www.riaukontras.com
| Wabub dan Kapolres Inhil Resmikan Kantor Polsek Batang Tuaka | | Bupati Inhil Pimpin Delegasi Lobi Pusat Dalam Upaya Penyelamatan Perkebunan Kelapa | | Pencemaran Nama Baik, Bupati Wardan Minta Penegak Hukum Usut Tuntas | | Bupati Inhil Lakukan Koordinasi Rencana Pembangunan Gedung Pos SAR Tembilahan | | Bupati Inhil Ungkap, Peluncuran Program DMIJ Plus Terintegrasi Telah Mempersiapkan Terobosan | | Bupati Inhil Lepas Ekspor Perdana Cincinot Menuju Negeri Jiran, Malaysia
Follow:     Serikat Perusahaan Pers
Sabtu, 16 Februari 2019
 
Bakamla RI Zona Kamla Tengah Tegaskan Komitmen Berantas Korupsi
Editor: | Minggu, 25-02-2018 - 20:05:45 WIB

TERKAIT:
 
  • Bakamla RI Zona Kamla Tengah Tegaskan Komitmen Berantas Korupsi
  •  

    MANADO, RIAUKontraS.com - Kepala Kantor Zona Kamla Maritim Tengah Brigjen Pol Drs. Bastomy Sanap, S.H., M.B.A., M.Hum., diwakili Kabid Informasi, Hukum dan Kerja Sama Yospendi, S.T., S.Sos., S.H., M.Si. turut serta menyaksikan penandatanganan komitmen pemberantasan korupsi terintegrasi, di Ruang C.J. Rantung Kantor Gubernur Sulawesi Utara, Manado, Sulawesi Utara, beberapa waktu lalu.

    Penandatanganan dilakukan oleh Wali Kota Bitung Maximiliaan Jonas Lomban, 16 Kepala Daerah dan Ketua DPRD Sulut Andrei Angouw, S.E., dan disaksikan langsung oleh Gubernur Sulut Olly Dondokambey, Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan, Kapolda Sulut Irjen Pol Bambang Waskito, Kajati Sulut Mangihut Sinaga, dan Kepala BPKP Perwakilan Sulut Kwinhatmaka.

    Menurut Olly, rapat koordinasi dan supervisi pemberantasan korupsi terintegrasi itu digelar untuk mensosialisasikan upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi di Provinsi Sulawesi Utara sebagai bentuk mensinergikan semangat kerja bersama.

    Wakil ketua KPK mengapresiasi upaya tersebut, dan menekankan bahwa korupsi sebagai musuh bersama, dimana area terbesar modus korupsi di pemerintahan daerah adalah pengadaan barang dan jasa yang tidak transparan, markup, dan tidak sesuai spesifikasi.

    Tahun 2017 KPK sudah menerapkan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang yang memungkinkan semua harta terpidana korupsi di rampas, katanya.

    Basaria juga mengingatkan para calon kepala daerah agar tidak melakukan praktek tindak pidana korupsi untuk kepentingan pemenangan Pilkada.

    Lebih lanjut disampaikan pula, guna mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil, dan makmur, dan Indonesia yang bebas korupsi, pejabat Pemerintahan/Pegawai Negeri Sipil memiliki peran strategis dalam pemberantasan korupsi melalui pelaksanaan tugas dan fungsi yang diembannya.***




    Jika Anda punya informasi kejadian/peristiwa/rilis atau ingin berbagi foto?
    Silakan SMS ke 0821 7241 8111 / 0852 7850 2555
    via EMAIL: riaukontras@gmail.com
    (mohon dilampirkan data diri Anda)


     
    Berita Lainnya :
  • Bakamla RI Zona Kamla Tengah Tegaskan Komitmen Berantas Korupsi
  •  
    Komentar Anda :

     
     
     
     
    TERPOPULER
    1 Pesan Ahok Buat Istrinya Bila Dirinya Meninggal Dalam Waktu Dekat
    2 Ahok Akhirnya "Mundur"
    3 Jaksa: Siap Panggil Paksa Ibas Cs
    4 Aktivis Aceh Timur Dukung Aksi Masyarakat Julok
    5 Rumah Ahok Terbakar Bersama 16 Rumah Lainnya
    6 Bupat Meranti Apresiasi Bantuan CSR Mesin Pemadam Kebakaran PT. Timah
    7 Siapa Punya Uang Rp 100 Ini Sekarang Harga nya Luar Biasa sekali, Bisa Mencapai Ratusan Juta Rupiah
    8 Pabrik Springbat PT Caisar Terbakar
    9 Hakim Wanita Pengadilan Agama Terjaring Razia Saat Selingkuh di Kamar Hotel
    10 Kapolres Bener Meriah, di Gugat Rp 1,1 Milyar
     
    Galeri Foto | Advertorial | Opini | Indeks
    Redaksi Disclaimer Pedoman Tentang Kami Info Iklan
    © 2015-2017 PT. RIAUKONTRAS PERS, All Rights Reserved