www.riaukontras.com
| Anak Penyelamat Bendera Merah Putih Dapat Penghargaan Dari Kapolres Meranti | | 200 Pesantren dan UMKM di Jatim Deklarasikan Closed Loop Economy | | Pangdam IM Mengajak Masyarakat Jaga Perdamaian Aceh | | Gelar Bakti Sosial, Polwan Jajaran Polres Dumai Menyalurkan Bantuan Sembako Menggunakan Sepeda Dan S | | Ormas Pekat IB, Aparat Hukum Bertindak Tegas Indikasi Pembiaran dan Mubazir Uang Negara | | Sergap Seorang Pelaku Saat Akan Transaksi Narkotika Jenis Shabu
Follow:     Serikat Perusahaan Pers
Minggu, 16 08 2020
 
Diduga PT. BATN Beroperasi Tanpa Izin Produksi, Diminta Pemda Nisbar Segera Lakukan Penertiban
Editor: | Selasa, 04-02-2020 - 06:07:08 WIB
Ket: Foto Kegiatan yang dilakukan oleh PT.BANT
TERKAIT:
 
  • Diduga PT. BATN Beroperasi Tanpa Izin Produksi, Diminta Pemda Nisbar Segera Lakukan Penertiban
  •  

    NIAS BARAT, RIAUKontraS.com  - Peduli Kepulauan Nias, Petrus S. Gulo, SE., menuding PT. Bahtera Agung Tano Niha, perusahaan yang memproduksi bahan material agregat atau batu pecah yang diolah dengan mesin stoner cruser telah diduga melakukan penambangan liar di Desa Tuwuna, Kecamatan Mandrehe, Kabupaten Nias Barat, Sumatera Utara. Hal itu disampaikan Petrus kepada pers baru-baru ini di Nias Barat.

    Berdasarkan pantauan dan investigasi di lokasi, diketahui bahwa perusahaan ini telah berproduksi dari bulan September 2019, sementara Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi masih belum ada.

    Perusahaan ini telah melanggar aturan hukum yang berlaku, terutama UU RI No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Dimana yang dimaksud dengan IUP Operasi Produksi adalah izin usaha yang diberikan setelah pelaksanaan IUP Eksplorasi untuk melakukan tahapan kegiatan operasi produksi. Dan sanksi pidananya dengan jelas diatur bahwa setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP, dipidana dengan penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp. 10 miliar.

    Juga termasuk pelanggaran terhadap UU RI No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 7 tahun 2012 tentang Izin Lingkungan. Pertambangan ini juga telah merugikan Pemerintah Daerah Nias Barat, sebesar sejumlah retribusi berdasarkan produksi sejak bulan September 2019.

    Diduga bahwa perusahaan ini beroperasi dengan sepengetahuan dan seijin pejabat yang berpengaruh di Pemkab Nias Barat. Oleh karena itu perusahaan ini bisa beroperasi dengan leluasa tanpa izin.

    Karena itu, diminta kepada pejabat berwewenang di Nias Barat untuk menghentikan operasi perusahaan ini sampai semua urusan perizinan selesai. Dan diminta kepada elemen masyarakat untuk melaporkan perusahaan ini kepada penegak hukum, karena perusahaan ini telah dengan sengaja mengangkangi aturan hukum yang berlaku dan merugikan pemerintah daerah.

    Masyarakat tidak keberatan atas keberadaan perusahaan pertambangan di wilayah Nias Barat, tetapi harus memenuhi semua aturan hukum yang berlaku, terutama urusan perizinan.

    Ketika hal ini dikonfirmasikan kepada Herman Waruwu, yang mengaku, salah seorang penanggung jawab perusahaan tersebut, menyatakan kepada wartawan bahwa perusaha PT. Bahtera Agung Tano Niha, mulai beroperasi sejak bulan Juli 2019 dan mulai berproduksi pada bulan September 2019 sampai sekarang.

    Menyinggung tentang Izin operasional, menurut salah satu sumber dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nias Barat yang meminta identitasnya dirahasiakan, menyatakan kepada wartawan bahwa pihaknya belum pernah mengeluarkan rekomendasi bagi PT. Bahtera Agung Tano Niha untuk beroperasi di Nias Barat. Karena itu instasi terkait perlu segera melakukan investigasi di lapangan. (Yasaro Gulo).

    Jika Anda punya informasi kejadian/peristiwa/rilis atau ingin berbagi foto?
    Silakan SMS ke 0821 7241 8111 / 0852 7850 2555
    via EMAIL: riaukontras@gmail.com
    (mohon dilampirkan data diri Anda)



     
    Berita Lainnya :
  • Diduga PT. BATN Beroperasi Tanpa Izin Produksi, Diminta Pemda Nisbar Segera Lakukan Penertiban
  •  
    Komentar Anda :

     
     
     
     
    TERPOPULER
    1 Bansos Covid-19 Kota Pekanbaru Diduga di Korupsi Hingga 3 Miliar Satu Kali Penyaluran
    2 Arta melia: Jika Ada Pungutan Biaya Untuk Calon BPD laporkan ke pihak berwajib
    3 ABG Tewas Dikamar Hotel di Bengkalis, Pelaku "SAN" Dijerat Pasal Berlapis
    4 Penundaan Pembayaran Disetujui BCA Finance dinilai Merugikan Masyarakat, Terapkan Bunga 18/23% Lebih
    5 Kasmarni Terima Gratifikasi Rp 23,6 Miliar di Kasus Dugaan Korupsi Bupati Bengkalis Non Aktif
    6 Diduga Kades dan Perangkat Desa Pungut BLT-DD di Kuansing Mendapat Sorotan FPII Kuansing
    7 Diduga Karena Pemasangan Selang NGT, Pasien RSUD Langsa Meninggal
    8 Bupati Nias Barat Diduga Terima Uang Fee Proyek
    Na'aso Daely Tuding Wabub Lebih Tau Tentang Video, Khenoki Waruwu: Na,aso itu Manusia Konyol
    9 Dua Tahun Sudah Tersangka
    LSM Minta Polda Riau Jelaskan Alasan Tersangka Korupsi Bansos Bengkalis Belum Ditahan
    10 Sibuk Menjadi Bandar Togel, Seorang Pria di Kuansing, Ditangkap Polisi
     
    Galeri Foto | Advertorial | Opini | Indeks
    Redaksi Disclaimer Pedoman Tentang Kami Info Iklan
    © 2015-2017 PT. RIAUKONTRAS PERS, All Rights Reserved