www.riaukontras.com
| IWO Inhil Terus Membuka Donasi Melalui Posko Relawan Covid-19 | | Polres Bintan Giatkan Budidayakan Ikan Tawar | | IWO Inhil Kembali Salurkan 20 Paket Sembako Kepada Masyarakat Sungai Beringin | | PB Gerakan Nahdlatul Ulama Peduli Covid 19 Datangi Kelenteng, Salurkan Sembako | | Pengerjaan Ruas Jalan Kuala Keritang Tunggu Eksekusi | | Berikut Johansyah Menyikapi Rencana LSM Membawa Kasus Videotron Bengkalis ke Ranah Hukum
Follow:     Serikat Perusahaan Pers
Senin, 01 Juni 2020
 
Kalau Memang Pemerintah Belum Ada Kesiapan Lebih baik Cabut Izin PSBB
Editor: KEND"ZAI | Kamis, 21-05-2020 - 18:15:28 WIB

TERKAIT:
 
  • Kalau Memang Pemerintah Belum Ada Kesiapan Lebih baik Cabut Izin PSBB
  •  

    BENGKALIS, RIAUKontraS.com - Upaya penerapan PSBB ini merupakan bentuk dari Representasi Naluri seorang penguasa dalam arti orang yang memiliki kekuasaan dan wewenang di negeri ini. Pemberlakuan PSBB ini merupakan respons terhadap tuntutan lockdown (karantina wilayah) dan juga cara halus pemerintah agar terhindar dari kewajibannya dalam memenuhi kebutuhan pokok masyarakat yang terdampak penyebaran Covid-19.

    "Hudri yang juga perwakilan Kabid advokasi dan Hukum Perkumpulan Gerakan kebangsaan (PGK) Kab.Bengkalis, Mengatakan baik undang-undang dan PP tersebut tidak disebutkan tanggungjawab pemerintah dalam memenuhi kebutuhan pokok masyarakat.

    Kebijakan represif tersebut sangat berpengaruh terhadap penghasilan bagi masyarakat berpenghasilan minimum. Jika mereka tidak mendapatkan penghasilan maka mereka akan kesulitan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari selama masa pembatasan sosial berskala besar.

    Seharusnya pemerintah daerah melakukan pendekatan secara preventif saja berupa teguran terhadap masyarakat dengan hanya menerapkan Physical Distancing. Jangan sampai masyarakat menengah kebawah sakit akibat kelaparan bukan sakit akibat wabah Coronavirus 2019 (Covid-19).

    Sementara di perbup nomor 39 tahun 2020 tentang covid-19 jika disimak dalam perbup itu tak ada kewajiban pemerintah untuk pemenuhan hak dasar masyarakat, seperti penyediaan sembako dan lainnya.
    Artinya, pemerintah mau lepas tangan dari tanggung jawab dengan memberlakuan PSBB.

    Kalau memang pemerintah daerah belum siap secara matang lebih baik cabut Izin PSBB diKabupaten Bengkalis, karna kami melihat jelas Gagalnya pemerintah dalam Penerapan PSBB dari segala aspek. Dan kami minta Pemerintah transparan terhadap anggaran yang digelontorkan untuk Penerapan PSBB diKabupaten Bengkalis.(Indra)

    Jika Anda punya informasi kejadian/peristiwa/rilis atau ingin berbagi foto?
    Silakan SMS ke 0821 7241 8111 / 0852 7850 2555
    via EMAIL: riaukontras@gmail.com
    (mohon dilampirkan data diri Anda)



     
    Berita Lainnya :
  • Kalau Memang Pemerintah Belum Ada Kesiapan Lebih baik Cabut Izin PSBB
  •  
    Komentar Anda :

     
     
     
     
    TERPOPULER
    1 Bansos Covid-19 Kota Pekanbaru Diduga di Korupsi Hingga 3 Miliar Satu Kali Penyaluran
    2 ABG Tewas Dikamar Hotel di Bengkalis, Pelaku "SAN" Dijerat Pasal Berlapis
    3 Arta melia: Jika Ada Pungutan Biaya Untuk Calon BPD laporkan ke pihak berwajib
    4 Penundaan Pembayaran Disetujui BCA Finance dinilai Merugikan Masyarakat, Terapkan Bunga 18/23% Lebih
    5 Dua Tahun Sudah Tersangka
    LSM Minta Polda Riau Jelaskan Alasan Tersangka Korupsi Bansos Bengkalis Belum Ditahan
    6 Diduga Karena Pemasangan Selang NGT, Pasien RSUD Langsa Meninggal
    7 Ida Yulita: Anggaran Honor PMB RW Sebesar Rp. 13 Miliar, RT/RW Cuma Dapat Caci Maki
    8 Hanya Karna Rupiah, Kepala Sekolah SMK 3 Lahewa Larang Siswi Ikut Ujian
    9 Polemik Pembangunan Jalan TOL di Riau Menggurita, Dana APBN Diduga Menjadi Dana Talangan
    10 Ketua DPRD Riau Sayangkan Dumai, Bengkalis, dan Meranti Tak Terapkan PSBB
     
    Galeri Foto | Advertorial | Opini | Indeks
    Redaksi Disclaimer Pedoman Tentang Kami Info Iklan
    © 2015-2017 PT. RIAUKONTRAS PERS, All Rights Reserved