www.riaukontras.com
| Berikut Johansyah Menyikapi Rencana LSM Membawa Kasus Videotron Bengkalis ke Ranah Hukum | | Putri Asal Minang Kembangkan Usaha Catering di Jogja | | Kasus Videotron di Bengkalis Akan Dibawa ke Ranah Hukum | | Surat Keuchik Buket Seuleumak Untuk Bupati Bagaikan Tulisan Murid SD | | Diduga Nikahi Wanita Bersuami Dengan KTP Ganda Keuchik Alue Tuwi di Pecat dan Terancam Pidana | | Diduga Cabuli Anak Tetangga Umur 5 Tahun, Seorang Mahasiswa di Tangkap Polisi
Follow:     Serikat Perusahaan Pers
Minggu, 31 Mei 2020
 
Wakil Bupati Buka Musrenbang RKPD Kabupaten Inhil Tahun 2020
Editor: | Kamis, 14-03-2019 - 20:32:03 WIB

TERKAIT:
 
  • Wakil Bupati Buka Musrenbang RKPD Kabupaten Inhil Tahun 2020
  •  

    INHIL, RIAUKontraS.com - Wakil Bupati Kabupaten Inhil, H Syamsuddin Uti membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah atau Musrenbang RKPD Kabupaten Inhil Tahun 2020, Rabu (13/3/2019) pagi di gedung Engku Kelana, Tembilahan.

    Turut hadir dalam Musrenbang RKPD Kabupaten Inhil Tahun 2020 kala itu, Perwakilan Kepala Bappeda Provinsi Riau dan perwakilan Unsur Forkopimda lainnya serta segenap jajaran Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Inhil.

    Menurut Wakil Bupati, setelah melalui proses verifikasi pada forum perangkat daerah, diperoleh usulan anggaran pembangunan sebesar Rp. 5,7 trilyun. Sebelumnya, diungkapkan Wakil Bupati, usulan anggaran yang didapat dari hasil Musrenbang pada tingkat Desa / Kelurahan, Kecamatan maupun Forum Komunikasi Publik adalah sebesar Rp 7 trilyun.

    "Angka proyeksi 5,7 trilyun itu masih perlu dirasionalisasikan lagi melalui forum Musrenbang RKPD. Sebab, mengacu pada tahun lalu, kekuatan keuangan daerah hanya berada pada level 1,31 trilyun," pungkas Wakil Bupati.

    Kendati demikian, dikatakan Wakil Bupati, Rasionalisasi yang dilakukan itu perlu memperhatikan prioritas pembangunan daerah, yang mana prioritas Kabupaten Inhil sebagaimana yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Inhil Tahun 2018-2023 difokuskan pada aspek pembangunan infrastruktur dan ekonomi.

    Disamping itu, Wakil Bupati menginstruksikan jajaran Pemerintah Kabupaten Inhil untuk menerapkan skema pembiayaan yang bersumber pada APBD Provinsi Riau dan APBN karena mempertimbangkan kapasitas keuangan daerah Kabupaten Inhil yang terbatas.

    "Hal lain yang perlu diketahui, jajaran Pemkab jangan takut dalam merealisasikan anggaran pembangunan dengan alasan hukum yang sebenarnya bisa diselesaikan melalui konsultasi dengan TP4D. Yang terpenting adalah pelajari dan pahami peraturan perundang-undangan," ungkap Wakil Bupati.

    Pada kesempatan itu, Wakil Bupati juga meminta perhatian dari pihak Pemerintah Provinsi Riau dalam hal pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Inhil.

    Menurutnya, terdapat beberapa aspek pembangunan yang membutuhkan dukungan Pemerintah Provinsi Riau, seperti perbaikan ruas jalan Nasional Bagan Jaya, Kecamatan Enok, penyediaan sarana dan prasarana pendidikan, pengelolaan perkebunan kelapa dan kepariwisataan.

    "Maka dari itu, mohon kiranya bantuan dari pihak Pemerintah Provinsi Riau. Tujuannya adalah agar infrastruktur dan perekonomian Kabupaten Inhil dapat terangkat," kata Wakil Bupati.

    Terakhir, guna menunjang proporsionalitas pembangunan di Kabupaten Inhil, Wakil Bupati juga mengungkapkan aspek Sumber Daya Manusia turut menjadi titik berat pembangunan di era kepemimpinan HM Wardan pada periode ini.

    Perwakilan Kepala Bappeda Provinsi Riau mengungkapkan, seluruh perencanaan pembangunan merupakan upaya bersama dalam menerapkan pendekatan pembangunan secara teknokratis dengan mempertimbangkan kapasitas keuangan daerah. Sebab, menurutnya, keuangan daerah adalah salah satu kunci keberhasilan pembangunan.

    "Selain itu, keberhasilan pembangunan juga bergantung pada penetapan target pembangunan itu sendiri dan sinergitas antar pihak," jelasnya.

    Dia menambahkan, jika dicermati pada Undang-undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menjadi implikasi mendasar di berbagai aspek Pemerintahan Daerah, masih terdapat tumpang tindih tugas antar sektor dan pembiayaan pembangunan.

    "Sehingga, kita dituntut untuk lebih selekif dan efektif dalam penyusunan rencana pembangunan," paparnya. (Adv/Diskominfo)


    Jika Anda punya informasi kejadian/peristiwa/rilis atau ingin berbagi foto?
    Silakan SMS ke 0821 7241 8111 / 0852 7850 2555
    via EMAIL: riaukontras@gmail.com
    (mohon dilampirkan data diri Anda)



     
    Berita Lainnya :
  • Wakil Bupati Buka Musrenbang RKPD Kabupaten Inhil Tahun 2020
  •  
    Komentar Anda :

     
     
     
     
    TERPOPULER
    1 Bansos Covid-19 Kota Pekanbaru Diduga di Korupsi Hingga 3 Miliar Satu Kali Penyaluran
    2 ABG Tewas Dikamar Hotel di Bengkalis, Pelaku "SAN" Dijerat Pasal Berlapis
    3 Arta melia: Jika Ada Pungutan Biaya Untuk Calon BPD laporkan ke pihak berwajib
    4 Penundaan Pembayaran Disetujui BCA Finance dinilai Merugikan Masyarakat, Terapkan Bunga 18/23% Lebih
    5 Dua Tahun Sudah Tersangka
    LSM Minta Polda Riau Jelaskan Alasan Tersangka Korupsi Bansos Bengkalis Belum Ditahan
    6 Diduga Karena Pemasangan Selang NGT, Pasien RSUD Langsa Meninggal
    7 Ida Yulita: Anggaran Honor PMB RW Sebesar Rp. 13 Miliar, RT/RW Cuma Dapat Caci Maki
    8 Hanya Karna Rupiah, Kepala Sekolah SMK 3 Lahewa Larang Siswi Ikut Ujian
    9 Polemik Pembangunan Jalan TOL di Riau Menggurita, Dana APBN Diduga Menjadi Dana Talangan
    10 Ketua DPRD Riau Sayangkan Dumai, Bengkalis, dan Meranti Tak Terapkan PSBB
     
    Galeri Foto | Advertorial | Opini | Indeks
    Redaksi Disclaimer Pedoman Tentang Kami Info Iklan
    © 2015-2017 PT. RIAUKONTRAS PERS, All Rights Reserved