www.riaukontras.com
| Sekda Arfan Harapkan Perekonomian akan Terus Berkembang | | Pengabdian Babinsa di Desa Binaan | | HUT TNI, Rehab RTLH Fatimah Hampir Rampung | | Presiden Jokowi Resmikan Tol Pekanbaru-Dumai Sepanjang 131,5 Km | | Pasca Penandatanganan Kuasa, Tim Segera Laporkan Mely | | DPRD Kepri Melaksanakan Paripurna HUT Ke -18 provinsi Kepri
Follow:     Serikat Perusahaan Pers
Sabtu, 26 09 2020
 
Temuan BPK RI di Dinas Pertanian Kuansing
Praktisi Hukum: Untuk Mengetahui Kebenarannya Harus Ditindaklanjuti
Editor: Indra | Selasa, 25-08-2020 - 15:00:28 WIB

TERKAIT:
 
  • Praktisi Hukum: Untuk Mengetahui Kebenarannya Harus Ditindaklanjuti
  •  

    Pekanbaru , RIAUkontras.com - Program bantuan Bibit Sawit dan Seng Bergelombang yang dilaksanakan Dinas Pertanian Kuantan Singingi pada tahun 2019 lalu sarat masalah dan menjadi sorotan. 

    Hal ini terungkap dari hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang dirilis akhir Juni 2020 lalu. 

    Terkait dengan hal ini dari konfirmasi tim media, Kepala Dinas Pertanian (Distan) Kuansing Ir Emmerson setelah dikonfirmasi Jumat (21/8/2020) melalui pesan WhtsApp nya baru menjawab Senin (24/8/2020), mengakui hasil temuan LHP BPK RI itu. 

    Emmerson menyebutkan, bahwa LHP BPK RI tersebut sudah ditindaklanjuti sesuai rekomendasi.

    "Alhamdulillah kategori rekomendasi BPK tersebut SPI (hanya bersifat saran utk perbaikan teknis, bukan pengembalian kerugian Negara)," sebut Emmerson. 

    Saat ditanyakan apakah saat akan melaksanakan program tersebut Dinas Pertanian Kuansing tidak melakukan verifikasi dilapangan dan asal pilih petani saja.

    "Calon petani penerima bantuan diverifikasi dulu Pak , dan mereka juga membuat pernyataan bermaterai sanggup memanfaatkan bantuan menurut petunjuk teknis pak, " ujarnya

    Kemudian ditanyakan juga ada lahan masih kebun karet, tapi diberi bibit sawit? 

    "Memang mungkin tidak/belum sempurna pak, tapi para petani kita itu sudah menerima seluruh bantuan dari program ini dg baik pak. Semoga mereka berhasil seluruhnya merawat dan memelihara tanaman sawitnya dg baik shg tujuan dari keg ini tercapai yaitu meningkatkan penghasilan dan ekonomi masyarakat khususnya petani sawit kita, " jelas dia. 

    Praktisi Hukum Riau, Rachman Ardian Maulana SH MH, berpendapat berdasarkan audit BPK tahun 2019 itu program pengadaan Bibit Sawit unggul dan Seng Bergelombang ada masalah.

    Seharusnya, sebut Rahman, hasil LHP BPK RI tersebut bisa menjadi pintu masuk Polisi dan Kejaksaan menyelidiki apakah proyek tersebut ada merugikan kerugian negara atau tidak

    Menurut dia, dalam LHP BPK RI tersebut ada penerima bibit sawit unggul yang tidak memenuhi syarat (lahannya belum siap tanam) serta peruntukan seng bergelombang yang tidak sesuai bahkan tidak tepat sasaran.

    "Untuk mengetahui adanya tindakan korupsi tentulah harus ada kebenaran. Itu harus dilakukan penyelidikan dahulu dan pengumpulan data oleh instansi terkait. Baik itu dari kepolisian maupun kejaksaan, " jelas alumni S2 Universitas Jayabaya ini kepada media, Senin (24/8/2020). 

    Untuk itu, dirinya memberikan masukan aparat kepolisian dan kejaksaan untuk segera melakukan penyelidikan LHP BPK RI ini. 

    "Jika memang terjadi tindakan korupsi. Tentulah yang terkait dengan korupsi harus di hukum. Jika tidak ada, ya tidak masalahkan. Namanya juga mencari kebenaran dari sebuah temuan, " jelasnya. 

    Dikatakan, kalau itu ada kelalaian dari Dinas Pertanian Kuansing harus menjadi catatan Bupati Kuansing. Karena terjadilah program yang tidak tepat sasaran tersebut.

    "Jika memang ada bukti tindakan korupsi harus ditindaklanjuti oleh Polisi dan Kejaksaan. Tapi, kalau ini masalah kelalaian Dinas Pertanian dalam menjalankan program, harus menjadi catatan Bupati menegur anak buahnya yang tidak becus bekerja," ujarnya.

    Jika Anda punya informasi kejadian/peristiwa/rilis atau ingin berbagi foto?
    Silakan SMS ke 0821 7241 8111 / 0852 7850 2555
    via EMAIL: riaukontras@gmail.com
    (mohon dilampirkan data diri Anda)



     
    Berita Lainnya :
  • Praktisi Hukum: Untuk Mengetahui Kebenarannya Harus Ditindaklanjuti
  •  
    Komentar Anda :

     
     
     
     
    TERPOPULER
    1 Bansos Covid-19 Kota Pekanbaru Diduga di Korupsi Hingga 3 Miliar Satu Kali Penyaluran
    2 Arta melia: Jika Ada Pungutan Biaya Untuk Calon BPD laporkan ke pihak berwajib
    3 ABG Tewas Dikamar Hotel di Bengkalis, Pelaku "SAN" Dijerat Pasal Berlapis
    4 Penundaan Pembayaran Disetujui BCA Finance dinilai Merugikan Masyarakat, Terapkan Bunga 18/23% Lebih
    5 Kasmarni Terima Gratifikasi Rp 23,6 Miliar di Kasus Dugaan Korupsi Bupati Bengkalis Non Aktif
    6 Diduga Karena Pemasangan Selang NGT, Pasien RSUD Langsa Meninggal
    7 Diduga Kades dan Perangkat Desa Pungut BLT-DD di Kuansing Mendapat Sorotan FPII Kuansing
    8 Bupati Nias Barat Diduga Terima Uang Fee Proyek
    Na'aso Daely Tuding Wabub Lebih Tau Tentang Video, Khenoki Waruwu: Na,aso itu Manusia Konyol
    9 Dua Tahun Sudah Tersangka
    LSM Minta Polda Riau Jelaskan Alasan Tersangka Korupsi Bansos Bengkalis Belum Ditahan
    10 Sibuk Menjadi Bandar Togel, Seorang Pria di Kuansing, Ditangkap Polisi
     
    Galeri Foto | Advertorial | Opini | Indeks
    Redaksi Disclaimer Pedoman Tentang Kami Info Iklan
    © 2015-2017 PT. RIAUKONTRAS PERS, All Rights Reserved