www.riaukontras.com
| Satu Bandar Narkoba beserta Kaki Tangannya Berhasil di bekuk Satres Narkoba Polres Pelalawan | | Pemkab Siak Rencanakan Skema Kelas Pagi-Sore di Sekolah | | Camat Tualang Minta Masyarakat Disiplin Terapkan Protokol Kesehatan | | Pemkab Siak Bahas Penerapan “New Normal” di Siak | | PB-GNP COVID 19 Memberi Bantuan Kepada Gharim Mesjid Dan Guru Madrasah | | Berawal dari Sebuah Majelis, Ãl Burdah Baa Khaalish 2002 Kini Telah Berstatus Yayasan
Follow:     Serikat Perusahaan Pers
Rabu, 03 Juni 2020
 
Melalui Rapat Paripurna DPRD Riau, APBD 2018 Disahkan, Rp10,091 Triliun
Editor: | Kamis, 30-11-2017 - 15:56:18 WIB

TERKAIT:
 
  • Melalui Rapat Paripurna DPRD Riau, APBD 2018 Disahkan, Rp10,091 Triliun
  •  

    PEKANBARU, RIAUKontraS.com - Melalui rapat paripurna DPRD Riau mengesahkan APBD Riau Tahun 2018 dengan total mencapai Rp10,091 triliun lebih, Rabu (29/11/2017) malam.

    Rapat paripurna yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Riau Sunaryo,tersebut, sempat diwarnai hujan interupsi dari wakil rakyat yang hadir.

    Mereka menyoroti ketidakhadiran Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman serta minimnya kehadiran organisasi perangkat daerah.
      
    Anggota Badan Anggaran DPRD Riau, Sugeng Pranoto dalam laporannya mengatakan, dibandingkan dengan total APBD Riau 2017 (setelah perubahan) sebesar Rp10,379 triliun lebih dengan Anggaran Belanja setelah penandatanganan nota kesepakatan dan dalam Nota Keuangan dan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Riau tentang APBD Provinsi Riau Tahun 2018 sebesar Rp10,091 triliun lebih, maka terdapat penurunan sebesar Rp306.537.596.971,30 atau 2,95 persen.

    Dalam hal itu, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau pun berniat untuk menyegerakan proses pelelangan proyek pembangunan tahun depan.

    Asisten II Setdaprov Riau, Masperi mengatakan, bahwa Gubernur Riau, H Arsyadjuliandi Rachman memang menginstruksikan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait untuk mempercepat proses lelang dimulai Desember ini.

    Pelelangan tersebut diutamakan pada proyek-proyek pembangunan yang akan memakan anggaran besar dan waktu pengerjaan yang lama. Sehingga, nantinya bisa segera dilakukan pelelangannya melalui pra-DIPA.

    "Terhadap RAPBD yang sudah disahkan, ada prosedur lagi yang harus dilalui. RAPBD itu akan dikirim dulu ke pusat untuk evaluasi. Setelah itu apa catatan dari Kemendagri, itu diperbaiki dulu. Selanjutnya dibahas lagi di dewan untuk ditetapkan menjadi APBD 2018," urainya di Pekanbaru, Kamis (30/11/2017).

    Setelah tahapan itu dilalui, lanjut Masperi, otomatis Pemprov Riau mendapat nomor induk Dokumen Pelaksanaan Anggaran. Maka, setiap OPD yang mempunyai kegiatan yang memakan anggaran besar dan pekerjaan lama, maka perlu dilakukan percepatan pelelangan, melalui pra-DIPA.

    "Artinya langkah seperti itu sudah bisa dilakukan karena sudah ada angka anggarannya, atau sudah ada dana yang tersedia untuk dilelangkan," urainya.

    ‌Sementara untuk jenis prioritas lelang yang diprioritaskan itu lebih kepada pembangunan yang bersifat fisik. Misalnya fly over, pembangunan gedung, pembangunan Polda, dan kantor Kejaksaan. Berdasarkan ketentuan itu sudah bisa dimulai lebih awal.

    "Yang penting setelah DPA nya turun dinas atau OPD bersangkutan memasukkan dulu kepada Rencana Unit Pelelangan (RUP)," tandasnya.

    Sementara itu, Wakil Gubernur Riau Wan Thamrin Hasyim saat menyampaikan pendapat akhir kepala daerah mengucapkan terima kasih kepada anggota DPRD Riau yang sudah mengesahkan APBD Riau Tahun 2018.
        
    Mantan Bupati Rokan Hilir ini berharap, APBD Riau yang disahkan bisa bermanfaat bagi masyarakat Riau.

    Hadir dalam paripurna tersebut, Sekdaprov Riau, Ahmad Hizaji serta jajaran pejabat Pemprov, Forkompinda dan sejumlah undangan lainnya (Adv)

    Jika Anda punya informasi kejadian/peristiwa/rilis atau ingin berbagi foto?
    Silakan SMS ke 0821 7241 8111 / 0852 7850 2555
    via EMAIL: riaukontras@gmail.com
    (mohon dilampirkan data diri Anda)



     
    Berita Lainnya :
  • Melalui Rapat Paripurna DPRD Riau, APBD 2018 Disahkan, Rp10,091 Triliun
  •  
    Komentar Anda :

     
     
     
     
    TERPOPULER
    1 Bansos Covid-19 Kota Pekanbaru Diduga di Korupsi Hingga 3 Miliar Satu Kali Penyaluran
    2 ABG Tewas Dikamar Hotel di Bengkalis, Pelaku "SAN" Dijerat Pasal Berlapis
    3 Arta melia: Jika Ada Pungutan Biaya Untuk Calon BPD laporkan ke pihak berwajib
    4 Penundaan Pembayaran Disetujui BCA Finance dinilai Merugikan Masyarakat, Terapkan Bunga 18/23% Lebih
    5 Diduga Kades dan Perangkat Desa Pungut BLT-DD di Kuansing Mendapat Sorotan FPII Kuansing
    6 Dua Tahun Sudah Tersangka
    LSM Minta Polda Riau Jelaskan Alasan Tersangka Korupsi Bansos Bengkalis Belum Ditahan
    7 Diduga Karena Pemasangan Selang NGT, Pasien RSUD Langsa Meninggal
    8 Ida Yulita: Anggaran Honor PMB RW Sebesar Rp. 13 Miliar, RT/RW Cuma Dapat Caci Maki
    9 Hanya Karna Rupiah, Kepala Sekolah SMK 3 Lahewa Larang Siswi Ikut Ujian
    10 Polemik Pembangunan Jalan TOL di Riau Menggurita, Dana APBN Diduga Menjadi Dana Talangan
     
    Galeri Foto | Advertorial | Opini | Indeks
    Redaksi Disclaimer Pedoman Tentang Kami Info Iklan
    © 2015-2017 PT. RIAUKONTRAS PERS, All Rights Reserved