KUANTAN SINGINGI, RIAUKontraS.com - Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi telah melaksanakan kerja sama dengan Pemerintah Kota Bandung tentang Pengembangan Aplikasi SPBE pada hari Rabu kemarin (13/03/2019). Pemerintah kota Bandung di yakini cukup bagus dalam mengembangkan Aplikasi Sistem Berbasis Elektronik (SPBE), oleh karena itu Kabupaten Kuantan Singingi ingin menerapkan Aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik ini di roda Pemerintahan Kuantan Singingi.

Kepala Dinas Kominfo, Samsir Alam menjelaskan bahwa Penerapan SPBE ini merupakan kebijakan untuk mewujudkan tata kelola Pemerintahan yang bersih, efektif, transparan dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpecaya.

Dasar penerapan ini adalah berdasarkan Peraturan Presiden nomor 95 tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Tujuannya adalah mempercepat penerapan Aplikasi umum berbagi pakai yang terintegrasi kepada seluruh instansi Pemerintah.

Perpres yang diterapkan pada tanggal 2 Oktober 2018 lalu merupakan salah satu produk kebijakan Pemerintah yang diinisiasi oleh Kementerian PANRB dan beberapa kementerian/lembaga terkait.

Dalam perpres juga diatur mengenai aplikasi SPBE yang digunakan oleh instansi pusat dan pemerintah daerah untuk memberi layanan SPBE, dimana aplikasi terdiri atas aplikasi umum dan aplikasi khusus.

Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi umum ditujukan untuk memberikan layanan SPBE yang mendukung kegiatan Pemerintah dibidang Perencanaan, Penganggaran, Pengadaan barang dan jasa Pemerintah, akuntabilitas kinerja, pemantauan dan evaluasi, kearsipan, kepegawaian dan pengaduan pelayanan publik.

SPBE memberi peluang untuk mendorong dan mewujudkan penyelenggara pemerintahan yang terbuka, partisifatif, inovatif dan akuntabel, meningkatkan kolaborasi antar instansi pemerintah dalam melaksanakan urusan dan tugas pemerintaan untuk mencapai tujuan bersama.

Mudah-mudahan dengan kerja sama ini Pemerintah Kuantan Singingi dapat mengembangkan Aplikasi SPBE yang mana dengan penerapan Aplikasi SPBE ini dapat meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan publik kepada masyarakat luas dan menekan tingkat penyalahgunaan kewenangan dalam bentuk kolusi, korupsi dan nepotisme. (Humas)