www.riaukontras.com
| Mobil Pencuri Lembu Warga di Aceh Utara Dibakar Massa | | TNI Bangun Jalan Menuju Pesantren MUNA | | TNI Bangun Jalan Menuju Pesantren MUNA | | Gelar Roadshow Millenial Road safety Festival, Kapolres Berpesan Hargai Orang Tua Dan Guru | | Melalui Latorsar Korem 011 Lilawangsa Tingkatkan Kualitas dan Kemampuan Prajuritnya | | Wali Kota Minta Komite Memajukan Sekolah
Follow:     Serikat Perusahaan Pers
Selasa, 22 Januari 2019
 
Jakarta
Ombudsman RI: 7 Langkah Untuk Presiden Dalam Menyelesaikan Kisruh Impor Beras
Editor: Muhammad Abubakar | Minggu, 23-09-2018 - 12:18:51 WIB

TERKAIT:
 
  • Ombudsman RI: 7 Langkah Untuk Presiden Dalam Menyelesaikan Kisruh Impor Beras
  •  

    JAKARTA, RIUKontraS.com - Perkembangan realisasi impor beras telah menghasilkan silang pendapat yang mengarah pada situasi kontraproduktif di antara para penyelenggara negara terkait.

    Kondisi ini menjadi pertanda bahwa sesungguhnya kebijakan perberasan belum terintegrasi dari hulu sampai hilir. Perubahan satu kebijakan pada salah satu mata rantai (contoh:  Bantuan Pangan Non Tunai) telah menimbulkan komplikasi dalam sistem perberasan nasional.

    Penolakan impor oleh Perum BULOG dengan alasan stok beras di gudang menumpuk, membuktikan buruknya dampak perubahan kebijakan tersebut. Dihentikannya program Raskin menyebabkan sistem logistik beras mengalami tekanan.

    Sementara penetapan program BPNT sebagai pemicu komplikasi tidak disertai dengan pembaruan kebijakan skema distribusi bagi Bulog, termasuk penerapan _disposal stock policy_.

    Ombudsman juga menilai bahwa silang pendapat di publik yang tak perlu terjadi di antara para pembantu presiden juga dipicu oleh lemahnya dasar pengambilan keputusan untuk impor atau tidak impor dalam Rakortas. Kelemahan ini diperburuk dengan ketidakkonsistenan sebagian pejabat terkait terhadap keputusan Rakortas. 

    Mempertimbangkan hal tersebut Ombudsman RI menyarankan kepada Presiden Joko Widodo agar segera mengambil 7 langkah berikut:

    1. Tetapkan dan publikasikan segera hasil perbaikan perhitungan data produksi nasional oleh BPS (Kerangka Sampling Area).

    2. Lakukan audit posisi stok beras di Perum Bulog dan hitung perkiraan stok beras di penggilingan (supervisi metode oleh BPS).

    3. Tetapkan neraca beras nasional sebagai dasar pengambilan keputusan impor.

    4. Perbaiki kebijakan pengadaan dan distribusi beras di  Perum Bulog: jangan hanya memaksakan serap beras petani tanpa kejelasan skema distribusi dan/atau disposal stock policy.

    5. Terapkan skema dan prosedur baku untuk pengambilan keputusan impor/tidak impor dalam Rakortas.

    6. Pastikan semua informasi dan data dapat diakses  secara baik oleh publik.

    7. Pastikan semua Menteri dan Pejabat terkait mematuhi keputusan Rakortas agar tidak merusak kepercayaan publik.(***)

    Jika Anda punya informasi kejadian/peristiwa/rilis atau ingin berbagi foto?
    Silakan SMS ke 0821 7241 8111 / 0852 7850 2555
    via EMAIL: riaukontras@gmail.com
    (mohon dilampirkan data diri Anda)


     
    Berita Lainnya :
  • Ombudsman RI: 7 Langkah Untuk Presiden Dalam Menyelesaikan Kisruh Impor Beras
  •  
    Komentar Anda :

     
     
     
     
    TERPOPULER
    1 Pesan Ahok Buat Istrinya Bila Dirinya Meninggal Dalam Waktu Dekat
    2 Ahok Akhirnya "Mundur"
    3 Jaksa: Siap Panggil Paksa Ibas Cs
    4 Aktivis Aceh Timur Dukung Aksi Masyarakat Julok
    5 Rumah Ahok Terbakar Bersama 16 Rumah Lainnya
    6 Siapa Punya Uang Rp 100 Ini Sekarang Harga nya Luar Biasa sekali, Bisa Mencapai Ratusan Juta Rupiah
    7 Bupat Meranti Apresiasi Bantuan CSR Mesin Pemadam Kebakaran PT. Timah
    8 Pabrik Springbat PT Caisar Terbakar
    9 Hakim Wanita Pengadilan Agama Terjaring Razia Saat Selingkuh di Kamar Hotel
    10 Kapolres Bener Meriah, di Gugat Rp 1,1 Milyar
     
    Galeri Foto | Advertorial | Opini | Indeks
    Redaksi Disclaimer Pedoman Tentang Kami Info Iklan
    © 2015-2017 PT. RIAUKONTRAS PERS, All Rights Reserved