www.riaukontras.com
| Reses Terakhir Desa Mudik Ulo, Komperensi Dapat Apresiasi dari Masyarakat  | | PT. PKLE Didepak Dari Hutan Magrove, LSM LASKAR Minta PT. Perkola Jangan Galau dan Lebay | | Raih WTP BPK-RI 9 kali berturut-turut Bupati Mursini di Apresiasi oleh ketua DPRD Kuansing  | | Praktisi Hukum, Apul Sihombing SH MH, Penegakan Hukum dalam Kasus Karhutla Jangan Ada Tebang Pilih | | Polisi Lidik Pelaku Kembakaran Lahan Kecamatan Rangsang | | Ditpolair Polda Riau Selamatkan Kerugian Negara 4,9 Milyar
Follow:     Serikat Perusahaan Pers
Rabu, 08 Juli 2020
 
Pemkab Siak Kaji Skema Baru Tambahan Penghasilan Untuk ASN
Editor: | Selasa, 07-05-2019 - 19:11:42 WIB

TERKAIT:
 
  • Pemkab Siak Kaji Skema Baru Tambahan Penghasilan Untuk ASN
  •  

    SIAK, RIAUKontraS.com – Pemerintah Daerah pada tahun ini tengah melakukan kajian skema baru Tunjangan Kinerja Daerah (TKD) bagi para Aparatur Sipil Negara, dengan merujuk pada pola yang saat ini telah dikembangkan oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau sebagai tindak lanjut agenda studi banding yang dilakukan Organisasi Perangkat Daerah terkait di Tanjung Pinang beberapa waktu lalu.

    Hal tersebut terungkap saat Rapat Pembahasan Implementasi TKD PNS bersama lintas OPD di lingkungan Pemkab Siak yang dipimpin Sekretaris Daerah Kabupaten Siak T.S. Hamzah di ruang rapat Pucuk Rebung Kantor Bupati Siak, Selasa (07/05/2019).

    “Rencananya tahun 2020 mendatang, Pemkab Siak akan menerapkan kebijakan Tambahan Kinerja Daerah. Beberapa waktu lalu kita sudah ke Kepulauan Riau untuk melakukan studi banding”, kata Hamzah.

    Penerapan TKD ini kata Hamzah akan disesuaikan dengan kelas jabatan dan nilai jabatan, dengan berdasarkan pada Analisis Jabatan (Anjab) dan Analisis Beban Kerja (ABK). Sedangkan untuk honor kegiatan sudah lagi dianggarkan untuk ASN. Langkah ini kata dia, bagian dari rencana aksi Pemkab Siak yang sudah disepakati dengan KPK RI beberapa waktu silam.

    “Tambahan penghasilan untuk PNS dimaksudkan untuk menunjang tugas pokok dan fungsi dan akan ada proses evaluasi berkala bersama BKN serta dikaitkan dengan Standar UMK. Intinya tidak mengurangi pendapatan kita, bahkan diperkirakan akan ada efisiensi anggaran”, terangnya.

    Sebagai bentuk persiapan konversi pola pemberian tunjangan, seluruh pegawai harus sudah dimasukkan dalam nomenklatur jabatan tertentu. Saat ini berdasarkan informasi dari dinas terkait baik Bagian Organisasi dan BKPSDM Kabupaten Siak, prosesnya hampir rampung dilaksanakan.

    “Konsekuensinya berdasarkan pemetaan jabatan, apabila pada instansi tertentu terjadi kelebihan pegawai maka harus didistribusikan di tempat lain sesuai grade yang ditetapkan. Jika tidak silakan membuat surat pernyataan kesediaan gradenya diturunkan menyesuaikan pemetaan jabatan”, jelas Hamzah.

    Skema penambahan penghasilan ini akan didasarkan pada beberapa indikator penilaian diantaranya e-disiplin, prestasi dan perilaku kerja dengan memanfaatkan penggunaan aplikasi berbasis teknologi informasi.

    Untuk penilaian Sasaran Kinerja Pegawai yang saat ini dilakukan berdasarkan kegiatan, kedepan akan dilengkapi dengan item penilaian non SKP dan sangsi misalnya pemotongan penghasilan karena ketidakhadiran.

    Sementara itu Kabag Organisasi I Wayan W Wiratama mengatakan, saat ini Bagian Organisasi sudah rampung melaksanakan pemetaan kelas jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Siak.

    “Saat ini kita tinggal menunggu proses validasi dari Kementerian PAN dan RB serta BKN. Mudah-mudahan pada Minggu kedua Bulan Mei mendatang sudah ditetapkan”, jelasnya.

    Sebelumnya kata Wayan, terkait hal ini juga sudah dilakukan studi banding ke Provinsi DKI Jakarta. Namun penerapannya di Ibu Kota murni pada poin penilaian disiplin dan e-kinerja serta perilaku.

    “Mereka ditunjang dengan APBD yang besar, kelas variabel pengali-nya juga besar. Jadi kita sesuaikan dengan kemampuan daerah kita”, sebut Wayan.

    Implementasi skema TKD ini yang direncanakan akan berjalan tahun depan, akan mengandalkan sistem penunjang dari Dinas Kominfo dan BKPSDM Kabupaten Siak terkait aplikasi sistem dan e-kinerja sehingga diharapkan tidak merugikan PNS bersangkutan.

    Sumber : MC Kab. Siak/Dwi

    Jika Anda punya informasi kejadian/peristiwa/rilis atau ingin berbagi foto?
    Silakan SMS ke 0821 7241 8111 / 0852 7850 2555
    via EMAIL: riaukontras@gmail.com
    (mohon dilampirkan data diri Anda)



     
    Berita Lainnya :
  • Pemkab Siak Kaji Skema Baru Tambahan Penghasilan Untuk ASN
  •  
    Komentar Anda :

     
     
     
     
    TERPOPULER
    1 Bansos Covid-19 Kota Pekanbaru Diduga di Korupsi Hingga 3 Miliar Satu Kali Penyaluran
    2 Arta melia: Jika Ada Pungutan Biaya Untuk Calon BPD laporkan ke pihak berwajib
    3 ABG Tewas Dikamar Hotel di Bengkalis, Pelaku "SAN" Dijerat Pasal Berlapis
    4 Penundaan Pembayaran Disetujui BCA Finance dinilai Merugikan Masyarakat, Terapkan Bunga 18/23% Lebih
    5 Diduga Kades dan Perangkat Desa Pungut BLT-DD di Kuansing Mendapat Sorotan FPII Kuansing
    6 Bupati Nias Barat Diduga Terima Uang Fee Proyek
    Na'aso Daely Tuding Wabub Lebih Tau Tentang Video, Khenoki Waruwu: Na,aso itu Manusia Konyol
    7 Diduga Karena Pemasangan Selang NGT, Pasien RSUD Langsa Meninggal
    8 Dua Tahun Sudah Tersangka
    LSM Minta Polda Riau Jelaskan Alasan Tersangka Korupsi Bansos Bengkalis Belum Ditahan
    9 Sibuk Menjadi Bandar Togel, Seorang Pria di Kuansing, Ditangkap Polisi
    10 Ida Yulita: Anggaran Honor PMB RW Sebesar Rp. 13 Miliar, RT/RW Cuma Dapat Caci Maki
     
    Galeri Foto | Advertorial | Opini | Indeks
    Redaksi Disclaimer Pedoman Tentang Kami Info Iklan
    © 2015-2017 PT. RIAUKONTRAS PERS, All Rights Reserved