www.riaukontras.com
| Pemilihan BPD Desa Senggoro Ditemukan KK Double, ERIS: Akan Tempuh Jalur Hukum | | Resmikan Bank Sampah, Hamdani: Solusi Jitu Bantu Tuntaskan Masalah Sampah | | Survei MarkPlus: Masyarakat Beri Nilai Positif Pelayanan dan SDM Bareskrim Polri | | Survei MarkPlus: Masyarakat Beri Nilai Positif Pelayanan dan SDM Bareskrim Polri | | DPD Riau SPRI Sukses Gelar Seminar Menghapus Praktek Monopoli Belanja Iklan di Media | | Pemusnahan BMN Di Duga Tidak Sesuai Prosedur, Klarifikasi BC Tembilahan Malah Berbeda - Beda
Follow:     Serikat Perusahaan Pers
Sabtu, 16 Januari 2021
 
Berantas Korupsi Tanpa Meninggalkan Beban Ditengah Masyarakat
Editor: Indra | Rabu, 25-11-2020 - 11:43:05 WIB

TERKAIT:
 
  • Berantas Korupsi Tanpa Meninggalkan Beban Ditengah Masyarakat
  •  

    Pekanbaru, RIAUkontraS.com - Perang melawan korupsi sepertinya tidak akan ada habis-habisnya. Walau sudah ada menteri, gubernur, bupati sampai kepala desa yang ditangkap dan dipenjara, namun tidak membuat pelakunya jera. Sepertinya, hukuman yang sudah diterima pejabat-pejabat sebelumnya tidak berpengaruh banyak terhadap praktek korupsi yang sedang berlangsung.

    Anehnya, praktek-praktek korupsi sedemikian rupa berubah bentuk, seperti seekor bunglon. Di kantor menjadi pejabat, diluar kantor berselingkuh dengan kontraktor untuk mendapatkan keuntungan. Perselingkuhan ini tidak terjadi dalam sekejab, tetapi sudah jauh-jauh hari dilakukan, bahkan sebelum anggaran di sahkan.

    Namun demikian, semua itu masih bisa diungkap dengan penegakan hukum yang adil. Hukum sudah punya mekanisme semuanya, sampai dengan pelacakan aset. Yang jadi persoalan adalah kurangnya kemauan mengungkap sampai tuntas dan substantif.

    Memang, soal penegakan hukum ini menjadi banyak soal, penegak hukum acapkali gagap bahkan terkejut jika mengungkap kasus-kasus korupsi yang melibatkan elit politik, elit kekuasaan dan elit korporasi. Tekanan psikologis bahkan kekerasan struktural sangat dirasakan. Karena dalam hitungan jam atau hari, jabatan dan kekuasaannya bisa dicopot.

    Namun demikian, dalam pengusutan korupsi, jika memang penegak hukum tidak dapat menyelesaikan satu kasus secara tuntas terhadap semua pelaku yang terlibat. sebaiknya kasus tersebut diselesaikan secara bersama-sama diantara penegak hukum dengan membentuk semacam satgas (satuan tugas) gabungan berantas korupsi yang terdiri dari KPK, Kejaksaan dan Kepolisian. Sehingga beban psikologi dan kekerasan struktural bisa terbagi. Dan ini tentunya akan membuat penegak hukum yang menyelasaikan suatu kasus tidak terkendala psikologis, teknis dan keuangan.

    Hadirnya satgas ini diharapkan, agar dapat menyelesaikan kasus secara tuntas dan substantif. Karena ditengah masyarakat saat ini terbentuk opini, bahwa penegakan hukum korupsi hanya menangkap pelaku yang kurang bergigi. sementara yang masih punya kuasa, masih bebas berkeliaran dan belum dibawa ke peradilan. Ini tentu tidak baik, bagi masa depan pemberantasan korupsi.

