www.riaukontras.com
| Terkait Pungutan di SMKN 2 Pekanbaru, Emos Gea Ketua DPD LSM GERAK-Indonesia Angkat Bicara | | Grend Dragon Pub & Ktv Diduga Tidak Bayar Pajak, Daniel Minta Walikota Lakukan Penutupan | | Pejabat BNN Adu Mulut dengan Kasatpol PP Pekanbaru di Tempat Dugem | | 3 Orang Oknum Pegawai DISHUB Kota Pekanbaru Diduga Koroyok Wartawan Saat Lakukan Konfirmasi | | Nurmiaty Ingatkan Pentingnya Bacakan Buku Bagi Anak | | Meskipun tidak Digaji,Saya Siap Bekerja Demi Mensejaterahkan Masyarakat Indonesia
Follow:     Serikat Perusahaan Pers
Minggu, 25 08 2019
 
Hakim Anggota Berhalangan, Sidang 2 Ahli Pidana Terdakwa Kriminalisasi Pers di Ditunda 2 Pekan
Editor: | Selasa, 13-11-2018 - 20:42:54 WIB

TERKAIT:
 
  • Hakim Anggota Berhalangan, Sidang 2 Ahli Pidana Terdakwa Kriminalisasi Pers di Ditunda 2 Pekan
  •  

    PEKANBARU, RIAUKontraS.com - Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Pekanbaru menunda sidang dugaan pelanggaran Pasal 27 ayat (3) Jo Pasal 45 Ayat (3) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang Undang 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi elektronik (ITE) yang dituduhkan Bupati Kabupaten Bengkalis, Amril Mukminin kepada redaksi media Harian Berantas (www.harianberantas.co.id), Toro Laia, terkait berita media Pers terhadap perkara korupsi dana Bansos dan Hibah tahun 2012 senilai Rp272 miliar. Itu disebabkan karena salah satu dari Hakim Anggota berhalangan hadir.

    Adapun agenda sidang ke-18 kali ini mendengarkan keterangan dua (2) Ahli Pidana terdakwa, Toro yang dihadirkan penasehat hukum, yaitu; Dr. Muhammad Nurul Huda SH,MH dari Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, bersama Dr. Erdianto, SH,MH dari Fakultas Hukum Universitas Riau (UIR).

    "Sidang hari ini yang seharusnya mendengar keterangan saksi dari Terdakwa, Toro yang dihadirkan penasehat hukum, kita tunda.

    Karena satu hakim anggota yaitu Abdul Aziz, SH.,M.Hum, berhalangan tidak bisa hadir ke pengadilan", kata Hakim Ketua, Yudi Silen, Senin (12/11/2018).

    Selanjutnya, mengingat Hakim Anggota yaitu Sorta Ria Neva, mengikuti cuti pada tanggal 19 minggu depan yang tak bisa dihalangi, maka sidang berikutnya kita lanjutkan pada tanggal 26 November 2018 atau dua minggu ke depan. ujar Hakim Ketua, Yudisilen.

    Seperti diketahui, drama hukum yang diduga dimainkan oleh Bupati Bengkalis, Amril Mukminin terhadap perusahaan Pers, harian berantas.co.id yang diduga sengaja menjerat pimpinan media itu, Toro Laia ke proses hukum, berawal dari penyidikan pihak Polda Riau yang diduga konspirasi mengkriminalisasi Pers.

    Dimana media Pers harianberantas.co.id telah memuat berita terkait kasus korupsi dana bansos untuk Kabupaten Bengkalis tahun 2012 yang sebesar Rp272 miliar lebih, sebagaimana bukti yang termuat dalam Laporan Hasil Audit (LHA) BPKP RI Perwakilan Riau, dan bukti nyata yang temuat dibeberapa amar putusan hakim tipikor Pengadilan Negeri Pekanbaru, Pengadilan Tinggi Pekanbaru, maupun dibeberapa surat dakwaan JPU atau Kejaksaan, yang menyebut Amril Mukminin selaku anggota DPRD Kabupaten Bengkalis periode 2009-2014 dkk, telah ikut memperkayakan diri dari kerugian negara yang terjadi.

