www.riaukontras.com
| ASRI Turun Ke Jalan, Pantau Persiapan STQ Prov Kepri 2019 | | Kodim 0107 Aceh Selatan Laksanakan Kegiatan Penyuluhan P4GN dan Cek Uriene | | Janji Ayam KUB Bagi Janda dan Anak Yatim di Abdya | | Pasca Kaburnya Tahanan, Persidangan Tetap Berjalan dengan Pengawalan Ketat | | Manggala Agni Berjibaku Padamkan Api | | Kasi Intel Kejaksaan: Tahanan yang Kabur Bukan Tahanan Kejaksaan Melainkan Tahanan Hakim
Follow:     Serikat Perusahaan Pers
Kamis, 21 Maret 2019
 
Bupati Landak: Peta Profil Desa Permudah Kerja Pemerintah
Editor: | Rabu, 18-10-2017 - 14:00:00 WIB

TERKAIT:
 
  • Bupati Landak: Peta Profil Desa Permudah Kerja Pemerintah
  •  

    LANDAK,  RIAUKontraS.com - Dalam upaya mendukung kepastian pengakuan dan perlindungan hak-hak masyarakat adat di Kabupaten Landak, Yayasan Pancur Kasih melalui Program Pemberdayaan  Sumberdaya Alam Kerakyatannya (PPSDAK) menyerahkan hasil pemetaan partisipatif 6 wilayah binua dan 4 Desa di Senakin kepada para tokoh adat Kecamatan Sengah Temila di Aula Gedung Serbaguna Berkat Bagi Bangsa Senakin, Kecamatan Sengah Temila, Kabupaten Landak, Selasa (17/10).

    Bupati Landak Karolin Margret Natasa menyambut baik dengan diserahkannya peta profil binua dan desa dan berharap hal tersebut dapat menjadi contoh bagi desa-desa yang lainnya.

    Dengan adanya peta dan profil desa dan wilayah binua tersebut mempermudah kinerja pemerintah dalam menyelesaikan permasalahan terkait batas-batas wilayah baik di antar Desa, Kecamatan maupun Kabupaten.

    “Dengan demikian kita memiliki basis data yang jelas dan sudah termusyawarahkan dengan baik. Jadi kalau sudah kayak gini artinya sudah tidak ada sengketa jadi prosesnya nanti di tingkat pemerintahan biasanya menjadi lebih gampang,” kata dr. Karolin Margret Natasa.

    Diakuinya, pemerintah daerah Kabupaten Landak saat ini sedang berupaya memperjuangkan hak-hak masyarakat adat melalui Raperda yang sedang dibahas bersama pihak legislatif.

    “Kami selaku pemerintah daerah bersama pihak DPRD Kabupaten Landak juga tengah mengupayakan membuat Rancangan Peraturan Daerah tentang hak-hak masyarakat adat, salah satu yang menjadi poin dalam Raperda tersebut tentang wilayah masyarakat adat,” jelas Karolin.

    Bupati Karolin menambahkan hasil pemetaan partisipatif masyarakat dan profil desa yang telah diserahkan itu akan segera direspon oleh pihaknya agar mendapat pengakuan oleh pemerintah pusat.

    “Bukan hanya sekedar dukungan oleh adat, selesai! Kita ingin diakui oleh negara, dan untuk mendapat diakui oleh negara maka harus sah dimata hukum harus mengikuti tahapan dan prosedur yang berlaku. Bukan saya tidak mau teken ya, saya akan menyaksikan dan akan menerima ini sebagai dokumen yang diserahkan kepada masyarakat, kepercayaan dari masyarakat kepada saya sebagai pemimpin yang dipilih oleh masyarakat dan memang sudah menjadi tugas saya untuk menindaklanjutinya,” pungkas Karolin.

     (LAY).

    Jika Anda punya informasi kejadian/peristiwa/rilis atau ingin berbagi foto?
    Silakan SMS ke 0821 7241 8111 / 0852 7850 2555
    via EMAIL: riaukontras@gmail.com
    (mohon dilampirkan data diri Anda)


     
    Berita Lainnya :
  • Bupati Landak: Peta Profil Desa Permudah Kerja Pemerintah
  •  
    Komentar Anda :

     
     
     
     
    TERPOPULER
    1 Pesan Ahok Buat Istrinya Bila Dirinya Meninggal Dalam Waktu Dekat
    2 Ahok Akhirnya "Mundur"
    3 Jaksa: Siap Panggil Paksa Ibas Cs
    4 Aktivis Aceh Timur Dukung Aksi Masyarakat Julok
    5 Bupat Meranti Apresiasi Bantuan CSR Mesin Pemadam Kebakaran PT. Timah
    6 Rumah Ahok Terbakar Bersama 16 Rumah Lainnya
    7 Pabrik Springbat PT Caisar Terbakar
    8 Siapa Punya Uang Rp 100 Ini Sekarang Harga nya Luar Biasa sekali, Bisa Mencapai Ratusan Juta Rupiah
    9 Hakim Wanita Pengadilan Agama Terjaring Razia Saat Selingkuh di Kamar Hotel
    10 Kapolres Bener Meriah, di Gugat Rp 1,1 Milyar
     
    Galeri Foto | Advertorial | Opini | Indeks
    Redaksi Disclaimer Pedoman Tentang Kami Info Iklan
    © 2015-2017 PT. RIAUKONTRAS PERS, All Rights Reserved