www.riaukontras.com
| Puluhan Personil TNI Kodim 0114 Aceh Jaya Sites Urine | | Slip Setoran Bank ke REKENING Pribadi BUPATI Kuansing Jadi Bukti di Persidangan | | Wakil Bupati Hadiri Pesta Pernikahan Putra Bungsu Bupati, HM Wardan | | Diduga SMA Negeri 1 Perhentian Raja, Keluarkan Siswa Didik Kelas 3 Tanpa Alasan | | Mewakili KOPEK, Bupati Inhil Sampaikan Permasalahan Kelapa Kepada Kepala Staf Presiden RI | | Tingkatkan Nilai Jual, Bupati Inhil Tandatangani MoU Dengan Perusahaan Pengolahan Sabut di Jakarta
Follow:     Serikat Perusahaan Pers
Senin, 24 Juni 2019
 
Dugaan Tak Memiliki Izin Produksi Besi
Lsm Gerak Bersama Lsm KPK Minta PT. Riau Perkasa Steel Segera Diusut
Editor: | Jumat, 01-02-2019 - 14:15:53 WIB

TERKAIT:
 
  • Lsm Gerak Bersama Lsm KPK Minta PT. Riau Perkasa Steel Segera Diusut
  •  

    PEKANBARU, RIAUKontraS.com - Pemerintah maupun lembaga hukum berwenang, diminta segera menyelidiki dugaan penyalahgunaan terkait perizinan peleburan dan penggilingan besi/baja di PT. Riau Perkasa Steel yang terletak di wilayah daerah Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar Provinsi Riau.     

    Carut marut dugaan penyelewengan kegiatan peleburan dan penggilingan baja khususnya dalam hal perizinan, termasuk hak-hak karyawan/tenaga kerja yang terabaikan kurang lebih lima (tahun) selama ini dalam perusahaan milik PT. Riau Perkasa Steel, termasuk keistimewaan para pihak tenaga kerja/buru asing yang diduga hanya memiliki devisa pelancong, dinilai banyak menyimpang dari ketentuan perundang-undang hukum berlaku.

    Dalam kaitan itu, upaya tim dari pemerintah pusat dan daerah, termasuk lembaga hukum berwenang diminta segera bertindak mengungkap berbagai dugaan persoalan yang terjadi, termasuk anggaran pajak terhadap industri baja yang diduga bertahun-tahun tak di setor sebagai penghasil negara.

    Demikian ditegaskan Ketua DPD Gerakan Anti Korupsi (Gerak) Provinsi Riau, Emos, didampingi Sekretaris Umum LSM Komunitas Pemberantas Korupsi, B Naso saat jumpa Pers di Hotel Mutiara Merdeka, Jalan Yossudarso, Kamis (31/01/2019).

    "Tugas yang dilakukan tim Kementerian Ketenagakerjaan, Badan Pelayanan Perizinan Terpadu, Dirjen Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Imigrasi dan lembaga hukum yang membidangi tindak pidana korupsi soal pajak, melakukan penyelidikan dan mendeteksi masalah yang diduga selama ini merugikan masyarakat dan negara," kata Emos, (31/01).

    Emos mengungkapkan, ada beberapa indikasi penyimpangan atau penyelewengan yang perlu diungkap dan diusut tuntas. Utamanya masalah penyalahgunaan status izin yang diterbitkan oleh instansi pemerintah Kabupaten Kampar, tanda daftar perusahaan perseroan terbatas (PT) yang diterbitkan badan pelayanan perizinan terpadu dan penanaman modal, dan masalah tenaga kerja/buruh asing yang diduga hanya memiliki devisa pelancong dalam negeri.

    Kemudian, produksi baja tanpa status perizinan, manipulasi pembuatan merk “KS” pada industri baja (bahan jadi) yang diduga anggaran pajak bertahun-tahun tak di setor sebagai penghasil negara. Dan terakhir, berbagai hak-hak sebagian karyawan yang terabaikan, seperti Jamsotek/Askes, upah/gaji, BPJS, seterusnya. Terang Emos

    Emos kepada Wartawan membenarkan, kini pihaknya bersama elemen Komonutas Pemberantas Korupsi tingkat DPP, tengah menyiapkan materi laporan yang akan dikirim minggu mendatang ke berbagai pihak berwenang, termasuk ke lembaga Presiden RI.

    "Sekarang, tim kami sebagai elemen, sedang mempersiapkan beberapa laporan resmi yang disampaikan ke beberapa instansi minggu depan, termasuk materi laporan yang ditunjukkan ke lembaga presidenan RI di Jakarta”, ujarnya.

    Sementara, Kepala  Bidang (Kabid) Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Dan Penanaman Modal, Kabupaten Kampar, Jhon saat dihubungi Wartawan membenarkan, jika perizinan yang diterbitkan oleh Pemda Kampar terhadap kegiatan perusahaan PT. Riau Perkasa Steel, hanya surat izin peleburan dan penggilingan baja atau besi.

    “Surat izin yang kami keluarkan kepada PT. Riau Perkasa Steel itu, hanya izin peleburan dan pengilingan bahan bekas atau besi. Kalau izin produksi baja termasuk pembuatan merk KSTY, KS RPS dan merk lainnya pada kegiatan mereka disana, tak ada. Namun demikian, kami meminta kepada rekan-rekan Wartawan atau LSM agar masalah dalam perusahaan PT. Riau Perkasa Steel itu, dilapor aja ke kami di Pemda Kampar melalui surat resmi maupun ke pihak berwenang lainnya untuk segera di proses” ujar Jhon.

    Menyikapi hal ini, Febda yang disebut-sebut Jubir peruhaan PT. Riau Perkasa Steel saat dikonfirmasi melalui via hendphon maupun WhatssApp, tak ditanggapi. Demikian konfirmasi/wawacara tertulis yang disampaikan media pekan lalu, hingga berita ini terekspos, pihak perusahaan yang membidangi kegiatan baja/besi itu belum memberikan keterangan Pers. *** (HB)

    Jika Anda punya informasi kejadian/peristiwa/rilis atau ingin berbagi foto?
    Silakan SMS ke 0821 7241 8111 / 0852 7850 2555
    via EMAIL: riaukontras@gmail.com
    (mohon dilampirkan data diri Anda)


     
    Berita Lainnya :
  • Lsm Gerak Bersama Lsm KPK Minta PT. Riau Perkasa Steel Segera Diusut
  •  
    Komentar Anda :

     
     
     
     
    TERPOPULER
    1 Pesan Ahok Buat Istrinya Bila Dirinya Meninggal Dalam Waktu Dekat
    2 Ahok Akhirnya "Mundur"
    3 Bupat Meranti Apresiasi Bantuan CSR Mesin Pemadam Kebakaran PT. Timah
    4 Aktivis Aceh Timur Dukung Aksi Masyarakat Julok
    5 Jaksa: Siap Panggil Paksa Ibas Cs
    6 Pabrik Springbat PT Caisar Terbakar
    7 Rumah Ahok Terbakar Bersama 16 Rumah Lainnya
    8 Siapa Punya Uang Rp 100 Ini Sekarang Harga nya Luar Biasa sekali, Bisa Mencapai Ratusan Juta Rupiah
    9 Hakim Wanita Pengadilan Agama Terjaring Razia Saat Selingkuh di Kamar Hotel
    10 Kapolres Bener Meriah, di Gugat Rp 1,1 Milyar
     
    Galeri Foto | Advertorial | Opini | Indeks
    Redaksi Disclaimer Pedoman Tentang Kami Info Iklan
    © 2015-2017 PT. RIAUKONTRAS PERS, All Rights Reserved