    Ternyata dalam sidang ke-16 di Pengadilan Negeri (PN) Pekanbaru, Senin (29/10/2018) lalu terungkap, jika kasus yang dituduhkan sang Bupati Bengkalis, Amril Mukminin itu terhadap redaksi media Pers harianberantas.co.id, telah selesai dimediasi dan/atau diklarifikasi oleh Dewan Pers pada bulan Agustus 2017, dan sudah final sebagaimana rekomendasi yang termuat dalam PPR Dewan Pers, Nomor: 25/PPR-DP/IX/2017 tanggal 18 September 2017.

    Ahli Pers dari Dewan Pers, Herutjahjo Soewardojo yang dihadirkan JPU untuk didengar keterangan oleh Majelis Hakim dengan tegas menyatakan, pengaduan Bupati Amril Mukminin terhadap Harianberantas.co.id, telah final sebagaimana rekomendasi dalam PPR Dewan Pers.

    Karena masalah yang terjadi, merupakan pelanggaran kode etik jurnalistik (KEJ) yang pernah diklarifikasi dan sidang plenokan oleh sembilan (9) anggota Dewan Pers di Dewan Pers.

    Dalam ruang sidang di PN Pekanbaru, ahli Pers, Herutjhajo Soewardjo dari Dewan Pers dihadapan Majelis Hakim secara tegas membacakan Surat Edaran Mahkama Agung (SEMA) RI Nomor: 13/2008 tentang Saksi Ahli Pers yang didengarkan oleh majelis hakim.

    Ahli Pers, Herutjahjo Soewarjdo dengan tegas kepada majelis hakim menyatakan, masalah laporan Bupati Amril Mukminin terhadap harianberantas.co.id tersebut, penyelesaiannya dikembalikan pada undang-undang No. 40/1999 Tentang Pers.

    “Kami menganggap masalah ini sudah selesai saat dilaksanakan mediasi dan sidang pleno oleh ke 9 orang anggota Dewan Pers di kantor Dewan Pers di Jakarta, dan ini masalah sudah final.

    Karena masalah yang disidangkan di Pengadilan ini sekarang, kesalahan dalam dunia jurnalistik sebagaimana rekomendasi dalam PPR yang kami keluarkan, untuk dilaksanakan ke dua pihak,” terang Herutjahjo Soewarjdo dari Dewan Pers. ***

    Jika Anda punya informasi kejadian/peristiwa/rilis atau ingin berbagi foto?
    Silakan SMS ke 0821 7241 8111 / 0852 7850 2555
    via EMAIL: riaukontras@gmail.com
    (mohon dilampirkan data diri Anda)


     
    Berita Lainnya :
  • Hakim Anggota Berhalangan, Sidang 2 Ahli Pidana Terdakwa Kriminalisasi Pers di Ditunda 2 Pekan
  •  
    Komentar Anda :

     
     
     
     
    TERPOPULER
    1 Pesan Ahok Buat Istrinya Bila Dirinya Meninggal Dalam Waktu Dekat
    2 Ahok Akhirnya "Mundur"
    3 Bupat Meranti Apresiasi Bantuan CSR Mesin Pemadam Kebakaran PT. Timah
    4 Aktivis Aceh Timur Dukung Aksi Masyarakat Julok
    5 Jaksa: Siap Panggil Paksa Ibas Cs
    6 Pabrik Springbat PT Caisar Terbakar
    7 Rumah Ahok Terbakar Bersama 16 Rumah Lainnya
    8 Siapa Punya Uang Rp 100 Ini Sekarang Harga nya Luar Biasa sekali, Bisa Mencapai Ratusan Juta Rupiah
    9 Hakim Wanita Pengadilan Agama Terjaring Razia Saat Selingkuh di Kamar Hotel
    10 Kapolres Bener Meriah, di Gugat Rp 1,1 Milyar
     
    Galeri Foto | Advertorial | Opini | Indeks
    Redaksi Disclaimer Pedoman Tentang Kami Info Iklan
    © 2015-2017 PT. RIAUKONTRAS PERS, All Rights Reserved