BAGANSIAPIAPI, RIAUKontraS.com - Wakil Bupati Rohil Drs Jamiluddin menyebut bahwa pernah terjadi panitia pemilihan penghulu (Pilpeng) meminta sejumlah uang kepada para calon penghulu. Bahkan ada yang mundur.karena todak sanggup memenuhi permintaan panitia. Hal itu dikatakan Wabup saat mengisi Rapat Pembekkalan Pemilihan Penghulu Secara Serentak Tahap II, Selasa (18/7)  di Gedung Serbaguna, Jalan Gedung Nasional.

Hanya saja Wabup tak menyebutlan di Kepenghuluan mana terjadi hal tersebut. "Itu benar adanya dan tak etis rasanya saya sebut disini, namun pesan saya jangan sampai tahun ini terulang kembali," kata Wabup usai memberikan pembekalan.

Bahkan lannjit Wabup,  angkanya sangat fantastis ada mencapai 65 juta dan ada yang 35 juta. Meskipin daih dan alasannya kurangnya anggaran pelaksanaan sangat tidak dibenarkan.

"Jadi netrallah jadi panitia, jangan mendukung siapapun dan harua laksnakan tugas sesuai Perda dan aturan yang telah ditetapkan. Sekalipun yang nyon adalah saudara dari panitia iti sendiri" tegas Wabup.

Ia menyarankan jila mau membantu cukup dikotak suara saja ddngan kata lain gunakam hak pilih dan bukan malah menyebabkan adanya kecurangan-kecurangan. Apalagi panitoa yang dipilih merupakan orang-orang yang dipercaya dan perpanjangan tangan pemda Rohil untuk melaksnakan demokrasi pemilihan Penghulu secara serentak Tahap II.

Ia juga menyarankan jika menemhi kendala panitia diminta untuk berkoordinasi kepada panitia di Kabupaten. Apabila bertanya kepada orangbyang tak berkompeten dikhawatirkan akan menyalahibayiran yang berlaku.

"Jujur saja banyak laloran kepada saya tentang desa ini baik kekompakan penghulu dan Bpkep yang kurang, sampai dengan mau manu melapor ke saya. Jadi saya tegaskan tidak ada intervensi apalagi minta dumungan Bupatoi atau saya karena kami sepakat bahwa biarlah warga didesa tersebut yang memikih siapa penghulunya yang tepat," papar Wabup.

Wabup juga menyarankan agar para panitia bisa bekerja dengan profesional dan dilarang melakukan pungli kepada para calon. "Jangan sempat saya dengan meminta uang apalagi yang maju orangbmau dan mampu tapi tak punya dana harua patah karena adanya pungutan yang tak mampu dipenuhi," katanya.

Sementara itu Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Rohil, H Jasriyanto mengatakan bahwa peserta yang hadir saat itu berjumlah 101 orang yang merupakan ketua panitoa pemiliham penghulu. "Kita berikan pembekalan tentang tugas dan kewajiban para panitia, harus dilaksnakan ddngan sebaik-baiknya," kata Jasriyanto.

Sementara itu untuk anggaran Pemilihan Penghulu beraumber ari Alokaai Dana Desa (ADD) atau Alokasi Dana Kepenghukuan (ADK) yang penganggranya diatur dalam Peraturan Daerah (Perda).

"Tidak ada alasan kekurangan dana, karena desa kita serahkan untuk penganggarannya jika warha dibawah 4000 jiwa sebesar 50 juta sedangkan diatas 40000 jowa bisa mencapai 100 juta." pungkasnya.(Jar/ADV)