Pekanbaru, RIAUkontraS.com - Masyarakat Provinsi Riau yang tergabung dalam Etalase Perjuangan Agraria meminta seraya mendesak, agar Komisi IV DPR-RI fokus terhadap Lahan Perkebunan Sawit ilegal skala besar terlebih dahulu.

Hal itu disampaikan Larshen Yunus, selaku Peneliti sekaligus Koordinator Umum Wahana Lingkungan Hidup Kehutanan dan Perkebunan Indonesia.

Bertempat di kediaman pribadinya, Selasa (1/2/2022). Larshen Yunus katakan, bahwa kehadiran dan turunnya Komisi IV DPR-RI beberapa hari yang lalu patut dicurigai, karena sangat politis dan penuh dengan sandiwara.

"Setelah kami lakukan Diskusi, Kajian dan Monitoring, ternyata kehadiran Komisi IV DPR-RI yang dipimpin Dedi Mulyadi SH tak sepenuhnya serius dalam menuntaskan kasus 3,5 Juta Hektar Perkebunan dan Pertambangan ilegal di Kawasan Hutan maupun terhadap 1,8 Juta Hektar yang selama ini disampaikan oleh Gubernur Riau, Drs H Syamsuar M.Si, yakni di Wilayah Provinsi Riau masih sangat banyak kegiatan ilegal daripada yang legal. Kalau memang benar semangat itu, maka kami sarankan dimulai dari Skala Besar terlebih dahulu. Segera tertibkan Korporasi yang HGUnya sudah mati, jangan justru HGU yang masih aktif di gertak ataupun di takut-takuti" tegas Larshen Yunus.

Alumni Sekolah Vokasi Mediator Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta itu juga jelaskan, bahwa Komisi IV DPR-RI, Kementerian LHK dan Pemerintah Provinsi Riau mesti serius lagi, jangan bermain diranah Politis bahkan yang cenderung dengan unsur Sandiwara.

"Kami contohkan lagi, seperti di Kabupaten Siak dan Pelalawan. Komisi IV DPR-RI turun ke salah satu tempat yang menuding Penguasaan Kebun Sawit dalam kawasan hutan seluas 2 ribu hektar, padahal angka tersebut sangat keliru, karena sepengetahuan kami hanya berkisar hampir 900 hektar. Nah, ini yang kami sebut sebagai upaya politis, menggiring opini publik, seakan luas, namun kenyataannya justru mereka kelihatan lebih berani sama 'pemain kecil' ketimbang Korporasi Raksasa" ujar Larshen Yunus, Peneliti Senior dibidang Lingkungan Hidup, Perkebunan dan Kehutanan.

Hingga berita ini dimuat, Larshen Yunus dan rekan-rekan NGO lainnya hanya menyarankan, agar Pemerintah dan DPR mesti serius dan jangan tebang pilih. Awali dengan menertibkan pemain besar terlebih dahulu, jangan ada unsur Politis! khusus untuk Provinsi Riau mesti dijaga. Jangan gara-gara kehadiran Komisi IV DPR-RI tempo lalu, geliat ekonomi jangan melemah. Investor justru takut dengan cara-cara seperti itu, apalagi kasus Pandemi Covid-19 belum juga usai, Ayo Revolusi Mental! Stop Sandiwara, mari tertib mulai dari diri sendiri" imbuh Larshen Yunus.

Sampai diterbitkan berita ini, panggilan seluler Dedi Mulyadi SH, selaku Pimpinan Komisi IV DPR-RI tak juga diangkat, begitupun dengan nomor HP Gubernur Riau, Drs H Syamsuar M.Si, di Chatting tapi tak membalas.**

KZ