www.riaukontras.com
| Jam-Pidmil Kejagung Sosialisasi Nota Kesepahaman Kejaksaan RI dan TNI | | ST. Burhanuddin Resmikan Gedung Baru Kejari Pali, Kejari Muara Enim dan Kunjungan ke Kejari Prabumul | | Puspenkum Kejagung Gelar Penerangan Hukum Mengenai Pencegahan TPPO dan Korupsi pada Ketenagakerjaan | | Diduga Tak Pernah Ngantor, Desak Lurah Pergam Kembalikan Uang ADTK Sebesar Rp 64 Juta Rupiah | | Kajati Akmal Abbas Ikuti Verlap dari TPI Dipimpin Inspektur IV JAM WAS Kejagung RI | | LSM Temperak Minta Dirjen Bea Cukai Lakukan Evaluasi Terhadap Kinerja Bea Cukai Bengkalis
Follow:     Serikat Perusahaan Pers
Rabu, 8 Mei 2024
 
Partisipasi Masyarakat Ikut Pilkada Dipengaruhi Kepercayaan Pada KPU
Mestinya KPU Harus Gandeng Pemuda dan Milenial
Editor: | Senin, 27-07-2020 - 14:33:02 WIB


TERKAIT:
   
 

Pekanbaru, RIAUkontraS.com - Mahasiswa Ilmu Pemerintahan  FISIPOL UIR Nanda Pratama Prayugo yang mengemban amanah sebagai Wakil Ketua Umum Dewan Mahasiswa Universitas Islam Riau dan juga Kabid Hukum dan Ham HMI Cabang Pekanbaru periode 2019-2020 di bawah kepemimpinan Ketua Umum Heri Kurnia S.E, menilai partisipasi masyarakat untuk mengikuti pemilihan kepala daerah (pilkada) 2020 akan sangat dipengaruhi oleh kepercayaan mereka kepada penyelenggara, yakni  Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Hal tersebut dikarenakan saat ini situasi yang dihadapi masih berbahaya, yakni pandemi Covid-19. Provinsi Riau memilki 12 kabupaten/kota yang 9 kabupaten/kota diantaranya akan menggelar pemilihan kepala daerah serentak nantinya pada tanggal 9 Desember 2020. Dengan sudah adanya kepastian tanggal dan penjadwalan tersebut tentunya kita hanya tinggal menghitung hari saja.

Ini adalah moment, dimana kita bersama harus mampu memilih pemimpin untuk kabupaten tercinta yang bisa memajukan daerah tentunya, baik dari sector pendidikan, social, budaya, dan juga ekonomi kreatif. Aspek inilah yang harusnya juga menjadi perhatian kita semua sebelum menentukan calon kepala daerah di kabupaten/kota yang ada di Provinsi Riau.

“Ini juga menjadi tantangan bagi penyelenggara sejauh mana kemandirian penyelenggara dalam situasi pandemi. Ini justru membutuhkan pemahaman territorial bagaimana dengan DPR/Pemerintah untuk memutuskan hal-hal terkait pelaksanaan pilkada.

Berkaca pada penyelenggaraan pemilu di Korea Selatan pada April lalu, partisipasi di Negeri Ginseng itu yaitu sebanyak 66 persen dan di anggap terbaik dari sepanjang sejarah pemilu mereka. Hal tersebut karena penyelenggra intens mensosialisasikan kode perilaku pemilih ketika datang ke TPS.

Masyarakatnya pun percaya kepada KPU dan pemerintah di sana sehingga mematuhi seluruh arahannya. “Misalnya Zona merah, kamu diam dirumah. Informasi apakah daerah ini aman, harus di sampaikan. Kalau  KPU bisa sinergikan data-data di mana saja lokasi pandemi dan menyakinkan public bahwa (di situ) aman serta tidak ada orang luar datang ke situ yang berpotensi menularkan,”

Menurut Nanda Pratama Prayuga, ajakan penyelenggara yang menjamin keamanan masyarakat dari Covid-19 untuk berpartisipasi merupakan ajakan yang paling manjur. Apalagi saat ini masyarakat di hadapkan pada prioritas ekonomi bukan politik.

“pastinya kehadiran mereka di tempat pemungutan suara akan di pengaruhi berbagai pertimbangan,” Apalagi kabupaten/kota di provinsi riau yang menggelar (pilkada) kena zona kuning, tapi paling tidak perspektif kedaruratan penyelenggara pemilih harus di munculkan dalam bentuk protocol atau panduan pemilih yang jelas. Kalau masyarakat datang ke TPS aman, pulang tidak tertular.

Akan tetapi generasi muda dan milenial juga mampu menjadi solusi dan angin sejuk nantinya di tengah pilkada di masa pandemi Covid-19,  banyak hal yang bisa dilakukan oleh generasi muda dan milenial dalam momen pilakada ini. Penguasaan media mampu di kuasai oleh hampir seluruh generasi muda dan milenial serta juga mampu menawarkan ide-ide baru, gagasan hebat dalam jangka pendek, menengah dan panjang nantinya. Tentunya ini menjadi hal positif dengan perkembangan yang ada dan juga untuk kedepannya. Ini merupakan hal yang menjanjikan dari pemuda dan milenial Provinsi Riau.

Oleh karena itu mestinya Komisi Pemilihan Umum harus menggandeng generasi muda dan milenial dalam proses penyelenggaraan pilkada serentak di 9 kabupaten/kota yang ada di Provinsi Riau. Pemilih berdaulat, Negara kuat.*(Indra)

Jika Anda punya informasi kejadian/peristiwa/rilis atau ingin berbagi foto?
Silakan SMS ke 081261018886 / 085278502555
via EMAIL: riaukontras@gmail.com
(mohon dilampirkan data diri Anda)


 
Berita Lainnya :
  • Mestinya KPU Harus Gandeng Pemuda dan Milenial
  •  
    Komentar Anda :

     
    TERPOPULER
    1 Bansos Covid-19 Kota Pekanbaru Diduga di Korupsi Hingga 3 Miliar Satu Kali Penyaluran
    2 "MEMORI" Dari Sisilah Marga Gea
    3 Diberitakan Tentang Dugaan VC Sex, Oknum PNS MW di Nias Mencoba Intimidasi dan Melaporkan Wartawan
    4 Diduga Karena Pemasangan Selang NGT, Pasien RSUD Langsa Meninggal
    5 Penundaan Pembayaran Disetujui BCA Finance dinilai Merugikan Masyarakat, Terapkan Bunga 18/23% Lebih
    6 Kembali Diamanahkan sebagai Pj Walikota Pekanbaru, ini Program Prioritas yang Sukses Dijalankan
    7 Arta melia: Jika Ada Pungutan Biaya Untuk Calon BPD laporkan ke pihak berwajib
    8 ABG Tewas Dikamar Hotel di Bengkalis, Pelaku "SAN" Dijerat Pasal Berlapis
    9 Menelisik Geliat Prostitusi Online Kota Duri, Antara Sindikat Prostitusi dan Penipuan
    10 Kasmarni Terima Gratifikasi Rp 23,6 Miliar di Kasus Dugaan Korupsi Bupati Bengkalis Non Aktif
     
    Galeri Foto | Advertorial | Opini | Indeks
    Redaksi | Disclaimer | Pedoman | SOP Perlindungan Wartawan | Kode Perilaku Perusahan Pers | Visi-Misi | Tentang Kami | Info Iklan
    © 2015-2022 PT. RIAUKONTRAS PERS, All Rights Reserved