www.riaukontras.com
| Luhut Binsar Pandjaitan Kunjungi di Techno Park Kab. Pelalawan Provinsi Riau | | DPRD Syafrizal.SE: Kalau Tidak Paham Aturan yang Mendidik, Bisa Koordinasi ke Dinas Pendidikan | | Ungkap Kasus Pencurian di PT China, Kapolsek dan 8 Personil Polsek Meral Dapat Piagam Penghargaan | | Panglima TNI Tegaskan Netralitas TNI Pada Pelaksanaan Pemilu 2019 | | Kodim 0703/Cilacap dan Jajaran Menandatangani Pakta Integritas Menuju WBK dan WBBM | | Kisah Pilu Kembali Melanda Andini, Muhammadiyah Riau Siap Membantu Sepenuh Hati
Follow:     Serikat Perusahaan Pers
Sabtu, 19 Januari 2019
 
Program Dana Desa, Solusi Percepatan Pembangunan Di Pedesaan
Editor: | Kamis, 18-10-2018 - 08:24:10 WIB
Rahmat Wahyu Hidayat, A.Md Pendamping Lokal Desa (PLD) Desa Kuala Penaso, Beringin Koto Pait Beringin Kecamatan Talang Muandau ‒ Bengkalis
TERKAIT:
 
  • Program Dana Desa, Solusi Percepatan Pembangunan Di Pedesaan
  •  

    RIAUKontraS.com - Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, telah mengamanatkan kepada seluruh stakeholder pembangunan di Indonesia untuk dapat mempergunakaan Dana Desa sebagai modal dasar dalam pembangunan di wilayah Pedesaan. Dana Desa yang dikucurkan oleh Pemerintah Pusat langsung ke rekening Pemerintah Desa tanpa perantara  pihak manapun sebagai pihak ketiga, merupakan sebuah wujud kepercayaan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Desa untuk dikelola secara langsung oleh Pemerintah Desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat Desa, dikelola dan dilaksanakan oleh masyarakat Desa itu sendiri melalui Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) yang dibentuk dan disepakati oleh masyarakat Desa, dengan didampingi oleh Pendamping Profesional (Pendamping Lokal Desa di tingkat Desa, Pendamping Desa di tingkat Kecamatan dan Tenaga Ahli di tingkat Kabupaten), serta diawasi langsung oleh masyarakat Desa itu sendiri.

    Program strategis ini mulai direalisasikan pada tahun 2015, ditandai dengan peluncuran Anggaran Dana Desa oleh Pemerintah Pusat dengan nilai alokasi Dana Desa sebesar Rp 20,76 triliun. Nilai anggaran ini selanjutnya meningkat menjadi Rp 46,9 triliun pada 2016 dan selanjutnya pada tahun 2017 mengalami peningkatan jumlah anggaran kembali menjadi sebesar Rp 60 triliun.

    Pada awal pelaksanaannya, Desa memang belum mampu menyerap anggaran Dana Desa secara  optimal yaitu hanya + 82. Hal ini dikarenakan berbagai faktor antara lain :
    1.Bahwa program Dana Desa merupakan program baru yang tentu saja memerlukan serapan dan pemahaman system pelaksanaan program, di tengah-tengah keterbatasan sumber daya yang ada di Desa. Harus diakui bahwa masih banyak Desa yang dipimpin dan dikelola oleh sumber daya yang memiliki pendidikan di bawah SLTA khususnya desa-desa di luar Jawa, yang tentu saja menjadi salah satu faktor penyebab agak lambatnya penyerapan system oleh stakeholder di Desa.
    2.Masih minimnya pengalaman sebagian Pemerintah Desa dan masyarakat Desa dalam merumuskan dan melaksanakan kegiatan pembangunan fisik di Desa. Hal ini disebabkan karena biasanya Pemerintah Desa selalu menerima program Pembangunan yang berasal dari APBD, baik APBD Kabupaten maupun APBD Propinsi yang biasanya dikelola dan dikerjakan oleh pihak ketiga (kontraktor), tanpa dilibatkan langsung dalam hal pengelolaan kegiatan pembangunan fisik.

    Kendatipun demikian, hal ini tidak menjadi alasan bagi Pemeritah Pusat untuk menghentikan atau mengurangi nilai dan besaran Dana Desa pada tahun berikutnya. Justru pada tahun berikutnya besaran Anggaran Dana Desa untuk setiap desa mengalami penambahan sebagai bentuk komitmen Pemerintah Pusat dalam membangun negeri ini melalui wilayah pinggiran, yaitu wilayah pedesaan.

    Selanjutnya pada tahun 2017, nilai anggaran Dana Desa kembali naik secara signifikan dengan nilai mencapai Rp 60 triliun dengan nilai serapan  mencapai 97,23 persen dan dipergunakan sebagai modal pembangunan oleh 74.574 desa di seluruh wilayah Indonesia, dimana 60 diantaranya masih masuk dalam kategori Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal.

