www.riaukontras.com
| Hari Ketiga, Aceh Timur Sudah Kumpul 41 Medali | | Bupati Karimun Resmikan Hotel EcotelĀ  | | Pemerintah Salurkan Bantuan Masa Panik Untuk Korban Banjir Aceh Utara | | Hasil Sementara Perolehan Medali Aceh Timur Teratas Raih 6 Emas 5 Perak 6 Perunggu | | Aminullah Luncurkan Program Diniyah Madrasah Ibtidaiyah Banda Aceh | | Bupati Meranti Resmikan Mushola Ashifa MTSN I Selatpanjang
Follow:     Serikat Perusahaan Pers
Rabu, 21 November 2018
 
Jakarta
Profesor Romli: Tidak Ada Larangan Jaksa Agung Mencabut Deponering
Editor: Muhammad Abubakar | Jumat, 02-11-2018 - 20:24:52 WIB

TERKAIT:
 
  • Profesor Romli: Tidak Ada Larangan Jaksa Agung Mencabut Deponering
  •  

    JAKARTA, RIAUKontraS.com - Pakar Hukum Pidana Universitas Padjajaran (Unpad) Romli Atmasasmita mengatakan, tidak ada larangan untuk mencabut secara hukum deponering (pengesampingan perkara)  yang pernah dikeluarkan.

    Sebagaimana diketahui, pada tahun 2016 lalu Jaksa Agung HM Prasetyo, pernah menerbitkan deponering terhadap mantan pimpinan KPK Abraham Samad dan Bambang Widjojanto.

    Menurut Romli Atmasasmita, pencabutan deponering bisa dilakukan jika kepentingan hak yang lebih besar merupakan alasan sahnya. Misalnya, kata Romli, ternyata asas kepatutan dan keadilan dikesampingkan. 

    "Masalahnya Jaksa Agung  bersedia atau tidak? (mencabut deponering itu)," ujar Romli Atmasasmita saat dihubungi wartawan Jum'at (2/11/2018).

    Lebih lanjut Romli menjelaskan, sah atau tidak sahnya tindakan pro justitia harus didasarkan pada Undang-undang (UU).

    "Jika dalam UU tidak dicantumkan eksplisit boleh atau tidaknya tindakan pro justitia maka demi kepentingan rasa keadilan pihak yang dirugikan oleh tindakan pro justitia tersebut maka pencabutan deponerig sah. Dengan alasan tujuan keadilan lebih utama dari perlindungan hukum seseorang yang terbukti seharusnya dihukum," ujarnya.

    Dijelaskan Romli, maka demi kepentingan rasa keadilan pihak yang dirugikan oleh tindakan pro justitia tersebut maka pencabutan deponering sah dengan alasan tujuan keadilan lebih utama dari perlindungan hak seseorang yang terbukti seharusnya dihukum.

    Romli mengatakan, tujuan hak pidana menemukan kebenaran materiel untuk melindungi bukan hanya pelaku tapi juga korban dan hanya akan dicapai  jika deponering dicabut dan perkara dilanjutkan.

    "Deponering bukan ujung akhir dari proses peradilan pidana, yang sah mencabut deponering hanya yang menetapkan," demikian Profesor Romli Atmasasmita menjelaskan.(Dwi/Kar)

    Jika Anda punya informasi kejadian/peristiwa/rilis atau ingin berbagi foto?
    Silakan SMS ke 0821 7241 8111 / 0852 7850 2555
    via EMAIL: riaukontras@gmail.com
    (mohon dilampirkan data diri Anda)


     
    Berita Lainnya :
  • Profesor Romli: Tidak Ada Larangan Jaksa Agung Mencabut Deponering
  •  
    Komentar Anda :

     
     
     
     
    TERPOPULER
    1 Pesan Ahok Buat Istrinya Bila Dirinya Meninggal Dalam Waktu Dekat
    2 Ahok Akhirnya "Mundur"
    3 Jaksa: Siap Panggil Paksa Ibas Cs
    4 Rumah Ahok Terbakar Bersama 16 Rumah Lainnya
    5 Aktivis Aceh Timur Dukung Aksi Masyarakat Julok
    6 Siapa Punya Uang Rp 100 Ini Sekarang Harga nya Luar Biasa sekali, Bisa Mencapai Ratusan Juta Rupiah
    7 Hakim Wanita Pengadilan Agama Terjaring Razia Saat Selingkuh di Kamar Hotel
    8 Kapolres Bener Meriah, di Gugat Rp 1,1 Milyar
    9 Bupat Meranti Apresiasi Bantuan CSR Mesin Pemadam Kebakaran PT. Timah
    10 Wakil Bupati Minta Bupati Nias Barat Copot Kadis BPKPAD dan Kuasa BUD
     
    Galeri Foto | Advertorial | Opini | Indeks
    Redaksi Disclaimer Pedoman Tentang Kami Info Iklan
    © 2015-2017 PT. RIAUKONTRAS PERS, All Rights Reserved