www.riaukontras.com
| Khairul Akmal Langsa Fishing Competition | | Afrizal Sintong Bila Terpilih Jadi Bupati,Guru MDA,TK,Paud Akan Dikasi Honor dan Buka Lapangan Kerja | | Bara JP Riau Apresiasi Penuh Erick Thohir “Bersihkan " BUMN” | | Dinas Pariwisata Gelar Fishing Competition 2020 Renggali | | 145 PPDP di Kandis Siak Jalani Rapid Test Covid-19 | | Dusun Suka Jaya Dayun Jadi Kampung Tangguh Penanganan Covid-19
Follow:     Serikat Perusahaan Pers
Minggu, 12 Juli 2020
 
Paripurna DPRD Kepri tentang Pembacaan Rekomendasi Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Kepri 2019
Editor: | Jumat, 19-06-2020 - 01:30:37 WIB

TERKAIT:
 
  • Paripurna DPRD Kepri tentang Pembacaan Rekomendasi Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Kepri 2019
  •  

    Paripurna DPRD Kepri tentang Pembacaan Rekomendasi Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Kepri 2019

    Tanjung pinang, riaukontras.com - Dewan perwakilan rakyat daerah provinsi Kepri menggelar sidang paripurna ke-lima masa sidang ke- dua dalam membahas laporan akhir Tentang rekomendasi LHP BPK Kepri terhadap laporan keuangan pemerintah provinsi Kepri tahun anggran 2019.

    hadir ketua DPRD provinsi Kepri (Nadeak), PLT gubernur Kepri (Isdianto), seketris daerah Kepri (Arif Fadilah), sekretaris DPDR Kepri(Hamidi)serta para Anggota DPRD Kepri, Rabu,17/6/20 Dompak.

    Nadeak, selaku Ketua DPRD Kepri sekaligus memimpin sidang, menyerukan kepada para Anggota DPRD yang hadir untuk   membulatkan satu suara mengatakan setuju atas rekomendasi BPK Kepri atas laporan keuangan Pemerintah Kepri tahun anggaran 2019. Yang mana atas laporan tersebut menjadi cacatan rekomendasi DPRD kepri hasil pemeriksaan BPK .

    Dalam pembacaan rekomendasi BPK RI atas Laporan keuangan pemerintah provinsi Kepulauan Riau TA-2019. Rencana aksi tindak lanjut BPK dan surat peryataan yang terlampir sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari laporan Berdasarkan uraian  pembahasan Badan anggran merumuskan:

    1. Diminta kepada PLT gubernur Kepri  untuk, memerintahkan  kepala perangkat daerah terkait hasil pemeriksaan oleh BPK dan melakukan pengembalian yang di storkan ke Kas daerah, dalam waktu tidak lebih 60(enam puluh) hari yang diatur sebagaimana dalam undang Undang nomor 15 tahun 2004."tentang pemeriksaan pengelola dan tanggung jawab keuangan negara.

    Memerintahkan inpektorat provinsi Kepri untuk melakukan pengawasan terhadap penyelesaian tindak lanjut rekomendasi BPK RI dan melaporkan  hasil progres secara detail kepada DPRD.

    Memberikan teguran kepada  dan saksi kepada para kepala perangkat daerah dan pejabat pengolah keuangan terkait pada sebagian yang disebut pada rekomendasi apabila tidak menindaklanjuti atau menindak melanjuti atau tidak menyelesaikan tindak lanjut sampai batas waktu yang ditentukan dalam ketentuan perundang -undangan.

    2. Diminta kepada PLT gubernur kepri untuk mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan daerah dengan melaksanakan amanat Peraturan daerah dengan menetapkan peraturan gubernur termasuk peraturan retribusi Pajak kendaraan bermotor dan pajak jasa labuh dan retribusi penggunaan perairan.

    3. Meminta kepada seluruh provinsi Kepri untuk menginventarisir perintah peraturan  Gubernur yangmana menjadi amanat peraturan daerah dan menyusun peraturan daerah sebagai payung hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

    Surat keputusan DPRD Kepri dibacakan oleh Sekretaris DPRD kepri(Hamidi)tentang surat Keputusan tentang persetujuan DPRD Kepri terhadap rekomendasi dprd atas hasil pemeriksaan BPK atas laporan keuangan pemerin tah provinsi Kepri TA-2019.

    Dalam keputusannya"tertuang pada nomor 07 tahun 2020 tentang rekomedasi DPRD kepri terhadap laporan hasil pemeriksaan Keuangan badan periksaan keuangan republik Indonesia atas laporan keuangan   pemerintah provinsi Kepri tahun anggran 2019. Menetapkan:

    Rekomendasi dprd Kepri terhadap laporan Hasil Badan pemeriksaan keuangan RI atas Laporan keuangan pemerintah provinsi Kep RI tahun Angaran 2019.

    2. Laporan akhir rekomendasi badan   anggaran DPRD KEPRI merupakan bagian yang tidak terpisahkan baik putusan ini.

    3. Keputusan ini berlaku  sejak tanggal dite tapkan  tanggal 17 Juni 2020.

    Zen

    Jika Anda punya informasi kejadian/peristiwa/rilis atau ingin berbagi foto?
    Silakan SMS ke 0821 7241 8111 / 0852 7850 2555
    via EMAIL: riaukontras@gmail.com
    (mohon dilampirkan data diri Anda)



     
    Berita Lainnya :
  • Paripurna DPRD Kepri tentang Pembacaan Rekomendasi Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Kepri 2019
  •  
    Komentar Anda :

     
     
     
     
    TERPOPULER
    1 Bansos Covid-19 Kota Pekanbaru Diduga di Korupsi Hingga 3 Miliar Satu Kali Penyaluran
    2 Arta melia: Jika Ada Pungutan Biaya Untuk Calon BPD laporkan ke pihak berwajib
    3 ABG Tewas Dikamar Hotel di Bengkalis, Pelaku "SAN" Dijerat Pasal Berlapis
    4 Penundaan Pembayaran Disetujui BCA Finance dinilai Merugikan Masyarakat, Terapkan Bunga 18/23% Lebih
    5 Diduga Kades dan Perangkat Desa Pungut BLT-DD di Kuansing Mendapat Sorotan FPII Kuansing
    6 Diduga Karena Pemasangan Selang NGT, Pasien RSUD Langsa Meninggal
    7 Bupati Nias Barat Diduga Terima Uang Fee Proyek
    Na'aso Daely Tuding Wabub Lebih Tau Tentang Video, Khenoki Waruwu: Na,aso itu Manusia Konyol
    8 Dua Tahun Sudah Tersangka
    LSM Minta Polda Riau Jelaskan Alasan Tersangka Korupsi Bansos Bengkalis Belum Ditahan
    9 Sibuk Menjadi Bandar Togel, Seorang Pria di Kuansing, Ditangkap Polisi
    10 Ida Yulita: Anggaran Honor PMB RW Sebesar Rp. 13 Miliar, RT/RW Cuma Dapat Caci Maki
     
    Galeri Foto | Advertorial | Opini | Indeks
    Redaksi Disclaimer Pedoman Tentang Kami Info Iklan
    © 2015-2017 PT. RIAUKONTRAS PERS, All Rights Reserved