    Karena, dalam sistem peradilan pidana, penegakan hukum itu tidak hanya membawa pelaku ke peradilan. tetapi, memberi contoh kepada masyarakat agar jangan melanggar hukum, serta memberi teladan kepada masyarakat, bahwa penegak hukum tidak akan meninggalkan satu orang pun untuk tidak diadili dalam perkara korupsi.

    Contoh yang adil dalam berantas korupsi adalah tidak meninggalkan satupun pelaku korupsi yang terlibat dari kasus tersebut. Jika ada satu pelaku korupsi yang terlibat, tetapi tidak dibawa ke pengadilan, ini akan meninggalkan beban budaya dan politik ditengah-tengah masyarakat. Mengapa, karena pelaku-pelaku yang dihukum ini akan berbicara ke tengah masyarakat bahwa kami dihukum karena “dikorbankan dan dilindungi”. Sementara yang tidak dibawa ke peradilan (untuk dihukum), akan berbicara kehebatannya, bahwa dia selamat karena punya jaringan politik atau kekuasaan.

    Tentunya, penegakan kasus korupsi yang tidak tuntas dan substantif tersebut, akan membentuk persepsi publik yang jelek kepada institusi penegak hukum. Tidak hanya itu, ini juga akan membelah masyarakat secara politik. Ini sebenarnya berbahaya bagi masa depan kampanye anti korupsi. Karena masyarakat akan sulit menerima kampanye pencegahan anti korupsi, selama yang telanjang dari kasus korupsi saja, tidak diusut dengan tuntas dan substantif, terlebih ada pemaafan. Berlaku adillah dalam menegakkan hukum, agar korupsi bisa hilang di bumi pertiwi ini. Salam

    Penulis:
    Dr. Muhammad Nurul Huda, SH. MH (Direktur FORMASI RIAU)

    Jika Anda punya informasi kejadian/peristiwa/rilis atau ingin berbagi foto?
    Silakan SMS ke 0821 7241 8111 / 0852 7850 2555
    via EMAIL: riaukontras@gmail.com
    (mohon dilampirkan data diri Anda)


     
    Berita Lainnya :
  • Berantas Korupsi Tanpa Meninggalkan Beban Ditengah Masyarakat
  •  
    Komentar Anda :

     
     
     
     
    TERPOPULER
    1 Bansos Covid-19 Kota Pekanbaru Diduga di Korupsi Hingga 3 Miliar Satu Kali Penyaluran
    2 ABG Tewas Dikamar Hotel di Bengkalis, Pelaku "SAN" Dijerat Pasal Berlapis
    3 Arta melia: Jika Ada Pungutan Biaya Untuk Calon BPD laporkan ke pihak berwajib
    4 Penundaan Pembayaran Disetujui BCA Finance dinilai Merugikan Masyarakat, Terapkan Bunga 18/23% Lebih
    5 Diduga Karena Pemasangan Selang NGT, Pasien RSUD Langsa Meninggal
    6 Kasmarni Terima Gratifikasi Rp 23,6 Miliar di Kasus Dugaan Korupsi Bupati Bengkalis Non Aktif
    7 Diduga Kades dan Perangkat Desa Pungut BLT-DD di Kuansing Mendapat Sorotan FPII Kuansing
    8 Bupati Nias Barat Diduga Terima Uang Fee Proyek
    Na'aso Daely Tuding Wabub Lebih Tau Tentang Video, Khenoki Waruwu: Na,aso itu Manusia Konyol
    9 Dua Tahun Sudah Tersangka
    LSM Minta Polda Riau Jelaskan Alasan Tersangka Korupsi Bansos Bengkalis Belum Ditahan
    10 Sibuk Menjadi Bandar Togel, Seorang Pria di Kuansing, Ditangkap Polisi
     
    Galeri Foto | Advertorial | Opini | Indeks
    Redaksi Disclaimer Pedoman Tentang Kami Info Iklan
    © 2015-2020 PT. RIAUKONTRAS PERS, All Rights Reserved