www.riaukontras.com
| | | Merasa Dipersulit, Pengusaha di Bagansiapiapi Kesal Satu Tahun Izin Usahanya Tidak Keluar | | Merasa Dipersulit, Pengusaha di Bagansiapiapi Kesal Satu Tahun Izin Usahanya Tidak Keluar | | Bersama Ulama dan Anak Yatim Piatu 1.500 Orang Gelar Yasinan, Tahlil Tahmid dan Doa Bersama | | Polres Inhil Musnahkan Barang Bukti Shabu Sebanyak799,50 Gram Dan 2997 Butir Pil Extacy | | SPJ POL-PP Tahun 2019, Inspektorat Menunggu Informasi Dari Walikota Bandar Lampung
Follow:     Serikat Perusahaan Pers
Rabu, 02 Desember 2020
 
Kalau Memang Pemerintah Belum Ada Kesiapan Lebih baik Cabut Izin PSBB
Editor: KEND"ZAI | Kamis, 21-05-2020 - 18:15:28 WIB

TERKAIT:
 
  • Kalau Memang Pemerintah Belum Ada Kesiapan Lebih baik Cabut Izin PSBB
  •  

    BENGKALIS, RIAUKontraS.com - Upaya penerapan PSBB ini merupakan bentuk dari Representasi Naluri seorang penguasa dalam arti orang yang memiliki kekuasaan dan wewenang di negeri ini. Pemberlakuan PSBB ini merupakan respons terhadap tuntutan lockdown (karantina wilayah) dan juga cara halus pemerintah agar terhindar dari kewajibannya dalam memenuhi kebutuhan pokok masyarakat yang terdampak penyebaran Covid-19.

    "Hudri yang juga perwakilan Kabid advokasi dan Hukum Perkumpulan Gerakan kebangsaan (PGK) Kab.Bengkalis, Mengatakan baik undang-undang dan PP tersebut tidak disebutkan tanggungjawab pemerintah dalam memenuhi kebutuhan pokok masyarakat.

    Kebijakan represif tersebut sangat berpengaruh terhadap penghasilan bagi masyarakat berpenghasilan minimum. Jika mereka tidak mendapatkan penghasilan maka mereka akan kesulitan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari selama masa pembatasan sosial berskala besar.

    Seharusnya pemerintah daerah melakukan pendekatan secara preventif saja berupa teguran terhadap masyarakat dengan hanya menerapkan Physical Distancing. Jangan sampai masyarakat menengah kebawah sakit akibat kelaparan bukan sakit akibat wabah Coronavirus 2019 (Covid-19).

    Sementara di perbup nomor 39 tahun 2020 tentang covid-19 jika disimak dalam perbup itu tak ada kewajiban pemerintah untuk pemenuhan hak dasar masyarakat, seperti penyediaan sembako dan lainnya.
    Artinya, pemerintah mau lepas tangan dari tanggung jawab dengan memberlakuan PSBB.

    Kalau memang pemerintah daerah belum siap secara matang lebih baik cabut Izin PSBB diKabupaten Bengkalis, karna kami melihat jelas Gagalnya pemerintah dalam Penerapan PSBB dari segala aspek. Dan kami minta Pemerintah transparan terhadap anggaran yang digelontorkan untuk Penerapan PSBB diKabupaten Bengkalis.(Indra)

    Jika Anda punya informasi kejadian/peristiwa/rilis atau ingin berbagi foto?
    Silakan SMS ke 0821 7241 8111 / 0852 7850 2555
    via EMAIL: riaukontras@gmail.com
    (mohon dilampirkan data diri Anda)



     
    Berita Lainnya :
  • Kalau Memang Pemerintah Belum Ada Kesiapan Lebih baik Cabut Izin PSBB
  •  
    Komentar Anda :

     
     
     
     
    TERPOPULER
    1 Bansos Covid-19 Kota Pekanbaru Diduga di Korupsi Hingga 3 Miliar Satu Kali Penyaluran
    2 Arta melia: Jika Ada Pungutan Biaya Untuk Calon BPD laporkan ke pihak berwajib
    3 ABG Tewas Dikamar Hotel di Bengkalis, Pelaku "SAN" Dijerat Pasal Berlapis
    4 Penundaan Pembayaran Disetujui BCA Finance dinilai Merugikan Masyarakat, Terapkan Bunga 18/23% Lebih
    5 Diduga Karena Pemasangan Selang NGT, Pasien RSUD Langsa Meninggal
    6 Kasmarni Terima Gratifikasi Rp 23,6 Miliar di Kasus Dugaan Korupsi Bupati Bengkalis Non Aktif
    7 Diduga Kades dan Perangkat Desa Pungut BLT-DD di Kuansing Mendapat Sorotan FPII Kuansing
    8 Bupati Nias Barat Diduga Terima Uang Fee Proyek
    Na'aso Daely Tuding Wabub Lebih Tau Tentang Video, Khenoki Waruwu: Na,aso itu Manusia Konyol
    9 Dua Tahun Sudah Tersangka
    LSM Minta Polda Riau Jelaskan Alasan Tersangka Korupsi Bansos Bengkalis Belum Ditahan
    10 Sibuk Menjadi Bandar Togel, Seorang Pria di Kuansing, Ditangkap Polisi
     
    Galeri Foto | Advertorial | Opini | Indeks
    Redaksi Disclaimer Pedoman Tentang Kami Info Iklan
    © 2015-2017 PT. RIAUKONTRAS PERS, All Rights Reserved