www.riaukontras.com
| Peringati HUT KE 70 Polairud Secara Virtual, Kapolri : Jadilah Polri Yang Membanggakan Institusi | | Cegah Radikalisme dan Separatisme, Kodim 0103 Aceh Utara Gelar Binkomsos | | Polres Dumai Kembali menggelar Penindakan terhadap aksi Balap liar | | Polisi Sergap Empat Penyalahguna Narkotika Jenis Pil Ekstasi di Pakiran Hiburan Malam | | Polsek Lima Puluh Tangkap 3 Kurir dan 1 Bandar Narkotika Pil Ekstasi dari Tempat Hiburan Malam | | DPRD Kota Tanjungpinang Sahkan APBD Perubahan Tahun Anggaran 2020
Follow:     Serikat Perusahaan Pers
Selasa, 01 Desember 2020
 
Mendapatkan Referensi Ranperda, Bapemperda DPRD Riau Kunker ke Kemendagri
Editor: | Selasa, 27-10-2020 - 20:14:28 WIB

TERKAIT:
 
  • Mendapatkan Referensi Ranperda, Bapemperda DPRD Riau Kunker ke Kemendagri
  •  

    Pekanbaru, riaukontras.com  – Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Provinsi Riau melakukan Kunjungan Kerja (Kunker) Konsultasi ke Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Republik Indonesia. Selasa (27/10/2020).

    Rombongan Bapemperda dipimpin oleh Ketua Bapemperda Ma’mun Solihin ini diterima Kepala seksi wilayah I Subdit Kemendagri, Jumiran. Sejumlah nama yang tergabung dalam rombongan itu adalah anggota Bapemperda Karmila Sari, Syahroni Tua, dan Marwan Yohanis. Sedangkan pihak eksekutif diwakili perwakilan dari Dinas Kesehatan Provinsi Riau.


    Pertemuan yang digelar diruang rapat Otonomi Daerah V Dirjen Otda Kemendagri RI ini diterima oleh Jumiran selaku Kepala Seksi Produk Hukum Daerah Wilayah I Dirjen Otda Kemendagri.

    Kunker ini bermaksud untuk mendapatkan referensi dan dasar-dasar hukum yang kuat dalam pengkajian Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Provinsi Riau tentang Pengelolaan Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kritis.

    Dalam pada itu, Ketua Bapemperda DPRD Provinsi Riau, Mamun Solikhin mengajukan pertanyaan terkait muatan apa saja yang dapat diatur dan dapat dijadikan pedoman bagi pemerintah daerah dan DPRD dalam menyusun norma yang mengatur tentang hal-hal yang diluar kewenangan Pemda Provinsi berdasarkan Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah berkaitan dalam penyusunan Ranperda yang dimaksud.

    “seperti Materinya terkait Rancangan perda penyelenggaraan kesehatan dan Sistim Kesehatan Masyarakat (SKM),” ujar Ketua Bapemperda Ma’mun Solihin.

    Sebagai ketua Bapemperda DPRD Provinsi Riau, Solihin menegaskan jika penyelesaian Raperda tersebut harus dikebut mengingat Ranperda ini menyangkut kepentingan masyarakat Riau. “Ini wajib kami selesaikan,” cetusnya.

    Dirinya berharap konsultasi ke Kemendagri ini membawa pencerahan sebelum disahkan. Dengan begitu, Ranperda ini dapat segera diterapkan dan membantu masyarakat Riau. “Semoga dengan adanya perda ini, dapat membantu dan diterima masyarakat Riau,” tutupnya.

    Sementara itu, Kasi I wilayah Subdit Kemendagri Jumiran mengungkapkan, sistem penyelenggaran kesehatan penyelenggraan sudah lahir dan tertuang dalam regulasi.  “Sebenarnya sudah ada dimana ada sub kegiatannya dan hal ini sudah lahir duluan tercantum dalam perpres 72 Tahun 2012 tentang penyelenggaraan kesehatan nasional dalam sistem kesehatan masyarakat (SKM),” ungkapnya.