Bengkalis, RIAUkontras.com - Sebagai sosial kontrol dan memberantas segala indikasi penyimpangan dan transparansi terhadap Anggaran pendapatan dan belanja serta pembangunan daerah di Kabupaten, Walikota, Provinsi dan Pusat, di perlukan seluruh komponen masyarakat.

Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Lembaga Independen Pembawa Suara Transparansi (INPEST) Kabupaten Bengkalis, jalan Antara Wonosari, 18 Januari 2024. berpartisipasi aktif untuk mengawasi serta melaporkan adanya indikasi Korupsi, penyimpangan dan penyelewengan kepada instansi terkait

Sekretaris DPD INPEST Bengkalis, Hambali, saat di konfirmasi RIAUkontras.com, Kamis (18/01/2024) mengatakan, "Dari hasil investigasi dan hasil audit Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Riau tahun 2021, dan tahun 2022, di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Bengkalis.

Adapun indikasi Dugaan penyelewengan keuangan Negara tersebut di lakukan berjemah dan berulang ulang kali, sejak tahun 2021 sampai dengan 2022, dan indikasi Dugaan perbuatan melanggar hukum dan penyelewengan keuangan Negara, tersebut pada kegitan,

1. Pembuatan SPPD fiktif
2 . Mark up biaya penginapan Hotel.
3. Pembayaran biaya penginapan tidak di temukan dalam database Manejemen Hotel
4. Pembayaran uang hariaan yang melebihi Standar uang Harian.

"Indikasi Dugaan perbuatan melanggar hukum dan penyelewengan keuangan negara di Kantor BAPPEDA Kabupaten Bengkalis ini, dilakukan oleh oknum berinisial,

DN Hs, De He, Di Ek, FN, He Ya, Irw, Imw, Isn, Jep, LN, M.Fi, Ant, Aha, And, An Se, Ba Ir, Bo ir, Mo Sy, MIS, PT, Rab, Ra Ni, Sny, Si Sa, SPP, Swt, Syk, TMR, Tt Sy, WZ, WN, Sud, Sin, Wa Pa, YAA, Ajm, Ar So, En Ri, Hj SK, Mu Sf, Rd Kr, Rin, Ek An, EC, Ai Wo, Mu Ka, Fid, H. Sya, Sfy, Thr dan terakhir spr,

Data terlampir hasil Audit BPK Perwakilan Riau tahun 2021 dan 2022." ungkap Sekretaris DPD INPEST Kabupaten Bengkalis." tutur Hambali

Penulis : Indra