Rohul, Riau Kontras.com - Berkaitan dengan himbauan Gubernur Riau Syamsuar, agar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) turut aktif mengkampanyekan antisipasi penyebaran covid-19 khususnya di Provinsi Riau. Ikatan Wartawan Online (IWO) Riau minta Gubernur Riau dapat meninjau anggaran kerjasama media, dan juga meninjau kembali Peraturan Gubernur no 19 tahun 2021 tersebut.

Hal ini dikatakan ,Kavilah Ketua Pengurus Wilayah Ikatan Wartawan Online Riau (PW IWO Riau)kamis,15/07/2021 di Pekan Baru Riau.Dikarenakan, bahwa Gubri diduga tidak peduli terhadap kelangsungan pekerjaan seorang jurnalis atau wartawan yang bekerja di perusahaan pers. Yang mana pers turut serta dalam mengkampanyekan antisipasi penyebaran covid-19 ke masyarakat.

"Dimasa Pendemi Covid-19 ini, sama-sama kita ketahui bahwa perekonomian menurun, dan berimbas juga pada media atau perusahaan pers. Untuk itu, diminta Gubri dapat meninjau ulang anggaran kerjasama media dan juga Pergub nya," terang Ketua IWO Riau Kavilah.

Ditambahkan Ketua IWO Riau Kavilah yang juga merupakan Pimpinan Redaksi di media online jalanmerahtv.com bahwa, kebijakan Gubri untuk mensosialisasikan antisipasi covid-19 ini tak terlepas dari peran aktif media massa yang turut memberitakan dan diketahui masyarakat.

"Untuk itu, Gubri tinjau lah kembali anggaran kerjasama media di OPD itu, saat ini banyak perusahaan pers yang kena imbas penurunan perekonomian saat ini," ujar Ketua IWO yang akrap disapa vila tersebut.

Dicontohkan Ketua IWO Riau, Vila, anggaran publikasi yang turun drastis yakni di DPRD Riau. Yang mana saat ini nilai kerjasama publikasi di DPRD Riau, turun sangat jauh, sehingga kurang memadai.

"Anggaran publikasi di DPRD Riau contohnya, pada tahun 2020 lalu anggaran advetorial sekitar Rp2.750.000, dan saat ini turun menjadi sekitar Rp585.000. Hal ini tidak tertutup kemungkinan akan berlaku di seluruh OPD di Riau, termasuk di ditingkat Kabupaten dan Kota nantinya," terang Vila, Ketua IWO Riau.

Ditempat terpisah,Acce Nauli Ketua Pengurus Daerah Ikatan Wartawan Online Rokan Hulu (PD IWO Rohul) menanggapi Statemen dari Ketua PW IWO Riau tentang himbauan Gubernur Riau untuk mengkampanyekan antisipasi penyebaran covid-19, menyatakan sikap yang sama agar Bupati Rokan Hulu perlu kiranya untuk meninjau kembali anggaran publikasi kerja sama dengan media massa yang ada di Dinaskominfo Rohul.

Menurut Acce Nauli ,pengurangan anggaran kerjasama publikasi media yang terjadi di DPRD Provinsi Riau  sama juga halnya terjadi di Kabupaten Rokan Hulu, Untuk diketahui, sesuai paparan Kominfo Rohul anggaran yang diperuntukan untuk kegiatan Media Massa, Media Cetak, Media Elektronik, Media Online, Media Audio Visual, Media Reklame dan Periklanan Lainnya tahun 2021 sebesar Rp 2.673.000.000,-

Namun pada tanggal 20 April 2021 terjadi perubahan Regulasi berupa Refocusing Anggaran  untuk biaya penanggulangan Covid 19, dimana kondisi memaksa Anggaran Media diikutsertakan dalam regulasi itu, sehingga Anggaran Media dialokasikan hanya sebesar Rp 775.263.976,- .

" Artinya Anggraran publikasi kerjasama media di Dinaskominfo Rohul ,turun sangat drastis dan fantastis ,anggaran hanya tujuh ratus jutaan saja untuk mengakomodir 12 media cetak harian,23 media tabloid mingguan,2 media tabloid bulanan dan 75 media online.jadi kami memohon kepada pak Bupati agar meninjau kembali setidaknya liriklah anggaran kami yang sangat memprihatinkan ini"harap Acce Nauli.(vp)