www.riaukontras.com
| Sinkronisasi dan Sinergitas Kunci Keberhasilan Pembangunan | | Seminar Nasional, Bupati Inhil Hadirkan Pelaku Industri Kelapa Sebagai Peserta | | Nurdin Lepas Produk Pertanian ke Delapan Negara | | Besar, Kontribusi BI terhadap Ekonomi Kepri | | Perkuat Karakter Anak Hadapi Revolusi Industri 4.0 | | Gala Dinner Bersama Gubri, Bupati Inhil Kupas Potensi Dan Bonanza Perkelapaan Di Masa Lalu
Follow:     Serikat Perusahaan Pers
Senin, 25 Maret 2019
 
Kasus Pemberitaan Pers "Dipaksakan" ke UU ITE !! Adakah Transaksi Uang?
Editor: | Rabu, 29-08-2018 - 08:54:47 WIB

TERKAIT:
 
  • Kasus Pemberitaan Pers "Dipaksakan" ke UU ITE !! Adakah Transaksi Uang?
  •  

    PEKANBARU, RIAUKontraS.com - Kasus dugaan kriminalisasi yang menimpa pimred media cyber Harian berantas, Toro Laia ( 43 ) yang sedang bergulir di pengadilan Negeri Pekanbaru, semakin mendapat perhatian publik, sebagaimana disampaikan oleh pimpinan Harian Berantas itu di Pekanbaru, 28/8/2018.

    Berdasarkan penyampaian Toro, selaku pimpinan media online dan menyandang status terdakwa saat ini, ia sangat menghargai proses hukum yang sedang berjalan, namun sekaligus sangat sedih dsn kecewa melihat mekanisme hukum yang sedang menjerat dirinya, manakala permasalahan yang di alamatkan pada pihaknya adalah perkara pemberitaan di situs media online yang konon merupakan perusahaan pers atau karya jurnalistik.

    "Saya sedih melihat kenyataan ini, jelas ini merupakan permasalahan karya jurnalistik, atau pemberitaan pers, seharusnya jika saya dianggap bersalah dalam penulisan itu kan pelanggaran kode etik jurnalistik ( KEJ ), sehingga seharusnya ini domainya dengan UU Pers," kata Toro dihadapan sejumlah media, Selasa (28/8).

    Menurutnya sejak awal permasalahan pers ini dilaporkan kepada pihak kepolisian, oleh bupati bengkalis, Amril Mukminin, disebutkan bahwa pihaknya maupun pihak bupati tersebut telah melakukan proses mediasi di kantor dewan pers, dan oleh dewan pers telah diberikan surat himbauan kepada bupati bemgkalis, Anda mril Mukminin, agar menempuh jalur yang menggunakan hak jawab dan tidak dibawa ke ranah hukum pidana.

    "Saya sangat heran dengan pemidanaan ini, sebab oleh dewan pers di jakarta baru-baru ini, telah dimintakan kepada pelapor agar menempuh jalur yang di atur didalam UU pers, yaitu melalui mekanisme hak jawab, namun Amril dan kuasa hukumnya tidak mengindahkan itu,"terang Toro.

    Toro juga menambahkan, sejak awal proses hukum di kepolisian polda riau pihaknya telah mencium adanya cara-cara yang tidak semestinya, dimana sejak laporan dilayangkan diduga ada kejanggalan pada tanda tangan laporan tersebut, dan beberapa kejanggalan lainya, yang menurut Toro sudah disimpan oleh pihaknya saat ini untuk sebagai alat bukti di persidangan.

    "Kami menduga ada kejanggalan yang terjadi dalam kasus yang dipaksakan ini kepada saya, baik itu pada naskah laporan, maupun dalam hal lain yang saat sudah kami amankan sebagai alat bukti di pengadilan," lanjut kuasa hukum Toro.

    Bahkan menurut pimpinan media harian berantas yang kerap menulis tindakan korupsi di riau itu, ia juga sangat menyangkan beberapa media yang menulis tentang kasus yang sedang dihadapinya itu dengan tidak berimbang dan bahkan disebutnya sangat tidak akurat, bahkan diduga dibayar untuk menulis hal yang tidak sesuai dengan fakta persidangan.

    "Sampaikanlah pesanKu Saya sangat sayangkan adanya beberapa media lokal di riau menulis tentang persidangan kasus saya dengan tidak berimbang, dan tidak sesuai dengan fakta hukum di persidangan, lain sama sekali,"lanjut tim penasehat hukum Toro.

    Bersama dengan tim penasehat hukumnya, Toro menduga kuat adanya sejumlah indikasi rekayasa hukum atas dirinya, sesuai dengan bukti-bukti yang di miliki oleh pihaknya. Dimana Toro  juga sangat sedih melihat indikasi rekayasa tersebut, karena yang seyogyanya pemberitaan oleh pihaknya terkait mega korupsi bansos kabupaten bengkalis tahun 2012 senilai 272. miliar, seharusnya mendapat sorotan pihak kepolsian dan kejaksaan namun disayangkan justru hal yang tidak substansif yaitu soal pelanggaran kode etik penulisan yang menjadi sorotan kepolisian dan kejaksaan, sehingga menimbulkan kecurigaan kuat pada redaksi harian berantas.

    "Tanpa mengurangi rasa hormat kami terhadap penegak hukum, atas kesalahan penulisan yang terkait kode etik, saya mintaaf yang sebesar-besarnya kepada Amril, namun saya juga mempertanyakan sikap kepolisian polda riau, kenapa justru hal yang tidak substansif dalam tulisan kami yang di sorot, tetapi soal substansi besar terkait keterlibatan Amril mukminin _bupati bengkalis-red  dalam kasus mega korupsi dana bansos bengkalis tahun 2012 senilai 272 Miliar sebagaimana tercantum dalam dakwaan JPU dan putusan pengadilan negeri pekanbaru tidak mendapat sorotan sama sekali," ungkap Toro didampingi kuasa hukumnya.

    rbc/rkc

    Jika Anda punya informasi kejadian/peristiwa/rilis atau ingin berbagi foto?
    Silakan SMS ke 0821 7241 8111 / 0852 7850 2555
    via EMAIL: riaukontras@gmail.com
    (mohon dilampirkan data diri Anda)


     
    Berita Lainnya :
  • Kasus Pemberitaan Pers "Dipaksakan" ke UU ITE !! Adakah Transaksi Uang?
  •  
    Komentar Anda :

     
     
     
     
    TERPOPULER
    1 Pesan Ahok Buat Istrinya Bila Dirinya Meninggal Dalam Waktu Dekat
    2 Ahok Akhirnya "Mundur"
    3 Jaksa: Siap Panggil Paksa Ibas Cs
    4 Aktivis Aceh Timur Dukung Aksi Masyarakat Julok
    5 Bupat Meranti Apresiasi Bantuan CSR Mesin Pemadam Kebakaran PT. Timah
    6 Rumah Ahok Terbakar Bersama 16 Rumah Lainnya
    7 Pabrik Springbat PT Caisar Terbakar
    8 Siapa Punya Uang Rp 100 Ini Sekarang Harga nya Luar Biasa sekali, Bisa Mencapai Ratusan Juta Rupiah
    9 Hakim Wanita Pengadilan Agama Terjaring Razia Saat Selingkuh di Kamar Hotel
    10 Kapolres Bener Meriah, di Gugat Rp 1,1 Milyar
     
    Galeri Foto | Advertorial | Opini | Indeks
    Redaksi Disclaimer Pedoman Tentang Kami Info Iklan
    © 2015-2017 PT. RIAUKONTRAS PERS, All Rights Reserved