www.riaukontras.com
| Pemilihan BPD Desa Senggoro Ditemukan KK Double, ERIS: Akan Tempuh Jalur Hukum | | Resmikan Bank Sampah, Hamdani: Solusi Jitu Bantu Tuntaskan Masalah Sampah | | Survei MarkPlus: Masyarakat Beri Nilai Positif Pelayanan dan SDM Bareskrim Polri | | Survei MarkPlus: Masyarakat Beri Nilai Positif Pelayanan dan SDM Bareskrim Polri | | DPD Riau SPRI Sukses Gelar Seminar Menghapus Praktek Monopoli Belanja Iklan di Media | | Pemusnahan BMN Di Duga Tidak Sesuai Prosedur, Klarifikasi BC Tembilahan Malah Berbeda - Beda
Follow:     Serikat Perusahaan Pers
Sabtu, 16 Januari 2021
 
Sistem Zonasi PPDB Diakali Pakai Surat Keterangan Domisili
Lurah Tangkerang Barat Diduga Keluarkan Surat Keterangan Domisili Tidak Benar
Editor: | Jumat, 06-03-2020 - 06:39:51 WIB
Foto:  Aktifis LSM  dan Korban rapat mediasi dikantor  Lurah Tangkerang Tengah
TERKAIT:
 
  • Lurah Tangkerang Barat Diduga Keluarkan Surat Keterangan Domisili Tidak Benar
  •  

    PEKANBARU, RIAUKontraS.com  - Sistem zonasi yang diterapkan penuh pada penerimaan peserta didik baru (PPDB) di tingkat SMAN 5 Pekanbaru dinilai ada celah untuk dilakukan kecurangan.

    Banyak keluhan dari masyarakat tentang dugaan kecurangan PPDB di tingkat SMAN 5 Pekanbaru, kata Rion Satya Direktur Pengawas Teritorial (Dirwaster) Riau Badan Pemantau Kebijakan Publik saat usai rapat dengar pendapat di kantor Lurah Tangkerang Barat, Kamis (5/3/2020).

    Rion mengungkapkan banyaknya keluhan Masyarakat tersebut yang dialamatkan di sekolah SMAN 5 Pekanbaru dugaan kecurangannya, menurut Rion tentang pengurusan surat domisili yang menjadi celah, banyak siswa dari luar zonasi mendaftar ke sekolah yang bukan dalam zonanya.

    ”Ada indikasi data domisili dibuat lebih dekat dengan jarak sekolah yang akan didaftar,” katanya.

    Surat keterangan domisili ini, dengan didapatkan mudah di kelurahan atau desa di sekitar sekolah tersebut. Sehingga banyak anak yang tempat tinggalnya masih dalam zonasi, banyak tersisih oleh siswa di luar zonasi yang menggunakan surat keterangan domisili.

    Dalam hal ini, Lurah Tangkerang Barat dan RT 08 RW 07 Kecamatan Marpoyan Damai Pekanbaru diduga keluarkan surat keterangan domisili yang tidak benar atau bohong, yang diberikan kepada Suprayitno dengan nomor:180/TB-VII/2019 tanggal 27 Juni 2019, dan Azwar Efendi, Febridianto, Jasmen Efendi dan Widodo dengan menerangkan bahwa nama tersebut diatas adalah benar warga yang berdomisili sementara di Jalan Nila RT 08/ RW 07 Kelurahan Tangkerang Barat Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru.

    Kemudian atas nama Azwar Efendi, dia tinggal bukan di Pekanbaru namun dia menggunakan surat keterangan, sesuai keterangan orang yang tinggal dirumahnya sekarang, sebelumnya Azwar Efendi tinggal di jalan Duyung Villa Ilham Asri Blok D 1 No. 3 RT 03/ RW 06 Kelurahan Tangkerang Barat, kita sudah cek kesana rumah itu memang rumah Azwar tapi dikontrakkan kepada orang lain, padahal Azwar bukan tinggal disitu melainkan tinggal di Padang.

    Diketahui bahwa Azwar Efendi ini pada tahun 2016 dia sudah menyatakan pindah dari RT 03 RW 06, dari tahun 2018  Kasi Pemerintahan Lurah Tangkerang Barat ini masih berani membuat surat keterangan domisili kepada Azwar dan sekaligus surat keterangan kurang mampu, dan setelah itu di tahun 2019 dia memasukan anaknya di sekolah SMAN 5 Pekanbaru dengan alamat yang dikeluarkan oleh Kelurahan Tangkerang Barat, ada apa ini ?

    Surat keterangan domisili tersebut dikeluarkan oleh Lurah Tangkerang Barat yang ditanda tangani oleh Kasi Pemerintah Jappar, surat digunakan sebagai persyaratan bagi siswa atas nama Muhamad Reza Alkafi untuk masuk di sekolah SMAN 5 Pekanbaru karena sistem zonasi, namun akibat keterangan surat domisili tersebut, banyak siswa dan orang tua murid yang merasa dirugikan, karena surat domisili rupanya tidak benar.

    Sesuai hasil pengecekan alamat Suprayitno, ternyata bukan warga RT 08 /RW 7, Sesuai keterangan Edi Wardila sebagai Kepala Lurah Tangkerang Barat membenarkan sesuai keterangan RT 08 bahwa atas nama Suprayitno, memang bukan warga RT 08, akan tetapi dasar RT 08 mengeluarkan surat keterangan domisili karena Suprayitno pernah tinggal dirumah petak kontrakkan milik RT 08 sendiri.

