PEKANBARU, RIAUKontraS.com - Semestinya sudah saatnya Pemerintah Provinsi Riau bebas dari korupsi sebagaiman Riau memiliki simbol baru-baru ini yaitu" Tugu Integritas " atau dikenal dengan Tugu Anti-Korupsi yang diresmikan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Raharjo pada 10 Desember 2016 lalu. Tugu tersebut dibangun sebagai simbol bangkitnya Bumi Lancang Kuning Provinsi Riau untuk melawan korupsi. Namun kenyataanya diduga tidak sedemikian, kenapa tidak masih saja ditemukan di SKPD Riau khususnya Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan Riau proses pelaksanaan kegiatanya dilapangan diduga berbau korupsi.

Hal ini terungkap, ketika awak riaukontras.com ini bersama media www.siagaonline serta tim Lembaga Pemantau Prasarana Aparatur Negara Republik Indonesia (PEPARA-RI) melalukan investigasi kegiatan Pengadaan Pembangunan Sarana dan Prasarna Desa Tanjung   Melayu, Kecamatan Kuala Indragiri, Kab. Indargiri Hilir Serta Belanja Infrastruktur Pedesaan Pembangunan Jalan Penghubung/Poros Desa Tanjung Melayu ke Desa Majenai Tahun Anggaran 2016 lalu. Diduga pelaksanaan pekerjaan fisik dilapangan amburadul.

"Bahwa sesuai hasil pantauan tim dilapangan ditemukan banyak dugaan kecurangan pada proses pelaksanan pekerjaan yang telah menelan dana APBD Riau kurang lebih 16 Miliyar tersebut, salah satu contoh pembangunan'Rumah Transmigrasi' sebanyak 146 KK  sangat memperhatikan fisik dilapangan, dimana diduga volume kerja telah disunat antara lain sehingga dampak dilapangan tidak memenuhi standar justek"

Selain data/dokumen dari lapangan yang diperoleh, awak penulis media ini berhasil peroleh penjelasan dari 'Darman' selaku PPK kegiatan tersebut di Disnakertrans Riau lewat ponselnya beberapa waktu lalu. Darman_red menjelaskan bahwa pelaksanaan pekerjaan tersebut tidak ada masalah bahkan pihak oknum anggota dari Dit. Reskrimsus Polda Riau bernisial (D) dan bersama dua temanya sudah turun langsung dilapangan untuk mensurvey. Jelas Darman

"Igun selaku rekanan kontraktor pelaksanaan kegiatan tersebut sudah memberikan  uang 20 juta, kepada oknum anggota Dit.Reskrimsus Polda Riau bernisial (DN) dan dua temanya saat turun dilapangan, karna mereka sudah turun langsung. Bahkan pihak Oknum anggota dari Dit.Reskrimsus Polda Riau menjamin bahwa pekerjaan itu tidak ada masalah sudah sesuai dengan spek," ungkap Darman lewat telfon selulernya kepada siagaonline.com.   

Terkait dugaan penyimpangan pada kegiatan tersebut aktivis LSM PEPARA-RI telah resmi laporkan kepihak Polda Riau tertanggal (08/06/17) dengan nomor:048/PEPARA-RI/PKU/VI/2017) yang diterima oleh Ibu Supriatinningsih selaku staf Dit. Reskrimsus Kapolda Riau.

Martin selaku dari pelapor menuturkan kepada riaukontras.com pihaknya sudah genap sebulan laporan yang disampaikan ke Polda Riau terkait dugaan korupsi pada kegiatan Dinas Tenaga Kerja, Transmigrsasi dan Kependudukan, Riau tahun anggaran 2016 lalu. Hingga sampai saat ini belum juga ada pemberitahuan kepadanya tentang laporan yang telah disampaikan di Dit. Reskrimsus Polda Riau, ungakap Ketum PEPARA-RI.

"Kita berharap laporan yang kita disampaikan melalui LSM Pemantau Prasarana Aparatur Negara Republik Indonesia (PEPARA-RI) ke pihak penegak hukum khususnya Kapolda Riau, agar dapat diproses secepatnya  sesuai aturan yang berlaku dan dilakukan pemanggilan terhadap Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan, Riau serta kontraktor pelaksanaan dilapanagan  dan oknum-oknum yang terlibat dalam kegiatan tersebut," harap Martin.

Martin menegaskan,"apa bila pihak Dit. Reskrimsus Polda Riau dalam waktu dekat ini tidak juga memproses laporan yang telah disampaikan dan melalukan pemanggilan terhadap terlapor, maka pihaknya akan menyurati Dit. Reskrimsus Polda Riau sebagaimana dijelaskan dalam aturan PP RI No. 71 Tahun 2000 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Masyarakat dan Pemberian Penghargaan Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tinda Pidana Korupsi, selambat-lambatnya laporan yang disampaikan perorangan/Lembaga kepihak penegak hukum 31 hari sudah dapat pemberitahuan," tutup Martin. (Emos)