www.riaukontras.com
| Satgas Anti Begal Polres Inhil, Menggelar Pengamanan Di Jalur Perlintasan Pesepeda | | DPRD Kota Tanjungpinang Paripurna Terkait Penandatanganan Nota Kesepakatan APBD TA-2021 | | Dandim 0303/Bengkalis, Letkol Inf Lizardo Gumay S.H. M.M.,Ipol Ucapkan Belasungkawa | | Kepala Bulog Kampar-Rohul Diduga Langgar Surat Edaran Kemensos No.01/MS/K/07/2019 Tentang Prinsip 6T | | Logas dan Logas Hilir Ditetapkan sebagai Desa Responsif Gender di Provinsi Riau | | Terkait Pemberitaan Yang Terbit Di Media Revolusi.co.id,Hendri Sandra S.E.Menyikapinya Dengan Legowo
Follow:     Serikat Perusahaan Pers
Sabtu, 05 Desember 2020
 
Matangkan Ranperda, Bapemperda DPRD Riau Konsultasi Bersama Kemendagri
Editor: | Selasa, 17-01-2020 - 20:08:19 WIB

TERKAIT:
 
  • Matangkan Ranperda, Bapemperda DPRD Riau Konsultasi Bersama Kemendagri
  •  

    Jakarta, Riaukontras.com - Rombongan dipimpin langsung oleh Ketua BP2D DPRD Provinsi Riau Ma’mun Solikhin dan anggota lainnya Karmila Sari, Syahroni Tua, dan Marwan Yohanis serta perwakilan dari Dinas Kesehatan Provinsi Riau. mengunjungi Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia  terkait Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) penyelenggaraan kesehatan dan Sistim Kesehatan Masyarakat (SKM), Selasa (17/11/2020)

    Ketua BP2D DPRD Provinsi Riau beserta Rombongan diterima oleh Jumiran selaku Jabatan Kepala Seksi Wilayah I Subdit Kementerian Dalam Negeri dan Raja dari Produk Hukum Kemendagri RI.



    Dalam penyampaian nya tentang sistem penyelenggaran kesehatan menurut  Jumiran menyebutkan bahwa “sebenarnya sudah ada dimana ada sub kegiatannya dan hal ini sudah lahir duluan tercantum dalam Perpres 72 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesehatan Nasional dalam Sistem Kesehatan Masyarakat (SKM), terang Jumiran.

    Jumiran juga menambahkan “suatu peraturan itu agar tidak terjadi kebingungan dikaitkan amanat Perpres tentang sistem kesehatan nasional ada pasal yang menyebut teknis nya lebih kepada pelayanan sendiri pembiayaan sumber daya masyarakat nya farmasi dan lain sebagainya juga disinggung tentang SKM daerah cuma memang belum secara rinci” Tambahnya.

    Makmun Solikhin menjelaskan  bahwa “penting yang memang pengesahan nya di awal tahun dan hanya ada satu dari enam item yang ada menjelaskan bagaimana penyelenggara kesehatan (dinkes) melaksanakan penyelenggraaan nya”, Ujarnya.