    Salah satu korban yang merasa dirugikan dalam kasus ini yaitu M Lasmi warga RT 04/RW 07 Kelurahan Tangkerang Barat mengantakan kepada wartawan di Kantor Lurah Tangkerang Barat usai rapat dengan Lurah, Kamis (5/3/20), bahwa dirinya merasa sangat dirugikan dan telah dirampas hak anaknya sehingga anaknya tidak bisa sekolah di SMAN 5 Pekanbaru akibat surat domisili yang dikeluarkan oleh RT 08 RW 7 dan Lurah Tangkerang Barat, yang seharusnya anaknya yang layak untuk sekolah di SMAN 5 Pekanbaru.

    M Lasmi menjelaskan bahwa hal ini dirinya telah mencoba dikoordinasikan kepada pihak Lurah Tangkerang Barat bersama dengan rekan-rekan LSM dan Wartawan untuk dapat diselesaikan secara kekeluargaan, namun sudah tiga kali pertemuan toh juga tidak ada titik terangnya, malah Edi Wardila menawarkan agar anak saya dimasukan lagi ke SMAN 5 Pekanbaru, itu sudah tidak masuk akal karena jikan anak saya sekolah di SMAN 5 Pekanbaru dikuatirkan anak saya akan tidak nyaman dan menjadi buli bagi sekolah nantinya. Kesal M Lasmi.

    Kemudian M Lasmi menambahkan, bahwa jika pihak lurah Tangkerang Barat, RT 08 dan orang tua siswa yang telah lulus anaknya masuk ke sekolah SMAN 5 Pekanbaru Tidak melakukan ganti rugi kepada saya, hal ini akan saya bawa keranah hukum, sebab dalam mengeluarkan surat keterangan yang tidak benar ada hukum pidananya, dan akan saya diskusikan dulu kepada keluarga. Tegas M Lasmi.

    Selain itu Robet Hendriko sebagai ketua Forum LSM Riau Bersatu angkat bicara, " terkait masalah ini kita sangat menyayangkan kepada pihak RT-RT dan Lurah Tangkerang Barat dalam mengeluarkan surat domisili yang tidak benar dan bohong, dimana surat keterangan domisili tersebut sangat merugikan siswa/siswi dan orangtua, karena anak mereka atau yang benar-benar berdomisili dizona tersebut malah itu yang tidak bisa lolos, melainkan anak yang diluar zona itulah yang dapat lolos, ini sudah tidak adil." Tegas Robet.

    Robet menambahkan, bagi orangtua dan siswa yang merasa dirugikan dalam kasus ini silahkan ditempuh jalur hukum dan kita siap untuk kawal dimana pun, agar kedepan tidak terjadi hal ini lagi kepada masyarakat lain dan agar RT dan Lurah-Lurah tidak gampang mengeluarkan surat domisili yang sembarangan, karena sangat merugikan masyarakat karena kecurangan tersebut.

    Kemudian di Pasal 242 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana  (“KUHP”), tentang barang siapa dalam keadaan di mana undang-undang menentukan supaya memberi keterangan di atas sumpah atau mengadakan akibat hukum kepada keterangan yang demikian, dengan sengaja memberi keterangan palsu di atas sumpah, baik dengan lisan atau tulisan, secara pribadi maupun oleh kuasanya yang khusus ditunjuk untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun. Tutur Robet.

    Kasi Pemerinta Kelurahan Tangkerang Barat Jappar ketika diminta tanggapannya, Jappar mengatakan kepada wartawan, " Saya siap bertanggung jawab, saya mau dilaporkan atau disiksa saya sudah siap, kalau hal ini dilaporkan ya silahkan saja, supaya kedepan tidak ada korban berikutnya." Kata Jappar. (H)



    Jika Anda punya informasi kejadian/peristiwa/rilis atau ingin berbagi foto?
    Silakan SMS ke 0821 7241 8111 / 0852 7850 2555
    via EMAIL: riaukontras@gmail.com
    (mohon dilampirkan data diri Anda)


     
    Berita Lainnya :
  • Lurah Tangkerang Barat Diduga Keluarkan Surat Keterangan Domisili Tidak Benar
  •  
    Komentar Anda :

     
     
     
     
    TERPOPULER
    1 Bansos Covid-19 Kota Pekanbaru Diduga di Korupsi Hingga 3 Miliar Satu Kali Penyaluran
    2 ABG Tewas Dikamar Hotel di Bengkalis, Pelaku "SAN" Dijerat Pasal Berlapis
    3 Arta melia: Jika Ada Pungutan Biaya Untuk Calon BPD laporkan ke pihak berwajib
    4 Penundaan Pembayaran Disetujui BCA Finance dinilai Merugikan Masyarakat, Terapkan Bunga 18/23% Lebih
    5 Diduga Karena Pemasangan Selang NGT, Pasien RSUD Langsa Meninggal
    6 Kasmarni Terima Gratifikasi Rp 23,6 Miliar di Kasus Dugaan Korupsi Bupati Bengkalis Non Aktif
    7 Diduga Kades dan Perangkat Desa Pungut BLT-DD di Kuansing Mendapat Sorotan FPII Kuansing
    8 Bupati Nias Barat Diduga Terima Uang Fee Proyek
    Na'aso Daely Tuding Wabub Lebih Tau Tentang Video, Khenoki Waruwu: Na,aso itu Manusia Konyol
    9 Dua Tahun Sudah Tersangka
    LSM Minta Polda Riau Jelaskan Alasan Tersangka Korupsi Bansos Bengkalis Belum Ditahan
    10 Sibuk Menjadi Bandar Togel, Seorang Pria di Kuansing, Ditangkap Polisi
     
    Galeri Foto | Advertorial | Opini | Indeks
    Redaksi Disclaimer Pedoman Tentang Kami Info Iklan
    © 2015-2020 PT. RIAUKONTRAS PERS, All Rights Reserved