www.riaukontras.com
| Hari Ketiga, Aceh Timur Sudah Kumpul 41 Medali | | Bupati Karimun Resmikan Hotel Ecotel  | | Pemerintah Salurkan Bantuan Masa Panik Untuk Korban Banjir Aceh Utara | | Hasil Sementara Perolehan Medali Aceh Timur Teratas Raih 6 Emas 5 Perak 6 Perunggu | | Aminullah Luncurkan Program Diniyah Madrasah Ibtidaiyah Banda Aceh | | Bupati Meranti Resmikan Mushola Ashifa MTSN I Selatpanjang
Follow:     Serikat Perusahaan Pers
Rabu, 21 November 2018
 
Dewan Pers Minta PN Pekanbaru, Media HB & Bupati Bengkalis Diselesaikan Melalui UU 40 Tahun 1999
Editor: | Jumat, 02-11-2018 - 21:29:42 WIB

TERKAIT:
 
  • Dewan Pers Minta PN Pekanbaru, Media HB & Bupati Bengkalis Diselesaikan Melalui UU 40 Tahun 1999
  •  

    PEKANBARU, RIAUKontraS.com - Kebenaran dugaan peristiwa pelanggaran Pasal 27 ayat 3 jo Pasal 45 ayat 3 Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang dituduhkan Bupati Bengkalis Amril Mukminin terhadap Pemimpin Redaksi Harian Berantas, Toro Laia, akhirnya terungkap dalam sidang ke 16 yang digelar Pengadilan Negeri Pekanbaru, Senin (29/10/2018).

    Ahli Pers, Herutjahjo Soewardojo, yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum atau JPU dihadapan majelis hakim dalam sidang menegaskan, masalah berita yang dimuat media harianberantas.co.id terhadap Bupati, Amril Mukminin merupakan perkara kode etik jurnalistik, dan sudah selesai atau final sebagaimana penilaian dan rekomendasi (PPR) yang dikeluarkan Dewan Pers sebelumnya.

    Kepada majelis hakim, Dewan Pers berharap masalah berita media harianberantas.co.id yang sudah sempat dibawa ke Pengadilan saat ini, penyelesaiannya dikembalikan ke undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.

    Karena masalah yang terjadi adalah etika jurnalistik yang penyelesaiannya  melalui hak jawab dan permintaan maaf.

    Dalam pernyataan dalam sidang di Pengadilan Negeri (PN) Pekanbaru, Senin (29/10/2018) sore, Dewan Pers menjelaskan masalah antara Bupati Amril Mukminin dan Toro Laia dari media harianberantas.co.id, telah diklarifikasi dan di mediasi Dewan Pers pada tahun 2017 yang masing-masing dihadiri kedua belah pihak, yaitu, Bupati Amril Mukminin yang diwakili oleh beberapa kuasa hukumnya, dan Pemred Harian Berantas, Toro bersama beberapa rekannya saat itu, akui Herutjahjo Soewardojo.

    Lebih jelas Herutjahjo Soewardojo dihadapan majelis hakim mengungkapkan, “Pada saat masalah antara Bupati Amril dan harianberantas.co.id ini diklarifikasi di Dewan Pers bulan Agustus 2017, sembilan anggota Dewan Pers lainnya termasuk Saya (Herutjahjo Soewardojo) yang terdiri dari tiga orang tokoh masyarakat Pers, tiga orang pengurus organisasi wartawan, dan tiga orang pemilik perusahaan media, telah membawa masalah ini pada rapat sidang pleno, yang akhirnya keluarlah PPR Dewan Pers yang merupakan final dalam penyelesaian pelanggaran kode etik jurnalistik”, ungkap Heru.

    Namun mengingat masalah ini merupakan perkara jurnalistik yang penyelesaiannya dilakukan di Dewan Pers dan mekanismenya hak jawab dan permintaan maaf, maka masalahnya sudah final sebagaimana ketentuan rekomendasi yang termuat dalam Pernyataan Penilaian dan Rekomendasi (PPR) Dewan Pers, Nomor: 25/PPR-DP/IX/2017 tanggal 18 September 2017. tegasnya.

    Dihadapan majelis hakim dalam sidang di PN Pekanbaru Provinsi Riau, Herutjahjo Soewardojo membacakan beberapa poin yang termuat dalam surat edaran (SE) Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor 13 tahun 2008 tentang meminta keterangan saksi ahli yang berbunyi;

    Sehubungan dengan banyaknya perkara-perkara yang diajukan ke Pengadilan yang berhubungan dengan delik Pers, maka untuk memperoleh gambaran objektif tentang ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan undang-undang Pers, maka Hakim dapat meminta keterangan dari seorang ahli dibidang Pers.

    Oleh karena itu dalam penanganan/pemeriksaan perkara-perkara yang terkait dengan delik Pers hendaknya Majelis mendengar/meminta keterangan saksi ahli dari Dewan Pers, karena merekalah yang lebih mengetahui seluk beluk Pers tersebut secara teori dan praktek.

    Demikian untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya. “Maka berdasarkan surat edaran Mahkamah Agung RI yang Saya bacakan ini, Saya ahli Pers dari Dewan Pers, berharap kepada Ketua Majelis dan Anggota Hakim yang Mulia, agar masalah ini penyelesaiannya dikembalikan ke undang-undang nomor 40 tahun 1999 tentang Pers. tegas Herutjahjo Soewardojo berharap.*** Hadiriku Zega

    Jika Anda punya informasi kejadian/peristiwa/rilis atau ingin berbagi foto?
    Silakan SMS ke 0821 7241 8111 / 0852 7850 2555
    via EMAIL: riaukontras@gmail.com
    (mohon dilampirkan data diri Anda)


     
    Berita Lainnya :
  • Dewan Pers Minta PN Pekanbaru, Media HB & Bupati Bengkalis Diselesaikan Melalui UU 40 Tahun 1999
  •  
    Komentar Anda :

     
     
     
     
    TERPOPULER
    1 Pesan Ahok Buat Istrinya Bila Dirinya Meninggal Dalam Waktu Dekat
    2 Ahok Akhirnya "Mundur"
    3 Jaksa: Siap Panggil Paksa Ibas Cs
    4 Rumah Ahok Terbakar Bersama 16 Rumah Lainnya
    5 Aktivis Aceh Timur Dukung Aksi Masyarakat Julok
    6 Siapa Punya Uang Rp 100 Ini Sekarang Harga nya Luar Biasa sekali, Bisa Mencapai Ratusan Juta Rupiah
    7 Hakim Wanita Pengadilan Agama Terjaring Razia Saat Selingkuh di Kamar Hotel
    8 Kapolres Bener Meriah, di Gugat Rp 1,1 Milyar
    9 Bupat Meranti Apresiasi Bantuan CSR Mesin Pemadam Kebakaran PT. Timah
    10 Wakil Bupati Minta Bupati Nias Barat Copot Kadis BPKPAD dan Kuasa BUD
     
    Galeri Foto | Advertorial | Opini | Indeks
    Redaksi Disclaimer Pedoman Tentang Kami Info Iklan
    © 2015-2017 PT. RIAUKONTRAS PERS, All Rights Reserved