www.riaukontras.com
| Bupati Pelalawan Resmikan Listrik 14 Jam Empat Desa di Kecamatan Kuala Kampar | | Peringati Hari Kesaktian Pancasila Di Instruksikan Secara Virtual | | Pj Bupati Bengkalis Kunjungi KPU Bengkalis | | Dinilai SKPP Cacat Hukum, Kapolres Nias Selatan di Prapradilan ke PN Gunungsitoli | | Peduli Petani Sawit dan Singkong, Samda Kampanye Dialogis Di Desa Pinggir | | Pj. Bupati Bengkalis Pimpin Rapat Satgas Penanganan Covid-19
Follow:     Serikat Perusahaan Pers
Rabu, 30 09 2020
 
Jakarta
Naldy: BUMN Jangan Jadi Beban Pemerintah
Editor: Muhammad Abubakar | Kamis, 17-09-2020 - 10:04:23 WIB

TERKAIT:
 
  • Naldy: BUMN Jangan Jadi Beban Pemerintah
  •  

    JAKARTA, RIAUKontraS.com - Ketua Koordinator BUMN Watch Naldy N Haroen SH akhirnya angkat bicara terkait kinerja Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Hal ini sekaligus menanggapi pernyataan Komisaris Utama (Komut) PT Pertamina (Persero) Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok yang menilai pengelolaan perusahaan milik negara perlu dilakukan lewat model perusahaan super holding. 

    Naldy Haroen sangat setuju dengan pendapat mantan Gubernur DKI Jakarta yang mengatakan, Kementerian BUMN harus dibubarkan dan diganti dengan super holding yang menaungi holding-holding perusahaan pelat merah yang ada, seperti sistem Temasek Singapura.

    Menurut Naldy, sudah lama BUMN Watch memberikan usulan agar Kementerian BUMN dibubarkan dan dibentuk super holding itu.

    "Sejak zamannya pak Tanri Abeng menjadi Menteri Negara Pendayagunaan BUMN saya sudah mengusulkan adanya super holding itu. Namun, dari dulu tidak ada tanggapan dari pemerintah. Saat ini Jokowi harus melakukan itu. Karena keadannya sudah sangat mendesak," ujar Naldy Kamis 17 September 2020.

    Kata Naldy, BUMN harus membawa manfaat bagi negara. Jangan malah menjadi beban bagi pemerintah terus menerus.

    "Saya sangat setuju apa yang disampaikan Ahok. BUMN harus membawa manfaat bagi negara. Bukan malah membebani negara. Jika memang pembuatan super holding lebih menguntungkan dan transparan, maka hal tersebut harus dilakukan," ujar Naldy.

    Pria yang berprofesi pengacara dan pengusaha ini mengungkapkan, harus ada pemisahan antara perusahaan negara yang menjadi publik service dan profit oriented.

    "Jadi dua perusahaan pelat merah harus ada. Kalau tidak dilakukan negara bisa mensubsidi terus menerus. Sampai kiamat pun kalau itu tidak dilakukan negara akan terus rugi," ucap Naldy.

    Senada dengan Ahok yang menuding para direksi Pertamina lebih banyak melakukan lobi-lobi ke Menteri BUMN. 

    "Sebab kewenangan penggantian direksi ada di tangan menteri," ujar Naldy.

    Naldy menyebutkan bahwa BUMN terlalu politis dan jika dibiarkan berlarut larut maka dampaknya justru akan merugikan negara.

    "Gebrakan Ahok yang berani membongkar praktik tidak sehat di BUMN harus didukung. BUMN tugasnya mencari duit buat negara dan akan dimanfaatkan untuk kepentingan kemakmuran rakyat. Bukan malah menjadi sumber duit bagi pihak-pihak yang menggerogoti negara," pungka Naldy Haroen. 

    Sebelumnya, pada Senin (14/9/2020) kemarin dalam sebuah video berdurasi sekitar enam menit yang diuanggah akun POIN di platform Youtube Ahok berpendapat perlu adanya super holding. 

    Kata Ahok, sudah saatnya Kementerian BUMN dibubarkan dan diganti dengan superholding yang menaungi holding-holding perusahaan pelat merah yang ada, seperti sistem Temasek Singapura.

    “Kementerian BUMN harus dibubarkan sebelum Pak Jokowi turun. Kita harus ada semacam Indonesia Incorporation macam Temasek,” tukas Ahok.

    Penulis: Rls

    Jika Anda punya informasi kejadian/peristiwa/rilis atau ingin berbagi foto?
    Silakan SMS ke 0821 7241 8111 / 0852 7850 2555
    via EMAIL: riaukontras@gmail.com
    (mohon dilampirkan data diri Anda)



     
    Berita Lainnya :
  • Naldy: BUMN Jangan Jadi Beban Pemerintah
  •  
    Komentar Anda :

     
     
     
     
    TERPOPULER
    1 Bansos Covid-19 Kota Pekanbaru Diduga di Korupsi Hingga 3 Miliar Satu Kali Penyaluran
    2 Arta melia: Jika Ada Pungutan Biaya Untuk Calon BPD laporkan ke pihak berwajib
    3 ABG Tewas Dikamar Hotel di Bengkalis, Pelaku "SAN" Dijerat Pasal Berlapis
    4 Penundaan Pembayaran Disetujui BCA Finance dinilai Merugikan Masyarakat, Terapkan Bunga 18/23% Lebih
    5 Kasmarni Terima Gratifikasi Rp 23,6 Miliar di Kasus Dugaan Korupsi Bupati Bengkalis Non Aktif
    6 Diduga Karena Pemasangan Selang NGT, Pasien RSUD Langsa Meninggal
    7 Diduga Kades dan Perangkat Desa Pungut BLT-DD di Kuansing Mendapat Sorotan FPII Kuansing
    8 Bupati Nias Barat Diduga Terima Uang Fee Proyek
    Na'aso Daely Tuding Wabub Lebih Tau Tentang Video, Khenoki Waruwu: Na,aso itu Manusia Konyol
    9 Dua Tahun Sudah Tersangka
    LSM Minta Polda Riau Jelaskan Alasan Tersangka Korupsi Bansos Bengkalis Belum Ditahan
    10 Sibuk Menjadi Bandar Togel, Seorang Pria di Kuansing, Ditangkap Polisi
     
    Galeri Foto | Advertorial | Opini | Indeks
    Redaksi Disclaimer Pedoman Tentang Kami Info Iklan
    © 2015-2017 PT. RIAUKONTRAS PERS, All Rights Reserved