www.riaukontras.com
| Tim Current Audit Itdam IM Lakukan Pengawasan dan Pemeriksaan di Kodim Aceh Utara | | TNI-POLRI Bagikan Masker Untuk Jemaah Jum'at di Aceh Timur | | Brimob Aramiyah Semprot Masjid Taqwa Matang Seulimeng | | Bupati Nias Selatan dan Camat Semambawa salurkan bantuan Sosial Berupa Sembako | | Bantuan kepada Masyarakat Terdampak Covid-19, Polsek Kerinci Kanan Peduli | | Sekretariat DPRD Bengkalis Meneriman Kunker Biro Hukum Setdaprov Riau
Follow:     Serikat Perusahaan Pers
Jum'at, 07 08 2020
 
Anggota DPD RI Misharti Kunker ke BPK RI Perwakilan Provinsi Riau
Editor: | Rabu, 22-07-2020 - 11:50:19 WIB

TERKAIT:
 
  • Anggota DPD RI Misharti Kunker ke BPK RI Perwakilan Provinsi Riau
  •  

    PEKANBARU, RIAUKontraS.com - Dr. Misharti, S.Ag, Msi., Selaku Anggota DPD RI komite IV,  secara serentak se-Indonesia melaksanakan kunjungan ke BPK RI pada tanggal 6 juni 2020 di daerah Propinsinya masing-masing. Terkait dengan Hasil Pemeriksaan BPK RI trhadap  LKPD semester II tahun 2019.

    Misharti mengatakan, kegiatan Kunker ini juga bertujuan untuk membangun sinergiktas antara BPK RI perwakilan yang ada di Propinsi Riau dengan Anggota DPD / MPR RI terkhusus  komite IV, yang salah satu tugasnya  menindak lanjuti rekomendasi yg di berikan oleh BPK RI. Rabu, (22/7/2020).

    "Juga bertujuan meminta masukan terkait hasil pemeriksaan keuangan ( Hapsem ) II  tahun 2019," sebutnya.

    Rombongan disambut langsung oleh Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Riau, bapak  Thomas Ipoeng Andjar Wasita . Sekretaris serta petinggi BPK RI perwakilan provinsi Riau.

    Diskusi berjalan hangat dengan penuh keakraban disertai  diskusi yang saling memberi informasi dan penguatan terkait materi yang kedua belah pihak telah di paparkan, ucapnya.

    Lebih lanjut, Misharti meminta agar rekomendasi yang selalu di berikan kepada Pemda tidak menjadi temuan itu itu terus terulang terjadi setiap tahunnya . Agar WTP yg di peroleh bisa berbanding lurus dengan kesejahteraan masyarakat artinya jika WTP tentu sebaiknya di barengin dengan pembangunan yang berpihak kepada kepentingan Rakyat dan membawa kepada kesejahteraan rakyat .

    Kehati hatian dan kejelasan penggunaan anggaran harus lebih di perketat oleh pemerintah daerah karena di dalam IHPS II tahun 2019 kerugian Negara terbesar terjadi pada Pemerintah Daerah sebesar 76 % . Ini terjadi karena rendahnya pemahaman terkait peraturan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah, jelas Ketua STAI Al-azhar Masmur Pekanbaru ini.

    "OPD, PPK dan PPTK kurang optimal dalam memantau pelaksanaan kegiatan dan PNSD pendidikannya sebagian besar bukan berasal dari Akutansi dan yang tak kalah pentingnya belum terintegrasinya aplikasi yang berkaitan dengan perencanaan, penganggaran, keuangan dan pengelolaan Aset serta belum optimalnya penyelesaian kerugian daerah," tambahnya.

    Terkait dengan PDTT atas operasional Bank Daerah anggota DPD RI  ini, mengharapkan pemerintah daerah untuk lebih meningkatkan pengawasan  kinerja terhadap Bank Daerah Riau Kepri. Terkait dengan ini, ia sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Kepala BPK RI perwakilan Provinsi Riau, Iponk. Bahwa di bangun sinergikitas antara BPK dengan OJK dimana terkait temuan dan permasalahan yang di temukan BPK dapat di jadikan bahan bagi OJK untuk meningkatkan perannya dalam melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan operasional Bank Daerah, sehingga Pelaksanaan Operasional Bank Daerah semakin baik dan lebih transparan dan akuntabel, paparnya.

    Misharti juga, berharap agar kehati hatian dan kejelasan penggunaan keuangan Daerah semakin transparan di lakukan oleh pemerintah daerah, sehingga kerugian Negara dapat di minimalisir.

    "Pertemuan diakhiri dengan saling menukar cendramata dan makan siang bersama BPK RI perwakilan provinsi Riau," tutupnya.

    Emma

    Jika Anda punya informasi kejadian/peristiwa/rilis atau ingin berbagi foto?
    Silakan SMS ke 0821 7241 8111 / 0852 7850 2555
    via EMAIL: riaukontras@gmail.com
    (mohon dilampirkan data diri Anda)



     
    Berita Lainnya :
  • Anggota DPD RI Misharti Kunker ke BPK RI Perwakilan Provinsi Riau
  •  
    Komentar Anda :

     
     
     
     
    TERPOPULER
    1 Bansos Covid-19 Kota Pekanbaru Diduga di Korupsi Hingga 3 Miliar Satu Kali Penyaluran
    2 Arta melia: Jika Ada Pungutan Biaya Untuk Calon BPD laporkan ke pihak berwajib
    3 ABG Tewas Dikamar Hotel di Bengkalis, Pelaku "SAN" Dijerat Pasal Berlapis
    4 Penundaan Pembayaran Disetujui BCA Finance dinilai Merugikan Masyarakat, Terapkan Bunga 18/23% Lebih
    5 Kasmarni Terima Gratifikasi Rp 23,6 Miliar di Kasus Dugaan Korupsi Bupati Bengkalis Non Aktif
    6 Diduga Kades dan Perangkat Desa Pungut BLT-DD di Kuansing Mendapat Sorotan FPII Kuansing
    7 Diduga Karena Pemasangan Selang NGT, Pasien RSUD Langsa Meninggal
    8 Bupati Nias Barat Diduga Terima Uang Fee Proyek
    Na'aso Daely Tuding Wabub Lebih Tau Tentang Video, Khenoki Waruwu: Na,aso itu Manusia Konyol
    9 Dua Tahun Sudah Tersangka
    LSM Minta Polda Riau Jelaskan Alasan Tersangka Korupsi Bansos Bengkalis Belum Ditahan
    10 Sibuk Menjadi Bandar Togel, Seorang Pria di Kuansing, Ditangkap Polisi
     
    Galeri Foto | Advertorial | Opini | Indeks
    Redaksi Disclaimer Pedoman Tentang Kami Info Iklan
    © 2015-2017 PT. RIAUKONTRAS PERS, All Rights Reserved