syakip Arsalan :
Pemerintah Daerah Harus Memperjelas Status Kawasan Pemukiman Masyarakat
Editor: KEND'ZAI | Selasa, 30-06-2020 - 11:44:24 WIB

TERKAIT:
 
  • Pemerintah Daerah Harus Memperjelas Status Kawasan Pemukiman Masyarakat
  •  

    Bengkalis, RIAUkontraS.com - Pembahasan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) oleh Pansus DPRD Kabupaten Bengkalis bersama Pemerintah Daerah dan Instansi Vertikal berlangsung di Ruang Paripurna DPRD Kabupaten Bengkalis. Senin (29/06/2020) sore sekitar pukul.14.30 WIB.

    Dalam rapat pembahasan RTRW tersebut, sebagai anggota pansus Irmi Syakip Arsalan, S.Sos.M.Si, menegaskan bahwa Pemerintah Daerah harus memperjelas status kawasan hutan yang hari ini didiami atau ditempati masyarakat.

    "Dalam RTRW ini kita menegaskan Pemerintah harus memperjelas status kawasan hutan produksi yang saat ini didiami oleh masyarakat harus diperjelas statusnya menjadi kawasan pemukiman masyarakat dan tidak lagi menjadi kawasan hutan produksi" Sebut Irmi Syakip.

    Menurutnya, hal ini harus dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan ini sangat krusial sekali karena menyangkut masalah pemukiman masyarakat yang harus diperhatikan sehingga RTRW ini tidak menimbulkan polemik dikemudian hari.

    Selain itu, ia juga menyarankan agar pengesahan perda tentang RTRW tidak dilakukan secara terburu - buru. Kita juga harus fokus menyelesaikan kawasan hutan produksi, kemudian kawasan yang menjadi pemukiman masyarakat harus dikeluarkan dulu atau di enclave kan dulu.

    "Dalam pembahasan ini, kita juga tidak membahas masalah pasal per pasal, akan tetapi kita juga meminta OPD terkait dapat memaparkan gambaran secara umum, misalnya lahan perkebunan masyarakat dan lahan pertanian pada prinsipnya kita ingin RTRW ini mengakomodir kepentingan masyarakat" Sambung Irmi Syakip.

    Lebih lanjut, ia menambahkan RTRW tetap berpedoman pada SK Menhut RI atau aturan dari Pemerintah Pusat akan tetapi yang lebih faham dengan kondisi tentu kita didaerah, artinya, kita juga tidak boleh sepenuhnya mengikuti aturan yang ditetapkan oleh Menhut, akan tetapi kita didaerah melihat kondisi dilapangan mana yang harus kita klarifikasi kepada Kementerian, misalnya, dilapangan ini kawasan pemukiman sementara didalam peta ini kawasan hutan produksi, dan ini harus kita putuskan.

    Ia berharap pembahasan RTRW kali ini agar mampu mengakomodir seluruh kepentingan masyarakat, karena RTRW ini untuk 20 Tahun kedepan, dan kita juga berharap agar Pemerintah dapat menyediakan lahan cadangan perkebunan rakyat.

    Dalam rapat pansus tersebut, turut dihadiri Ketua Pansus RTRW DPRD Kabupaten Bengkalis, H.Arianto, Kepala BPN Kabupaten Bengkalis, Bhakti, Kepala Perizinan Basuki, Sekretaris Dinas Perhubungan Zul Asri, Kepala Bidang Tata Ruang PUPR Sugeng, Ketua Komisi II DPRD Bengkalis Rubi Handoko, Ketua Komisi IV Sofyan,S.Pdi, Sekretaris Fraksi Partai Golkar Rahmayeni**

    Editor : Indra

    Jika Anda punya informasi kejadian/peristiwa/rilis atau ingin berbagi foto?
    Silakan SMS ke 0821 7241 8111 / 0852 7850 2555
    via EMAIL: riaukontras@gmail.com
    (mohon dilampirkan data diri Anda)


     
    Berita Lainnya :
  • Pemerintah Daerah Harus Memperjelas Status Kawasan Pemukiman Masyarakat
  •  
    Komentar Anda :

     
     
     
     
    TERPOPULER
    1 Bansos Covid-19 Kota Pekanbaru Diduga di Korupsi Hingga 3 Miliar Satu Kali Penyaluran
    2 ABG Tewas Dikamar Hotel di Bengkalis, Pelaku "SAN" Dijerat Pasal Berlapis
    3 Arta melia: Jika Ada Pungutan Biaya Untuk Calon BPD laporkan ke pihak berwajib
    4 Penundaan Pembayaran Disetujui BCA Finance dinilai Merugikan Masyarakat, Terapkan Bunga 18/23% Lebih
    5 Diduga Karena Pemasangan Selang NGT, Pasien RSUD Langsa Meninggal
    6 Kasmarni Terima Gratifikasi Rp 23,6 Miliar di Kasus Dugaan Korupsi Bupati Bengkalis Non Aktif
    7 Diduga Kades dan Perangkat Desa Pungut BLT-DD di Kuansing Mendapat Sorotan FPII Kuansing
    8 Bupati Nias Barat Diduga Terima Uang Fee Proyek
    Na'aso Daely Tuding Wabub Lebih Tau Tentang Video, Khenoki Waruwu: Na,aso itu Manusia Konyol
    9 Dua Tahun Sudah Tersangka
    LSM Minta Polda Riau Jelaskan Alasan Tersangka Korupsi Bansos Bengkalis Belum Ditahan
    10 Sibuk Menjadi Bandar Togel, Seorang Pria di Kuansing, Ditangkap Polisi
     
    Galeri Foto | Advertorial | Opini | Indeks
    Redaksi Disclaimer Pedoman Tentang Kami Info Iklan
    © 2015-2020 PT. RIAUKONTRAS PERS, All Rights Reserved