www.riaukontras.com
| Pedagang Yang Protes Atas Pembokaran TPS Ternyata Bukan korban Kebakaran Kios Dalam Plaza Sukaramai. | | Tingkatkan Minat Baca Masyarakat Bupati HM.Wardan Ikuti Rakornas Perpustakaan | | Literasi Sumber Pengetahuan, Wali Kota Bertekad Hadirkan Pustaka Hingga ke Lorong-Lorong | | Ketua DPRD Provinsi Riau H.Indra Gunawan, Eet. PhD Reses di Kecamatan Talang Mandau | | Plt Bupati Pelatihan Buka Resmi Pelatihan Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa se-Kab.Bengkalis | | Pejabat di Lingkungan BNPP Turun ke 222 Kecamatan Lokpri
Follow:     Serikat Perusahaan Pers
Rabu, 26 Februari 2020
 
Tarik Paksa Barang Kredit, Leasing Bisa Dipidana
Editor: | Sabtu, 09-03-2019 - 19:02:13 WIB

TERKAIT:
 
  • Tarik Paksa Barang Kredit, Leasing Bisa Dipidana
  •  

    SELUMA, RIAUKontraS.com – Himbauan kepada masyarakat khususnya Kabupaten Seluma. Jika ada pihak leasing atau kolektor yang ingin menarik paksa barang yang masih dalam proses kredit, jangan diberikan. Kolektor yang melakukan penarikan tersebut bisa dikenakan dipidana.

    “Setiap barang yang sudah akad kredit melalui perusahaan pembiayaan itu sudah ada jaminan fidusianya. Jadi pihak leasing ataupun kolektor tak bisa asal tarik barang tersebut,” tegas Kabid Pelayanan Hukum Kemenkumham Bengkulu Suryanti, saat melakukan sosialisasi pelayanan pendaftaran jaminan fidusia di Hotel Arnanda Kelurahan Talang Saling Kecamatan Seluma, Jumat 8 Maret 2019.

    Dijelaskannya, dalam setiap akad kredit baik itu kendaraan bermotor atupun mobil serta barang lainnya, semua sudah masuk dalam jaminan fidusia. Sehingga jika dalam perjalanannya angsuran barang tersebut menunggak, pihak leasing tidak dapat langsung menarik barang tersebut apalagi sampai melakukan penarikan paksa atau perampasan.

    “Jika itu terjadi, leasing ataupun kolektor bisa dituntut pidana. Penarikan barang hanya bisa dilakukan oleh pihak pengadilan setelah dilakukan proses sidang,” jelas Suryanti.

    Sesuai Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, disebutkan bahwa jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun tidak berwujud dan benda bergerak atau tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dibebani hak tanggungan, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang hak tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia.

    “Barang tersebut sebagai agunan pelunasan hutang. Hak penerima fidusia harus diutamakan dan itu dilindungi oleh undang-undang,” ujar Suryanti.

    Garudadaily.com



    Jika Anda punya informasi kejadian/peristiwa/rilis atau ingin berbagi foto?
    Silakan SMS ke 0821 7241 8111 / 0852 7850 2555
    via EMAIL: riaukontras@gmail.com
    (mohon dilampirkan data diri Anda)



     
    Berita Lainnya :
  • Tarik Paksa Barang Kredit, Leasing Bisa Dipidana
  •  
    Komentar Anda :

     
     
     
     
    TERPOPULER
    1 Arta melia: Jika Ada Pungutan Biaya Untuk Calon BPD laporkan ke pihak berwajib
    2 Pesan Ahok Buat Istrinya Bila Dirinya Meninggal Dalam Waktu Dekat
    3 Temuan BPK RI Sebesar Rp.42 Milyar di UIN Suska Riau, Dikonfirmasi Rektor UIN 'Bungkam'
    4 Tiang Baleho Miring Sangat Mengkhawatirkan Masyarakat
    5 Ahok Akhirnya "Mundur"
    6 SADAM Lakukan Demo Ke Kantor DPRD Bengkalis
    7 Jangan Hanya Pencitraan, Jokowi Harus Tahu KLHK Telantarkan Usulan Masyarakat Penjaga Hutan di Siak
    8 Bupat Meranti Apresiasi Bantuan CSR Mesin Pemadam Kebakaran PT. Timah
    9 Aktivis Aceh Timur Dukung Aksi Masyarakat Julok
    10 Pabrik Springbat PT Caisar Terbakar
     
    Galeri Foto | Advertorial | Opini | Indeks
    Redaksi Disclaimer Pedoman Tentang Kami Info Iklan
    © 2015-2017 PT. RIAUKONTRAS PERS, All Rights Reserved