Kota Bekasi, Riaukontras.com - Untuk meningkatkan dalam memberikan dan memotivasi kinerja para anggotanya maka Badan Kehormatan (BK) DPRD Kota Bekasi berencana akan membuat program ‘BK Award’ tahun ini.

Hal ini disampaikan oleh Ketua Badan Kehormatan DPRD Kota Bekasi, Bambang Purwanto. Bambang mengatakan bahwa jika untuk anggaran dalam penyelenggaraan ‘BK Award’ sendiri tengah dalam proses.

Namun pihaknya akan berupaya mengusulkan anggaran di APBD Perubahan tahun 2022 sehingga nanti kegiatan ini dapat terealisasi tahun ini.

“Anggarannya belum disiapkan, di tahun ini kita akan mengusulkan anggaran di APBD perubahan tahun 2022. Semoga acara ini bisa terlaksana di akhir tahun ini,” kata Bambang dengan ramah, Senin, (4/7/2022)

Teknis pemilihannya, sambungnya, Badan Kehormatan DPRD Kota Bekasi nantinya akan bekerja-sama dengan pihak eksternal atau perguruan tinggi yang ada di Kota Bekasi agar lebih akuntabel dan dapat dipertanggung-jawabkan.

“Penjurian akan melibatkan orang eksternal yang diambil dari kampus-kampus yang ada di Kota Bekasi,” katanya.

Dikatakannya bahwa salah-satu kriteria utama yang pasti dalam penilaian BK Award adalah terkait dengan kehadiran anggota Dewan dalam berbagai rapat-rapat komisi dan badan serta hadir di Sidang Paripurna.

Untuk itu, Bambang berharap agar tidak ada kasus-kasus yang terjadi(zero case) dan juga dapat meningkatkan kapabilitas anggota BL dalam memahami mekanisme Tata Cara Beracara yang telah dimiliki DPRD Kota Bekasi.

Dikatakan Bambang, tugas dan fungsi badan kehormatan yaitu untuk menjaga moral, martabat, citra dan kredibilitas anggota DPRD. Oleh karena itu, program BK di tahun 2022 ini sebagai upaya meningkatkan kapabilitas dan profesionalitas seluruh anggota BK.

Selain itu, juga mempublikasikan kinerja DPRD dengan memberikan reward kepada anggota yang mempunyai kinerja baik melalui program BK Award sebagaimana yang pernah dilakukan oleh DPRD provinsi Jawa Barat.

“Jika hal ini bisa dipublikasikan kepada masyarakat umum maka mereka akan mengetahui kredibilitas para wakil rakyat yang bekerja di parlemen,” katanya.

(Harto/ADV/SETWAN)