www.riaukontras.com
| Mobil Pencuri Lembu Warga di Aceh Utara Dibakar Massa | | TNI Bangun Jalan Menuju Pesantren MUNA | | TNI Bangun Jalan Menuju Pesantren MUNA | | Gelar Roadshow Millenial Road safety Festival, Kapolres Berpesan Hargai Orang Tua Dan Guru | | Melalui Latorsar Korem 011 Lilawangsa Tingkatkan Kualitas dan Kemampuan Prajuritnya | | Wali Kota Minta Komite Memajukan Sekolah
Follow:     Serikat Perusahaan Pers
Selasa, 22 Januari 2019
 
AMPHIBI Minta Pemkab Bekasi dan Provinsi Serta KLHK Lakukan Clean Up TPS illegal Sepanjang Kali CBL
Editor: | Kamis, 13-09-2018 - 01:19:49 WIB

TERKAIT:
 
  • AMPHIBI Minta Pemkab Bekasi dan Provinsi Serta KLHK Lakukan Clean Up TPS illegal Sepanjang Kali CBL
  •  

    BEKASI- Adanya temuan Tim Lembaga AMPHIBI terkait tumpukan karung yang berisikan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) pada Rabu (12/09/2018), yang mana Limbah-limbah tersebut berjenis limbah Medis dan lainnya di TPS sepanjang Kali CBL Bekasi.

    Posisi Tempat Pembuangan Sampah (TPS) illegal ini berada di Desa Sumber Jaya Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat, harus segera ditindaklanjuti oleh Pemerintah, baik Pemerintah Daerah, Provinsi maupun Pusat. 

    Sebab menurut Ketua Umum DPP Lembaga AMPHIBI Agus Salim Tanjung, So, Si, bahwa tindakan tersebut merupakan unsur kesengajaan oleh oknum pembuang limbah yang di sebut Open Dumping, yang dapat membahayakan masyarakat sekitar. 

    "Temuan Open Dumping Limbah B3 tersebut merupakan tindakan kejahatan yang telah melanggar Undang-Undang. Dalam hal ini AMPHIBI tidak akan toleransi terhadap nakalnya pengusaha maupun rumah sakit yang tidak melakukan pengelolaan limbah B3 dengan sesuai UU," ungkap Agus Salim Tanjung, So, Si, kepada DPP Awan Pers Rabu malam (12/09/2018).

    "Ini jelas sekali pelecehan terhadap aturan yang telah diterapkan Pemerintah melalui PP. Nomor 101 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan dapat di jerat Pidana berdasarkan Undang-undang No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup," imbuh Ketum DPP AMPHIBI ini lagi. 

    Agus Salim Tanjung, So, Si, juga menegaskan terkait pengelola lokasi TPS illegal tersebut dapat dijerat pidana dengan Undang-Undang No.18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah. 

    "Jangan sampai permasalahan pencemaran lingkungan di Kabupaten maupun di Kota Bekasi ini merajalela, seperti halnya yang terjadi di Daerah Mojokerto Provinsi Jawa Timur," beber Agus Salim Tanjung, So, Si.  

    Menurut Ketum DPP AMPHIBI ini, pelaku-pelaku Open Dumping Limbah B3 ini harus ditindak tegas, sehingga ada efek jera terhadap para pengusaha nakal yang ingin meraup keuntungan besar, akan tetapi tidak memikirkan dampak bahaya terhadap hidup orang banyak. 

    Saat Tim Investigasi AMPHIBI dan Organisasi Wartawan AWPI mendatangi Kantor Eco Care yang berada di Cikarang, guna mempertanyakan terkait dugaan pihak mereka melakukan Open Dumping Limbah B3 berjenis Limbah Medis tersebut dan akan mencoba memberi solusi, namun niat baik Tim ini hanya dapat menelan kekecewaan. 

    Sebab, jawaban yang didapat dari Ipah selaku Management Eco Care mengatakan,"Semua sudah diatur melalui satu pintu pak." ucap Ipah kepada Tim AMPHIBI dan AWPI, seolah perbuatan pihaknya hanya perkara biasa. 

    Mendengar ucapan yang dilontarkan Ipah yang merasa tak berdosa tersebut, membuat Tim Investigasi merasa geram.

    "AMPHIBI minta kepada Gakkum LHK dan Kementerian Kesehatan untuk menindak tegas para pelaku penghasil Limbah B3 jenis medis. Dan pihak rumah sakit harus diberi sanksi serta mencabut izin operasionalnya," geram Agus Salim Tanjung, So, Si. 

    "Ironisnya adalah, saya tidak habis fikir dengan Pemerintah Kabupaten Bekasi dalam penataan ruang dan pengawasan pinggiran Kali CBL tersebut, yang mana akses jalan yang tadinya tidak ada dijalur tersebut, kini seperti disengaja dibuat mulus dan rapi. Ada apa dengan Pemerintah Bekasi....? tegas Ketua Umum AMPHIBI Agus Salim Tanjung So, Si, yang didampingi Wakil Ketua Umum AWPI Agus Suwa.

    Agus Salim Tanjung juga meminta kepada Pemerintah Kabupaten Bekasi dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat serta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, untuk melakukan Clean Up area TPS illegal tersebut. Agar area TPS tersebut menjadi area steril dari Limbah Bahan Bahaya dan Beracun (B3), sehingga tidak menimbulkan dampak bahaya terhadap masyarakat sekitar. 




    Rilis: DPP awan Pers. 

    Jika Anda punya informasi kejadian/peristiwa/rilis atau ingin berbagi foto?
    Silakan SMS ke 0821 7241 8111 / 0852 7850 2555
    via EMAIL: riaukontras@gmail.com
    (mohon dilampirkan data diri Anda)


     
    Berita Lainnya :
  • AMPHIBI Minta Pemkab Bekasi dan Provinsi Serta KLHK Lakukan Clean Up TPS illegal Sepanjang Kali CBL
  •  
    Komentar Anda :

     
     
     
     
    TERPOPULER
    1 Pesan Ahok Buat Istrinya Bila Dirinya Meninggal Dalam Waktu Dekat
    2 Ahok Akhirnya "Mundur"
    3 Jaksa: Siap Panggil Paksa Ibas Cs
    4 Aktivis Aceh Timur Dukung Aksi Masyarakat Julok
    5 Rumah Ahok Terbakar Bersama 16 Rumah Lainnya
    6 Siapa Punya Uang Rp 100 Ini Sekarang Harga nya Luar Biasa sekali, Bisa Mencapai Ratusan Juta Rupiah
    7 Bupat Meranti Apresiasi Bantuan CSR Mesin Pemadam Kebakaran PT. Timah
    8 Pabrik Springbat PT Caisar Terbakar
    9 Hakim Wanita Pengadilan Agama Terjaring Razia Saat Selingkuh di Kamar Hotel
    10 Kapolres Bener Meriah, di Gugat Rp 1,1 Milyar
     
    Galeri Foto | Advertorial | Opini | Indeks
    Redaksi Disclaimer Pedoman Tentang Kami Info Iklan
    © 2015-2017 PT. RIAUKONTRAS PERS, All Rights Reserved