    Besarnya anggaran alokasi Dana Desa dari Pemerintah Pusat melalui Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Sampai dengan tahun 2018 oleh Pemerintah Desa, Dana Desa telah dipergunakan untuk membangun berbagai jenis infrastruktur di wilayah pedesaan antara lain :
    • 224.000 km jalan desa
    • 1.000 km jembatan desa
    • 1.819 pasar desa
    • 12.596 unit irigrasi
    • 16.295 unit air bersih
    • 37.368 MCK
    • 38.1844 penahan tanah, dan
    • 686 unit embung

    Untuk besaran capaian program, Dana Desa periode 2015-2017 telah direalisasikan dengan persentase diatas 99 dengan distribusi capaian sebagai berikut :

    1)Tahun 2015 realisasi penyaluran Dana Desa mencapai 100 persen sesuai dengan pagu dalam APBN 2015, yaitu sebesar Rp. 20,77 triliun, meskipun sebagian besar kegiatan dilaksanakan oleh Pemerintah Desa pada tahun 2016 melalui pos Dana Silpa Anggaran 2015.
    2)Tahun 2016 realisasi penyaluran Dana Desa juga mencapai 100 persen, yaitu sebesar Rp. 46,9 triliun.
    3)Tahun 2017 realisasi penyaluran Dana  Desa sebesar Rp. 59,77 triliun atau 99,61 persen dari Pos APBN 2017 sebesar Rp. 60 triliun.
    4)Sedangkan untuk tahun 2018, terhitung per 31 Juli 2018 Dana Desa yang telah direalisasikan mencapai  Rp. 35,86 triliun atau 59,77 persen dari APBN-P 2018


    Gambar : Grafik Realisasi Dana Desa Tahun 2015 – 31 Juli 2018 (Sumber Data : Kemendes-PDTT 2018)

    Dalam Rencana Kerja Pemerintah Indonesia Tahun 2018, terdapat 7(tujuh) kegiatan prioritas, yaitu :
    1. Pemenuhan SPM di Desa termasuk permukiman transmigrasi
    2. Penanggulangan kemiskinan dan pengembangan usaha ekonomi masyarakat desa
    3. Pengembangan SDM pemberdayaan dan modal sosial masyarakat desa
    4. Penguatan Pemerintahan Desa
    5. Pengawalan implementasi Undang‒Undang Desa
    6. Pengembangan ekonomi kawasan perdesaan, dan
    7. Pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya hutan di desa dan kawasan perdesaan

    7 (tujuh) kegiatan prioritas diatas dirumuskan dengan mencapai sasaran strategis, yaitu merubah potret dan wajah desa, berupa :
    1. Desa Tertinggal menjadi Desa Berkembang sebanyak 4.500 desa
    2.Desa Berkembang menjadi Desa Mandiri sebanyak 1.800 desa

    Selanjutnya mewujudkan pembangunan ekonomi hulu‒hilir dan pengelolaan kawasan perdesaan sebanyak 39 kawasan dan kawasan transmigrasi untuk percepatan menjadi Desa Berkembang sebanyak 130 kawasan.

    Namun harus diakui, bahwa program Dana Desa masih memiliki banyak kelemahan dan kekurangan, khususnya berkaitan dengan begitu cepat terjadinya perubahan regulasi dan aturan main. Keterlambatan sosialisasi atas regulasi serta penerapan regulasi baru yang cenderung dipaksakan untuk diterapkan juga dirasakan sebagai salah satu faktor lambatnya proses eksekusi program pembangunan fisik di Desa. Oleh karenanya penerapan regulasi hendaknya tidak dipaksakan untuk diterapkan pada tahun anggaran berjalan yang bersamaan dengan terbitnya regulasi.

    Regulasi baru yang terkait dengan Dana Desa hendaknya disosialisasikan terlebih dahulu minimal 1 (satu) tahun sebelum diterapkan, sehingga pihak Pemerintah Desa dan seluruh stakeholder di Desa, dapat benar-benar memahami aturan main yang baru serta dapat bekerja secara lebih nyaman dengan tidak harus membongkar segala bentuk kebijakan Pemerintah Desa yang telah dituangkan dalam bentuk RKP maupun APB Desa, karena setiap terjadi perubahan, tentu memiliki konsekuensi.


    Jika Anda punya informasi kejadian/peristiwa/rilis atau ingin berbagi foto?
    Silakan SMS ke 0821 7241 8111 / 0852 7850 2555
    via EMAIL: riaukontras@gmail.com
    (mohon dilampirkan data diri Anda)


     
    Berita Lainnya :
  • Program Dana Desa, Solusi Percepatan Pembangunan Di Pedesaan
  •  
    Komentar Anda :

     
     
     
     
    TERPOPULER
    1 Pesan Ahok Buat Istrinya Bila Dirinya Meninggal Dalam Waktu Dekat
    2 Ahok Akhirnya "Mundur"
    3 Jaksa: Siap Panggil Paksa Ibas Cs
    4 Aktivis Aceh Timur Dukung Aksi Masyarakat Julok
    5 Rumah Ahok Terbakar Bersama 16 Rumah Lainnya
    6 Siapa Punya Uang Rp 100 Ini Sekarang Harga nya Luar Biasa sekali, Bisa Mencapai Ratusan Juta Rupiah
    7 Bupat Meranti Apresiasi Bantuan CSR Mesin Pemadam Kebakaran PT. Timah
    8 Pabrik Springbat PT Caisar Terbakar
    9 Hakim Wanita Pengadilan Agama Terjaring Razia Saat Selingkuh di Kamar Hotel
    10 Kapolres Bener Meriah, di Gugat Rp 1,1 Milyar
     
    Galeri Foto | Advertorial | Opini | Indeks
    Redaksi Disclaimer Pedoman Tentang Kami Info Iklan
    © 2015-2017 PT. RIAUKONTRAS PERS, All Rights Reserved