www.riaukontras.com
| Cek Mad Serahkan SK CPNS Kepada 580 Bidan PTT | | Geuchik Yasir Serahkan Bantuan Tunai | | Wabup Lepas 27 PNS dan Tokoh Masyarakat Berangkat Umrah | | Tiba di Istanbul, Presiden Siap Hadiri KTT Luar Biasa OKI | | Disdik Kota Makassar Gandeng IWO Sulsel Perangi Berita Hoax | | Peringati HJK, Korem 011 Lilawangsa Salurkan Bantuan Kepada Veteran
Follow:     Serikat Perusahaan Pers
Rabu, 13 Desember 2017
 
WTP Kewajiban Dalam Penggunaan APBN
Selasa, 05-12-2017 - 21:12:15 WIB

TERKAIT:
 
  • WTP Kewajiban Dalam Penggunaan APBN
  •  

    JAKARTA, RIAUKontraS.com - Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa predikat wajar tanpa pengecualian (WTP) saja tidaklah cukup bagi tata kelola pemerintahan. Pihaknya juga harus memastikan bahwa tak ada satu rupiah pun uang rakyat yang disalahgunakan.

    Demikian disampaikan Presiden saat memberikan sambutan dalam acara Persiapan Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2017 dan Institusi Pengelola Keuangan Negara Lainnya dalam rangka Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, pada Selasa, 5 Desember 2017.

    "Saya mengingatkan bahwa ini adalah hasil kerja keras kita semuanya beserta lembaga yang menggunakan uang rakyat. Kerja keras yang tidak boleh berhenti begitu saja sebab WTP bukanlah sebuah prestasi, melainkan kewajiban kita dalam menggunakan APBN," tuturnya.

    Menurutnya, pemerintah juga tidak boleh puas dengan pernyataan bahwa di tahun 2016 adalah pertama kalinya predikat WTP didapatkan setelah 12 tahun. WTP itu sendiri seharusnya sudah menjadi standar bagi tata kelola pemerintahan.

    "Saya kira bukan itu. Kita justru harus semakin terpacu supaya tahun ini, tahun depan, dan tahun-tahun berikutnya pemerintah pusat terus mendapatkan opini WTP dan itu harus menjadi sebuah standar," ucap Presiden.

    Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dengan salah satunya mengupayakan predikat WTP merupakan upaya untuk menjaga kepercayaan rakyat. Pemerintah harus mampu menunjukkan bahwa pihaknya menggunakan uang rakyat secara bertanggung jawab dan untuk kepentingan rakyat pula.

    "Ini yang saya minta benar-benar diperhatikan karena bukan sembarangan pertanggungjawabannya. Jangan hanya karena pemeriksaan ini sebuah kegiatan rutin tahunan, lalu semuanya menganggap gampang saja," ujarnya.

    Untuk itu, sekali lagi Kepala Negara meminta jajarannya untuk memaksimalkan penggunaan teknologi informasi dari hulu hingga hilir. Ia menjelaskan bahwa saat ini peraturan presiden terkait hal itu sedang disiapkan agar payung hukumnya menjadi sangat jelas.

    "Kalau sistem ini berjalan saya meyakini semuanya menjadi semakin transparan, mudah dipertanggungjawabkan, tidak ada ruang untuk bermain-main dengan APBN," kata mantan Gubernur DKI Jakarta ini.

    Selain itu, dirinya juga menginstruksikan seluruh jajarannya agar mau bekerja sama dan terbuka dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). BPK harus sebisa mungkin ditempatkan sebagai mitra pemerintahan guna memastikan terlaksananya tata kelola pemerintahan yang baik.

    "BPK akan menjaga independensi serta profesionalitas sepanjang proses pemeriksaan sehingga, dengan niat dan kerja sama yang baik antara pemerintah pusat dan BPK, saya percaya kepercayaan rakyat akan terus kita peroleh bersama," tuturnya, (Gumilar/Muhammad Abubakar).

    Jika Anda punya informasi kejadian/peristiwa/rilis atau ingin berbagi foto?
    Silakan SMS ke 0821 7241 8111 / 0852 7850 2555
    via EMAIL: riaukontras@gmail.com
    (mohon dilampirkan data diri Anda)


     
    Berita Lainnya :
  • WTP Kewajiban Dalam Penggunaan APBN
  •  
    Komentar Anda :

     
     
     
     
    TERPOPULER
    1 Provokator Kerusuhan Demo 4 November
    AMI: SBY dan Prabowo Yang Membayar Kami Untuk Membuat Kerusuhan Saat Demo
    2 Pesan Ahok Buat Istrinya Bila Dirinya Meninggal Dalam Waktu Dekat
    3 Ahok Akhirnya "Mundur"
    4 Jaksa: Siap Panggil Paksa Ibas Cs
    5 Rumah Ahok Terbakar Bersama 16 Rumah Lainnya
    6 Siapa Punya Uang Rp 100 Ini Sekarang Harga nya Luar Biasa sekali, Bisa Mencapai Ratusan Juta Rupiah
    7 Kapolres Bener Meriah, di Gugat Rp 1,1 Milyar
    8 Hakim Wanita Pengadilan Agama Terjaring Razia Saat Selingkuh di Kamar Hotel
    9 Wakil Bupati Minta Bupati Nias Barat Copot Kadis BPKPAD dan Kuasa BUD
    10 Nektu Polem Minta Pemilu Ulang, Tolak Hasil Pilkada Aceh Timur 2017-2022.
     
    Galeri Foto | Advertorial | Opini | Indeks
    Redaksi Disclaimer Pedoman Tentang Kami Info Iklan
    © 2015-2017 PT. RIAUKONTRAS PERS, All Rights Reserved